Prabowo dan Arah Baru Diplomasi Indonesia di Tengah Era Multipolar

Ilustrasi: Indonesia di tengah era multipolar

Kebijakan luar negeri bebas aktif memungkinkan Indonesia untuk tidak berpihak pada satu blok kekuatan global, sehingga Indonesia tetap mengutamakan kepentingan nasional di tengah dinamika politik internasional. Di era multipolar saat ini, telah terjadi pergeseran kekuatan global dari dominasi unipolar yang dipegang oleh Amerika Serikat (AS) menuju keterlibatan berbagai aktor global, termasuk China, BRICS, dan Uni Afrika.

Sebagai salah satu negara dengan PDB (Produk Domestik BrutO) terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki posisi strategis di jalur perdagangan internasional. Misalnya hubungan ekonomi Indonesia dengan China semakin erat. Di sisi lain, Indonesia juga memiliki kemitraan komprehensif dengan AS, yang mencakup kerja sama di bidang perdagangan, pendidikan, dan keamanan. Selain itu, kehadiran Uni Afrika sebagai anggota BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) juga mengindikasikan perluasan jaringan kekuatan global yang tidak dapat diabaikan.

Sejalan dengan itu, sejak transformasi pemerintahan pada 20 Oktober 2025, diplomasi Indonesia menunjukkan keberlanjutan prinsip bebas aktif dengan pendekatan yang lebih adaptif terhadap dinamika multipolar. Indonesia tidak hanya berupaya menjaga keseimbangan hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan China, tetapi juga memperkuat posisinya dalam organisasi internasional seperti BRICS dan aliansi global lainnya.

Era Multipolar dan Tantangan Geopolitik Baru

Kaum realis struktural menggunakan konsep sistem bipolar dan multipolar untuk menggambarkan sistem internasional. Era multipolar ditandai oleh pergeseran kekuasaan global dari dominasi satu atau dua negara (unipolar atau bipolar) menuju keterlibatan lebih banyak aktor global. Dengan kata lain, kekuatan dunia tidak lagi terpusat hanya pada satu aktor, melainkan terdistribusi ke banyak aktor dengan kepentingan nasional yang dimiliki masing-masing. Dalam sistem internasional, interaksi antar negara ditentukan oleh distribusi kekuatan (power) dimana negara-negara akan bereaksi terhadap perubahan dalam distribusi kekuatan global tersebut. Hubungan internasional tidak hanya terkait dengan kapabilitas negara, tetapi juga bagaimana hubungan antara negara-negara besar yang menentukan hasil penting dalam politik internasional.

Salah satu pemikir neorealis, Kenneth Waltz, mengemukakan bahwa struktur sangat penting, di mana kepentingan para penguasa dan negara membentuk serangkaian tindakan, kebutuhan, dan kebijakan yang muncul akibat persaingan antar negara. Kalkulasi berdasarkan kebutuhan ini akan menghasilkan kebijakan yang mendukung kepentingan negara, yang pada gilirannya akan memperkuat dan memelihara negara tersebut. Waltz juga berpendapat bahwa negara-negara besar memainkan peran penting dalam mengatur sistem internasional (Robert Jackson & Georg Sorensen, 2013).

Sementara itu, multipolar telah dipakai dalam China-Russia: Joint Declaration on A Multipolar World and The Establishment of A New International Order, yakni sebuah pernyataan yang melibatkan Presiden Rusia Boris Yeltsin dan Presiden China Jiang Zemin (1997) menunjukkan perkembangan dunia pasca perang dingin dengan meningkatnya kesadaran bangsa-bangsa untuk hidup berdampingan. Hubungan yang dibangun didasarkan pada kesetaraan (equal), saling menghormati, saling mendukung, dan upaya mewujudkan tatanan global yang damai. Negara-negara berusaha menghilangkan berbagai hal yang dapat menjadi penghalang seperti perbedaan dalam sistem sosial, ideologi, dan sistem nilai yang dianut, sehingga setiap negara memiliki hak yang sama dalam sistem internasional. Lebih penting tidak ada lagi pihak yang menciptakan hegemoni atau memonopoli hubungan internasional.

