Transportasi Umum yang Tidak Memadai, Masyarakat Banyak Rugi

Jakarta adalah anak kadung untuk transportasi umum di indonesia banyak dilihat dari berbagai program pemerintah soal transportasi umum di Jakarta, satu pertanyaan menarik apakah negara hanya mementingkan jakarta sebagi pusat dari transportasi umum? atau daerah lain memang tidak bisa mengelola dengan baik transportasi umum di daerahnya? di Jakarta ada berbagai macam transportasi untuk memudahkan masyarakatnya melakukan kegiatan dan perjalanan. Dari data Dishub pemerintah Jakarta ada transjakarta, LRT, dan MRT. Ini berbanding terbalik dengan daerah lain yang minim transportasi umum, padalah dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Masyarakat ibu Kota dapat merasakan transportasi umum dengan cukup mudah karena perkembangan dari tranposrtasi umum itu sendiri sudah menyentuh di tahap berkembang secara pesat dan menjadi satu hal yang penting untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya. “Transportasi umum di jakarta sudah berkembang ya karena saya termasuk pengguna transportasi umum saya bisa kerja kuliah dan menggapai rumah temen saya walaupun saya harus memakan waktu lebih lama karena yang kita tau jauh lebih makan waktu dari pada kendaraan pribadi." ujar Zulfa masyarakat Jakarta.

Hal ini memberikan gambaran transportasi umum menjadi kebutuhan yang harus ada di masyarakat. Jakarta dengan perkembangannya pun masih menuai kritik oleh pengguna nya sendiri karena transum memakan lebih lama waktu untuk berpergian di bandingkan kendaraan pribadi, sedangkan daerah lain yang belum memiliki transum yang memadai terus mengandalkan kendaraan pribadi untuk beraktivitas. Tidak jauh dari Jakarta, kita bisa melihat ke daerah penunggang ibu kota yaitu Tangerang.

banten.idntimes melaporkan hanya ada dua layanan transportasi umum yang dimiliki Banten yakni Bus Tayo dan angkot si benteng milik pemerintah Tangkot, serta Trans Banten milik pemprov Banten. Sisanya ada pada angkutan umum (Angkot) yang tidak di kelola dengan baik oleh pemerintah sekitar. Perbandingan yang cukup mencolok walaupun masih di jangkauan daerah Jabodetabek. Jika kita merujuk pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , seharusnya pemerintah daerah bisa mengelola transum untuk menunjang kebutuhan dari masyarakatnya. Merujuk pada laporan kompas.id di artikelnya tentang bagaimana komitmen setiap daerah dalam pembangunan transportasi umum (27 Febuari 2026), daerah lainnya belum menjadikan transportasi umum sebagai anggaran daerah yang penting.

Dalam setahun pemerintah dapat mengeluarkan dana APBN sebesar 82,6 miliyar tetapi hanya di turunkan ke 5 kota atau kabupaten, diantaranya Kabupaten Banyumas, Kota Manado, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Balikpapan. Sedangkan daerah lain harus berupaya sendiri membagi anggaran daerah untuk transportasi umum, yang seharusnya pemerintah bisa lebih fokus untuk pemerataan transportasi umum di setiap daerah.

Zulfah, salah seorang masyarakat Jakarta, memberikan tanggapan soal pengalamannya, “Saya biasa keluar ke Jakarta dan daerah Jabodetabek ada beberapa daerah Tangerang, Depok, dan Bogor untuk transportasi umum tuh susah banget mas, karena penyebaran seperti Transjakarta itu belum signifikan dan lebih banyak menggunakan angkot. Sedangkan angkot itu kurangnya cukup banyak seperti tarif yang tidak menentu perbandingannya bisa dua kali lipat kalo naik Transjakarta di bandingkan angkot perbandingannya cukup signifikan” ujarnya.

Dari sini kita dapat melihat bagaimana jomplangnya transum di setiap daerah yang seharusnya menjadi hal yang diutamakan. Namun sampai saat ini, pemerintah masih mengesampingkan hal tersebut sehingga menimbulkan banyak permasalahan lainnya. Hal yang dirasakan oleh masyarakat seperti kemacetan yang sering sekali terjadi di daerah karena minimnya transum dan melonjaknya kendaraan pribadi setiap tahunnya.

Dampak kemacetan ini dianggap wajar, padahal setiap harinya, masyarakat dan negara mengalami kerugian sehingga perputaran roda ekonomi pun terhambat yang mengakibatkan aktivitas terganggu karena minimnya transum dan dampaknya dapat mengakibatkan kemacetan. Kegagalan setiap daerah dalam mengelola hal ini terbukti dari Peningkatan kendaraan bermotor di Indonesia terus bertambah. Menurut data Korps Lalu Lintas Polri, total kendaraan bermotor di Indonesia pada 2025 meningkat menjadi 173.703.373, masyarakat pun tidak punya pilihan selain memakai kendaraan pribadi untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya, ini adalah dampak dari kegagalan pemerataan transum yang tidak memadai di setiap daerahnya.

Lantas pusat kemacetan itu ada di Jakarta tetapi transum paling berkembang juga di ibu kota yang masih menjadi permasalahan sampai saat ini. Menurut Zulfah, “Menurut saya walaupun ada transportasi umum di jakarta dan sering terjadi kemacetan itu karena kurangnya sosialisasi dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan transportasi umum karena penyebarannya masih kurang dan ga semua transportasi umum itu bisa masuk ke jalan jalan." ujarnya. Hal ini menunjukan bahwa Jakarta sendiri pun masih kesulitan dalam menjalakannya. Transum dinilai tidak hanya dari seberapa bagus dan lengkap transum itu saja, tetapi juga harus ada aspek insfrastruktur yang harus memadai. Terlebih, belum semua jalur di Jakarta itu bisa di menjalankan trasum karena banyak jalan yang masih sempit dan susah untuk di akses serta kesadaran masyarakat yang sekarang sudah terbiasa menggunakan kendaraan pribadi.

Dampak selanjutnya adalah polusi udara yang semakin bertambah. Akibat tidak adanya pemerataan ini, polusi udara di Jakarta setiap tahunnya semakin mengalami peningkatan. Ibu Kota Indonesia itu menempati peringkat kedua dari kota dengan udara terburuk di dunia. Indeks Kualitas Udara (AQI) mencapai 167 dan konsentrasi PM2.5 sebesar 79 mikrogram per meter kubik. Begitu juga pada 22 Agustus 2026, AQI 158 dengan 68 PM2,5 dan 70% penyumbangnya adalah kendaraan pribadi. Resiko yang di timbulkan pun cukup beragam, dengan udara yang buruk, masyarakat rentan terkena berbagai penyakit kulit dan pernafasan. Terlihat jelas kerugian yang ada ketika transum ini tidak merata, masyarkat yang menjalankan roda ekonomi pun dapat merasakan ke khawatiran akan dirinya sendiri.

Jadi mau sampai kapan pemerintah mengesampingkan permasalahan ini? melihat dari beberapa dampak yang ada, dan dengan tidak adanya perbaikan serta perkembangan di setiap daerah soal transum ini, sudah seharusnya negara mengambil sikap dan memberikan solusi yang matang dalam menangani transportasi umum.