Konten dari Pengguna

Belajar dari Korsel: Pajak Tinggi, Bikin pasangan Muda Ogah Punya Anak

Wardokhi -
Dosen Tetap Universitas Pamulang FEB Program Studi Akuntansi Perpajakan D4 dan Praktisi
20 Februari 2025 17:53 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Wardokhi - tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Sumber :  Koleksi Pribadi
zoom-in-whitePerbesar
Sumber : Koleksi Pribadi
ADVERTISEMENT
Sebagai seorang pendidik, saya melihat fenomena penurunan tingkat kesuburan di Korea Selatan akibat kebijakan pajak sebagai peringatan bagi sistem pendidikan Indonesia. Studi terbaru menunjukkan bahwa kebijakan pajak yang tinggi sejak dekade 1970-an berkontribusi pada rendahnya angka kelahiran, yang kini mencapai 0,72 kelahiran per wanita pada tahun 2023. Penurunan populasi ini berdampak besar terhadap ekosistem pendidikan dan keberlanjutan tenaga kerja di negara tersebut.
ADVERTISEMENT
Dampak Penurunan Populasi terhadap Sistem Pendidikan
Ketika tingkat kelahiran menurun drastis, jumlah peserta didik dalam sistem pendidikan akan menyusut. Di Korea Selatan, tren ini telah menyebabkan sekolah-sekolah mengalami penurunan jumlah siswa secara signifikan, bahkan beberapa terpaksa tutup. Jika kondisi ini terjadi di Indonesia, dampaknya bisa berupa penyusutan jumlah sekolah, pengurangan tenaga pengajar, dan efisiensi anggaran yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola institusi pendidikan yang semakin sepi.
Dari sisi tenaga pendidik, jumlah guru yang dibutuhkan akan berkurang, menyebabkan ketimpangan dalam dunia kerja. Hal ini juga berimbas pada kebijakan perekrutan guru baru, yang mungkin akan lebih selektif atau bahkan mengalami penundaan. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia harus belajar dari pengalaman Korea Selatan agar tidak mengalami permasalahan serupa di masa depan.
ADVERTISEMENT
Kebijakan Pajak dan Implikasinya bagi Pendidikan
Peningkatan pajak yang drastis tidak hanya menekan daya beli masyarakat tetapi juga berdampak pada alokasi anggaran keluarga, termasuk untuk pendidikan anak-anak mereka. Jika kebijakan perpajakan tidak memperhatikan kesejahteraan keluarga, pendidikan bisa menjadi sektor yang terdampak, terutama dalam hal aksesibilitas dan kualitas.
Di Indonesia, tingginya biaya pendidikan sering kali menjadi kendala bagi banyak keluarga, terutama dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Jika beban pajak yang tinggi mengurangi pendapatan yang dapat dibelanjakan, maka semakin banyak orang tua yang kesulitan membiayai pendidikan anak-anak mereka. Hal ini berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan antara kelas ekonomi atas dan bawah.
Untuk menghindari dampak negatif ini, kebijakan pajak yang diterapkan harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan sosial, termasuk bagaimana pajak dapat digunakan untuk mendukung pendidikan secara lebih inklusif. Insentif pajak bagi keluarga yang memiliki anak usia sekolah, misalnya, dapat menjadi solusi untuk memastikan bahwa anak-anak tetap mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas.
ADVERTISEMENT
Solusi: Pajak yang Berpihak pada Pendidikan dan Keluarga
Belajar dari kasus Korea Selatan, Indonesia perlu mempertimbangkan kebijakan pajak yang lebih ramah keluarga dan pendidikan. Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain:
1. Insentif Pajak bagi Keluarga dengan Anak Usia Sekolah
Memberikan potongan pajak bagi keluarga yang memiliki anak yang masih bersekolah, terutama bagi mereka yang berpenghasilan menengah ke bawah.
2. Subsidi Pendidikan yang Berkelanjutan
Memastikan bahwa dana pajak yang dikumpulkan dialokasikan secara optimal untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di semua jenjang.
3. Dukungan bagi Institusi Pendidikan
Memberikan keringanan pajak bagi lembaga pendidikan swasta yang berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Menjaga Keseimbangan antara Kebijakan Fiskal dan Demografi
ADVERTISEMENT
Menghindari kebijakan pajak yang terlalu membebani masyarakat sehingga mereka enggan memiliki anak, yang pada akhirnya berdampak pada sektor pendidikan dan ekonomi jangka panjang.
Jadi, Kesimpulannya
Sebagai pendidik, saya percaya bahwa kebijakan pajak harus dirancang secara holistik agar tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memastikan keberlanjutan ekosistem pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Kasus Korea Selatan menjadi cerminan bagaimana kebijakan ekonomi dapat mempengaruhi aspek sosial dan pendidikan secara luas. Indonesia harus mengambil pelajaran berharga dari pengalaman ini agar tidak menghadapi permasalahan serupa di masa depan.
Wardokhi