Indonesia, di tengah persaingan antara negara-negara besar seperti China, Amerika Serikat, dan Rusia, aliansi seperti BRICS semakin mendapatkan pengaruh dengan mengusung agenda reformasi tata kelola global yang lebih inklusif. Negara-negara berusaha memaksimalkan pengaruh mereka dalam sistem internasional untuk mempertahankan atau mengubah tatanan global. Negara-negara juga fokus memastikan keamanan (security maximization) masing-masing lebih dari sekadar mencari keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, pentingnya menjaga independensi politik dan memperkuat kedaulatan negara, terutama dalam menghadapi tantangan geopolitik yang semakin kompleks, seperti persaingan global antara kekuatan besar dan ketegangan regional.

Kepentingan Nasional dan Keterlibatan Multilateral

Adanya struktur tata kelola global dalam era multipolar mengharuskan Indonesia menjadi aktor utama dengan berusaha menjalin hubungan netral sehingga kepentingan nasionalnya tetap dihormati dalam kerangka hubungan global yang semakin kompleks. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, menunjukkan kebijakan luar negeri Indonesia berfokus pada penegakan kepentingan nasional sambil meningkatkan keterlibatan dalam forum multilateral.

Posisi Indonesia yang strategis sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dapat memberikan peluang untuk memainkan peran penting dalam stabilitas kawasan. Utamanya di kawasan Asia Tenggara membutuhkan upaya kolektif negara-negara ASEAN untuk mengatasi isu-isu penting, diantaranya Laut Cina Selatan, tantangan integrasi ekonomi hingga ancaman keamanan non tradisional seperti cyber, perubahan iklim, dan lain-lain. Di samping itu, Indonesia harus meningkatkan perannya dalam forum-forum internasional, seperti memperkuat solidaritas dengan negara-negara berkembang melalui Kerja Sama Selatan-Selatan (South-South Cooperation).

Sejalan dengan itu, dalam beberapa bulan terakhir, Indonesia telah melakukan kunjungan luar negeri dan pertemuan internasional. Misalnya pada Oktober 2024, Indonesia menghadiri KTT BRICS dan G20. Diikuti oleh kunjungan Prabowo ke AS dan China pada November 2024, yang mencerminkan kebijakan luar negeri yang tidak memihak. Selain itu, Prabowo juga menghadiri KTT APEC di Peru, pertemuan G20 di Brasil, serta mengunjungi Inggris dan Uni Emirat Arab untuk melanjutkan kerja sama bilateral. Selanjutnya, pada Desember 2024, Prabowo menghadiri KTT D8 di Kairo, Mesir, dan menegaskan komitmen Indonesia terhadap Palestina. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya fokus pada kepentingan nasional, melainkan juga memiliki komitmen untuk terlibat di ranah multilateral yang fokus pada penyelesaian isu-isu global seperti perubahan iklim, perdamaian dan keamanan internasional, serta pembangunan berkelanjutan.

Sementara itu, Indonesia yang secara resmi menjadi anggota BRICS pada 6 Januari 2025, menandai upaya penting Indonesia untuk menjembatani kepentingan di forum internasional. Meskipun menuai pro dan kontra, langkah ini menunjukkan adaptasi terhadap dinamika global. Indonesia menilai BRICS dapat menjadi wadah diversifikasi ekonomi dan diplomasi yang penting. Kerja sama dengan negara-negara BRICS dapat menjadi alat untuk memperkuat posisi tawar Indonesia, khususnya dalam isu perdagangan dan pembangunan berkelanjutan. Tantangannya adalah bagaiaman partisipasinya di BRICS mampu memastikan kepentingan nasional tidak terpinggirkan di tengah dominasi negara anggota tertentu dan adanya peluang ketergantungan ekonomi.

Akhir kata, diplomasi seimbang Indonesia dapat menjadi kunci untuk mewujudkan kepentingan nasional sekaligus meningkatkan pengaruh global di tengah era multipolar. Selain itu, Indonesia harus mampu menavigasi hubungan dengan AS, China, BRICS, dan kekuatan global lainnya secara bijak. Dengan posisi Indonesia yang strategis memiliki peluang besar untuk memainkan peran penting baik di kawasan maupun global.