Pengembangan UMKM Dumai Menuju Indonesia Emas 2045

Ilustrasi aktivitas UMKM yang dibuat menggunakan AI ChatGPT (OpenAI), 2026.

DUMAI – Pengembangan UMKM di Kota Dumai membutuhkan dukungan nyata agar pelaku usaha mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas pemasaran, dan bersaing di pasar yang semakin berkembang. Menurut saya, UMKM Dumai tidak cukup hanya didorong untuk berkembang, tetapi juga perlu mendapatkan pendampingan, akses pembiayaan, serta dukungan pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan usaha. Langkah ini penting agar UMKM dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Di tengah persaingan usaha yang semakin ketat, pelaku UMKM perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi, memanfaatkan teknologi, dan memahami kebutuhan konsumen. Persoalannya, kemampuan setiap pelaku usaha tentu berbeda. Ada usaha yang sudah mampu memasarkan produknya secara digital, tetapi ada pula usaha rumahan yang masih menghadapi keterbatasan modal, pengetahuan pemasaran, dan pengelolaan keuangan. Perbedaan kondisi tersebut seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyusun program pemberdayaan UMKM.

Pada 10 September 2026, Pemerintah Kota Dumai bersama Bank Indonesia dan Center for Strategic and Academic Development (CSAD) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau menyelenggarakan diskusi mengenai pemetaan komoditas, produk, dan jenis usaha unggulan UMKM di Provinsi Riau, termasuk Kota Dumai. Kegiatan tersebut dapat menjadi langkah awal untuk mengenali potensi usaha lokal yang layak dikembangkan. Akan tetapi, menurut pandangan saya, pemetaan potensi saja belum cukup untuk mendorong kemajuan UMKM apabila tidak diikuti dengan program nyata yang dapat dirasakan oleh pelaku usaha.

Dukungan terhadap peningkatan daya saing UMKM juga disampaikan Pemerintah Kota Dumai dalam kegiatan Rapat Pimpinan Provinsi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Riau pada September 2026. Dorongan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas merupakan langkah yang penting. Meskipun demikian, perlu dipastikan bahwa pelaku UMKM benar-benar memiliki kemampuan, sumber daya, dan akses yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Indonesia Emas 2045 Harus Dimulai dari Penguatan Ekonomi Lokal

Visi Indonesia Emas 2045 tidak cukup diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi secara umum. Menurut saya, penguatan ekonomi masyarakat juga harus menjadi bagian penting dari upaya mencapai cita-cita tersebut. UMKM memiliki posisi strategis karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membangun usaha, memperoleh penghasilan, dan menciptakan lapangan kerja di lingkungan sekitarnya.

Arah pembangunan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045. Sementara itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 menjadi pedoman pembangunan nasional pada tahap awal menuju Indonesia Emas 2045.

Pada tingkat daerah, pengembangan UMKM juga perlu diselaraskan dengan perencanaan pembangunan Kota Dumai. Keselarasan tersebut penting agar program pemberdayaan usaha tidak berjalan secara terpisah, melainkan menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Dari sudut pandang administrasi negara, keberhasilan suatu kebijakan tidak seharusnya hanya dinilai dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan atau jumlah peserta yang mengikuti pelatihan. Hal yang lebih penting adalah hasil yang diperoleh masyarakat setelah program tersebut berjalan. Apakah pendapatan pelaku UMKM meningkat? Apakah produknya mampu menjangkau pasar yang lebih luas? Apakah usaha yang sebelumnya sulit berkembang menjadi lebih mandiri?

Pertanyaan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah. Sebab, program yang terlihat aktif secara administratif belum tentu memberikan perubahan yang berarti bagi masyarakat. Oleh karena itu, hasil pemetaan produk unggulan seharusnya ditindaklanjuti dengan kebijakan yang jelas, mulai dari pendampingan, akses pembiayaan, peningkatan kualitas produk, hingga perluasan pemasaran.

Tantangan UMKM Tidak Bisa Diselesaikan dengan Pelatihan Sesaat

Salah satu persoalan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan UMKM adalah adanya perbedaan kemampuan dan sumber daya di antara pelaku usaha. Keterbatasan modal, kemampuan pemasaran digital, kualitas kemasan, pengelolaan keuangan, dan akses distribusi dapat menjadi hambatan bagi usaha yang ingin berkembang. Namun, setiap persoalan tersebut membutuhkan pendekatan yang berbeda sehingga tidak cukup diselesaikan melalui satu jenis program pembinaan.

Misalnya, pelatihan pemasaran digital akan kurang efektif apabila pelaku usaha belum memiliki foto produk yang layak, belum memahami cara menentukan harga, atau belum mampu menjaga ketersediaan barang. Begitu pula bantuan modal tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak disertai kemampuan mengelola keuangan dan merencanakan pengembangan usaha.

