Koperasi Merah Putih: Solusi Ekonomi atau Saingan Toko Kelontong?

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) lahir dengan tujuan yang sangat baik: memperkuat ekonomi masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi, meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, serta memperluas pasar bagi produk lokal. Pemerintah bahkan menempatkan koperasi ini sebagai salah satu instrumen untuk membangun kemandirian ekonomi desa.

Namun, di balik tujuan tersebut terdapat satu pertanyaan penting yang tidak boleh diabaikan: apakah Koperasi Merah Putih benar-benar akan memperkuat pelaku usaha desa, atau justru berpotensi menjadi pesaing baru bagi toko kelontong yang selama ini telah menghidupi masyarakat desa?

Pertanyaan ini bukan tanpa alasan.

Sumber: Ilustrasi dengan AI

Dari Mitra Menjadi Pesaing

Secara konsep, koperasi seharusnya menjadi instrumen ekonomi rakyat. Artinya, kehadirannya idealnya memperkuat posisi masyarakat sebagai pelaku ekonomi, bukan mengambil alih ruang usaha masyarakat yang sudah berjalan.

Masalah muncul ketika KDMP menjalankan fungsi sebagai gerai sembako atau toko yang menjual produk yang sama dengan toko kelontong di sekitarnya.

Di titik inilah potensi kanibalisme usaha dapat terjadi.

Sederhananya, apabila dalam satu desa terdapat puluhan warung yang menjual beras, minyak goreng, gula, telur, mi instan, minuman, rokok, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, kemudian dibangun sebuah koperasi yang juga menjual produk-produk yang sama, maka koperasi secara langsung masuk ke pasar yang sebelumnya telah dihuni oleh pelaku usaha kecil.

Persoalannya bukan sekadar bertambahnya pesaing.

Persoalannya adalah apakah seluruh pemain berada dalam arena persaingan yang setara?

Toko kelontong menggunakan modal pribadi, menanggung risiko stok sendiri, membayar biaya operasional sendiri, dan menggantungkan pendapatan keluarga dari omzet harian. Sementara itu, KDMP merupakan bagian dari program kebijakan publik yang memperoleh dukungan kelembagaan dan pembiayaan tertentu.

Jika kemudian koperasi menggunakan keunggulan tersebut untuk menjual barang dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan warung, maka toko kelontong berpotensi kehilangan pelanggan.

Inilah yang layak disebut sebagai kanibalisme ekonomi lokal: kebijakan yang seharusnya memperkuat ekonomi rakyat justru berpotensi mengambil pangsa pasar dari sebagian rakyat yang sudah menjalankan usaha.

Persaingan Bukan Masalah, Ketidaksetaraan Persaingan yang Harus Diawasi

Pada dasarnya, persaingan usaha bukan sesuatu yang buruk.

Warung kelontong juga selama ini bersaing dengan minimarket, pasar tradisional, warung Madura, toko online, dan sesama warung. Persaingan bahkan dapat mendorong harga menjadi lebih efisien dan pelayanan menjadi lebih baik.

Tetapi persoalannya berbeda ketika salah satu pemain memperoleh dukungan kebijakan dan sumber daya publik yang jauh lebih besar.

CELIOS telah mengingatkan adanya risiko apabila KDMP dibangun secara terlalu top-down dan mengambil peran distribusi yang selama ini dijalankan oleh pelaku usaha lokal. Kekhawatiran terhadap tumpang tindih dengan pelaku ekonomi desa juga muncul dalam kajian tersebut.

Karena itu, ukuran keberhasilan KDMP seharusnya tidak hanya dilihat dari berapa banyak koperasi yang berhasil dibangun, berapa besar omzetnya, atau berapa banyak gerai yang berdiri.

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

Berapa banyak usaha masyarakat yang tumbuh karena keberadaan koperasi tersebut?

Jika setelah KDMP berdiri omzet koperasi meningkat tetapi omzet warung-warung masyarakat justru turun, maka perlu dilakukan evaluasi. Jangan sampai keberhasilan satu institusi dicapai dengan mengorbankan puluhan atau bahkan ratusan usaha kecil di sekitarnya.

Koperasi Seharusnya Menjadi Pemasok Warung, Bukan Menggantikan Warung

Sebenarnya terdapat jalan tengah yang jauh lebih konstruktif.

KDMP tidak harus menjadi "warung terbesar" di desa.

Koperasi dapat ditempatkan sebagai hub distribusi ekonomi desa.

Model seperti ini bahkan sudah terlihat di KDMP Tamanmartani, Sleman. Koperasi tersebut memasok kebutuhan pokok kepada warung kelontong melalui pola kemitraan. Dengan demikian, koperasi tidak mengambil pelanggan warung, tetapi membantu warung mendapatkan barang dengan harga dan akses distribusi yang lebih baik.

