Amnesti Pajak: Solusi Sesaat yang Mengikis Kepercayaan

Ilustrasi membayar pajak. Foto: Shutter Stock

Pengampunan pajak (tax amnesty) pernah menjadi terobosan pada era ketika penerimaan pajak terutama dari pendapatan yang tak terungkap terlihat sebagai tambal sulam penting bagi APBN. Program Tax Amnesty I (2016–2017) dan kemudian pengungkapan sukarela (PPS) pada 2022 memberikan suntikan likuiditas dan turut mendorong deklarasi aset yang sebelumnya tersembunyi.

Namun kini, wacana tax amnesty jilid III muncul di tengah tekanan penerimaan negara, tanpa dibarengi reformasi struktural yang memadai. Potensi dampaknya jauh lebih besar daripada sekadar tambahan kas sesaat.

Sinyal Moral Hazard yang Makin Jelas

Beberapa pejabat utama pemerintah sendiri menyatakan kekhawatirannya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas menolak wacana Tax Amnesty jilid III. Menurutnya, jika pengampunan pajak dilakukan berkali-kali, maka:

“Kalau tax amnesty dilakukan tiap beberapa tahun, pesannya ke pembayar pajak bisa jadi begini: tidak perlu jujur, nanti juga diampuni lagi.”

“Kalau amnesty berkali-kali, gimana jadinya kredibilitasnya? Itu memberikan sinyal ke para pembayar pajak bahwa boleh melanggar, nanti ke depan-depan ada amnesty lagi.”

Serikat buruh pun menyuarakan kritik serupa. Presiden KSPI, Said Iqbal, menyebut tax amnesty sebagai ketidakadilan struktural:

“Kami menolak tax amnesty. Masa orang ngemplang pajak diampuni, kami buruh pajaknya tetap dibebani.”

Di sisi lain, Komisi XI DPR mendorong agar tax amnesty tetap dibahas dalam Prolegnas, dengan alasan bahwa pemerintah perlu memiliki instrumen yang mampu menarik wajib pajak yang belum sepenuhnya patuh. Ketua Komisi XI Misbakhun mengatakan bahwa tax amnesty bisa menjadi bagian dari visi-misi pemerintah baru.

Efek pada Kepatuhan dan Keadilan

Penelitian empiris di berbagai lembaga dan universitas menunjukkan bahwa tax amnesty memiliki efek positif jangka pendek terhadap deklarasi aset dan kepatuhan wajib pajak. Namun, dalam banyak kasus, efek jangka panjangnya tidak bertahan, terutama jika kepatuhan dianggap bisa ditunda karena ekspektasi akan ada pengampunan di kemudian hari.

Penelitian di KPP Kanwil DJP Sumatera Utara I menemukan bahwa tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan, terutama melalui peningkatan pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan perpajakan.

Penelitian lain di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi menemukan bahwa variabel tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, meski sanksi dan pelayanan fiskus juga berperan. Namun, penelitian tersebut mengindikasikan bahwa manfaat tax amnesty bisa satu arah: jika hanya sebagai program pengampunan tanpa penegakan hukum dan sanksi, efeknya lemah.

Konflik Distribusi: Si Kaya Diampuni, Si Kecil Terbebani

Salah satu kritik paling keras menyangkut keadilan: bahwa tax amnesty cenderung menguntungkan mereka yang memiliki aset besar dan mampu memanfaatkan jaringan hukum dan keuangan untuk menyembunyikan harta. Wacana bahwa “si kaya diampuni” dan “kelas bawah tetap dibebani” muncul dalam beberapa liputan media nasional.

Manajer riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, mengungkap bahwa wacana Tax Amnesty jilid III bisa mencederai rasa keadilan wajib pajak yang telah taat:

“Buat apa untuk patuh, toh ada tax amnesty lagi?”

Keterbatasan Instrumen Pengampunan

Walau tax amnesty bisa memberikan manfaat fiskal jangka pendek, instrumen ini memiliki keterbatasan serius:

Strategi Alternatif: Menyelam, Bukan Memancing di Permukaan

Daripada mengandalkan tax amnesty sebagai alat rutin, berikut strategi yang lebih berkelanjutan:

Kesimpulan

Tax amnesty dalam sejarah Indonesia telah memberi manfaat tertentu dalam periode tertentu. Tapi bila dijadikan opsi yang muncul berkali-kali, ia berubah menjadi pedang bermata dua: sesaat memperbaiki penerimaan negara, tetapi secara sistemik menanamkan moral hazard, melemahkan kepatuhan, dan merusak kepercayaan publik.

Pemerintah dan DPR saat ini harus memilih arah: apakah akan terus mencari solusi cepat yang memancing ketidakpatuhan, atau membangun sistem perpajakan yang kuat, adil, dan berkelanjutan. Menkeu Purbaya sudah menyuarakan sikap tegas bahwa pengampunan pajak yang rutin bukanlah jawaban.

Sekarang saatnya diikuti oleh langkah konkret: audit, pelayanan yang lebih baik, kebijakan insentif produktif, dan komunikasi keadilan pajak agar publik tahu bahwa membayar pajak adalah kewajiban yang terhormat, bukan beban yang ditunda.