Model tersebut jauh lebih sesuai dengan semangat koperasi.

Bayangkan jika koperasi membeli barang dalam jumlah besar dari distributor, kemudian memberikan harga grosir kepada warung-warung anggota. Warung tetap menjual kepada konsumen, sementara koperasi memperoleh keuntungan dari aktivitas distribusi.

Dengan model tersebut:

Distributor → KDMP → Warung Kelontong → Konsumen

bukan:

Distributor → KDMP → Konsumen

Jika KDMP mengambil posisi sebagai pusat distribusi, sementara warung menjadi ujung tombak penjualan kepada masyarakat, maka koperasi dan warung tidak perlu menjadi rival.

Mereka justru menjadi satu ekosistem.

Jangan Sampai Negara Membuat Pedagang Kecil Bersaing dengan Negara

Di sinilah pemerintah perlu berhati-hati.

Toko kelontong bukan sekadar tempat menjual sembako. Di banyak desa, warung merupakan bentuk kewirausahaan masyarakat yang tumbuh secara mandiri. Modalnya berasal dari keluarga, tenaga kerjanya keluarga, dan keuntungannya kembali kepada keluarga.

Karena itu, ketika negara menghadirkan institusi ekonomi baru, kebijakannya harus mempertimbangkan keberadaan pelaku usaha yang sudah lebih dahulu hidup di dalam ekosistem tersebut.

Jangan sampai masyarakat kecil yang selama ini didorong untuk menjadi wirausaha akhirnya harus bersaing dengan institusi yang justru dibentuk dan didukung oleh negara.

Pemerintah memang telah menyatakan bahwa KDMP tidak dimaksudkan untuk mematikan warung kelontong. Menteri Desa bahkan menegaskan bahwa pengaturan harus dibuat agar pelaku usaha desa dapat berkembang bersama.

Pernyataan tersebut tentu positif.

Tetapi niat baik saja tidak cukup.

Yang diperlukan adalah desain kebijakan yang secara konkret memastikan bahwa koperasi dan warung tidak berada pada ruang persaingan yang sama.

Keberhasilan KDMP Seharusnya Diukur dari Ekosistem, Bukan Hanya Omzet Koperasi

Menurut saya, indikator keberhasilan Koperasi Merah Putih perlu diperluas.

Jangan hanya bertanya:

"Berapa omzet koperasi?"

Tetapi juga:

Apakah omzet warung masyarakat meningkat?

Apakah harga beli warung menjadi lebih murah?

Apakah UMKM lokal mendapatkan akses pasar?

Apakah petani dan produsen lokal mendapatkan kepastian pembelian?

Apakah koperasi membuka lapangan kerja baru tanpa mematikan pekerjaan yang sudah ada?

Apakah jumlah usaha mikro di desa bertambah atau justru berkurang?

Apakah koperasi menjadi distributor bagi warung?

Apakah masyarakat desa mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar?

Dengan indikator tersebut, keberhasilan KDMP tidak lagi bersifat institution-centered, tetapi community-centered.

Kesimpulan

Jangan Biarkan Koperasi Memakan Ekonomi yang Hendak Diselamatkannya

Koperasi Merah Putih pada dasarnya bukan ide yang buruk. Justru gagasan untuk memperkuat ekonomi desa melalui koperasi merupakan sesuatu yang patut diapresiasi.

Yang perlu dikritisi adalah desain dan implementasinya.

Jika KDMP menjadi pusat distribusi, agregator produk lokal, penyedia akses pembiayaan, pemasok warung, dan penghubung UMKM dengan pasar, maka koperasi dapat menjadi kekuatan besar bagi ekonomi desa.

Tetapi jika KDMP berubah menjadi toko yang menjual barang yang sama, menyasar konsumen yang sama, dan berhadapan langsung dengan warung yang sudah ada, maka risiko kanibalisme ekonomi menjadi nyata.

Dengan kata lain, persoalannya bukan:

"Koperasi atau warung?"

Tetapi:

"Bagaimana koperasi membuat warung menjadi lebih kuat?"

Koperasi yang baik bukanlah koperasi yang berhasil mengalahkan warung di sekitarnya.

Koperasi yang berhasil adalah koperasi yang membuat warung di sekitarnya ikut tumbuh.

Karena tujuan akhir pembangunan ekonomi desa bukan menciptakan satu pemain yang paling besar, melainkan menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang membuat sebanyak mungkin masyarakat dapat hidup, bekerja, dan berkembang bersama.

Wardokhi

Dosen dan Praktisi