Karena itu, saya berpendapat bahwa pemerintah perlu mengubah pendekatan pemberdayaan UMKM dari kegiatan yang bersifat sesaat menjadi pendampingan yang berkelanjutan. Pelaku usaha tidak hanya diberikan materi pelatihan, tetapi juga dibantu menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari. Pendampingan dapat mencakup pencatatan keuangan sederhana, pengemasan produk, pengurusan perizinan, pemasaran melalui media sosial, dan pengembangan jaringan distribusi.

Pemanfaatan teknologi digital juga perlu didorong secara realistis. Kehadiran media sosial dan platform perdagangan elektronik memang membuka peluang bagi produk lokal untuk dikenal oleh konsumen di luar daerah. Namun, teknologi bukan jaminan bahwa penjualan akan langsung meningkat. Pelaku UMKM tetap membutuhkan strategi pemasaran yang tepat, kualitas produk yang konsisten, pelayanan yang baik, dan kemampuan memenuhi pesanan.

Selain itu, pemerataan kesempatan memperoleh pembinaan perlu menjadi perhatian. Program pemerintah sebaiknya tidak hanya menjangkau usaha yang sudah memiliki pasar dan kemampuan produksi yang baik, tetapi juga usaha rumahan dan pelaku usaha berskala kecil. Jika dukungan hanya dinikmati oleh kelompok yang sudah berkembang, kesenjangan kemampuan antar pelaku UMKM berpotensi semakin besar.

Pemerintah Perlu Mengukur Hasil, Bukan Sekadar Menjalankan Program

Menurut saya, salah satu langkah penting untuk memperkuat UMKM Dumai adalah memastikan setiap program memiliki tujuan dan ukuran keberhasilan yang jelas. Pemerintah perlu mengetahui kebutuhan pelaku usaha sebelum menentukan bentuk bantuan atau pembinaan. Dengan cara tersebut, kebijakan yang dibuat dapat lebih sesuai dengan persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat.

Evaluasi program juga perlu dilakukan secara berkala. Indikator yang dapat dipertimbangkan antara lain perubahan omzet, perluasan jangkauan pemasaran, kemampuan pengelolaan keuangan, peningkatan penyerapan tenaga kerja, dan keberlangsungan usaha. Indikator tersebut perlu disesuaikan dengan jenis serta skala usaha agar penilaian tidak hanya menguntungkan UMKM yang sudah besar.

Kerja sama antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan sektor swasta juga perlu diperkuat. Pemerintah dapat berperan dalam penyusunan kebijakan dan fasilitasi, perguruan tinggi dapat membantu melalui penelitian serta pendampingan, lembaga keuangan dapat memberikan informasi mengenai akses pembiayaan, sedangkan sektor swasta dapat membuka peluang kemitraan dan pemasaran. Kerja sama ini akan lebih bermanfaat apabila memiliki pembagian peran yang jelas dan berorientasi pada kebutuhan pelaku usaha.

Pada saat yang sama, pelaku UMKM juga perlu mengambil peran aktif dalam meningkatkan kemampuan usahanya. Dukungan pemerintah tidak akan memberikan hasil optimal apabila tidak diikuti kemauan untuk memperbaiki kualitas produk, memahami kebutuhan konsumen, dan menyesuaikan diri dengan perubahan pasar. Dengan demikian, pengembangan UMKM merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas pemerintah.

Menjadikan UMKM Dumai Bagian dari Masa Depan Indonesia

Pengembangan UMKM menuju Indonesia Emas 2045 membutuhkan lebih dari sekadar semangat berwirausaha dan penyelenggaraan program pembinaan. Dibutuhkan kebijakan yang konsisten, pendampingan yang berkelanjutan, akses pasar yang lebih luas, serta evaluasi yang benar-benar memperhatikan perubahan kondisi pelaku usaha.

Bagi Kota Dumai, pemetaan produk unggulan dapat menjadi titik awal untuk menentukan arah pengembangan ekonomi lokal. Namun, keberhasilannya akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menerjemahkan hasil pemetaan tersebut menjadi program yang tepat sasaran. Produk yang memiliki potensi perlu didukung dengan peningkatan kualitas, penguatan merek, akses pemasaran, dan kemampuan produksi yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Pada akhirnya, menurut saya, ukuran keberhasilan pengembangan UMKM bukan sekadar seberapa banyak program yang dilaksanakan, melainkan seberapa besar perubahan positif yang dirasakan oleh pelaku usaha. Ketika UMKM mampu meningkatkan kualitas usahanya, memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja, dan bertahan dalam persaingan, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pemilik usaha, tetapi juga oleh masyarakat dan perekonomian daerah.

Indonesia Emas 2045 akan lebih bermakna apabila pertumbuhan ekonomi turut membuka kesempatan bagi usaha kecil untuk berkembang. Karena itu, UMKM Dumai perlu mendapatkan dukungan nyata yang berkelanjutan, bukan hanya perhatian dalam perencanaan. Dengan kebijakan yang tepat dan kerja sama yang konsisten, UMKM dapat menjadi salah satu kekuatan ekonomi lokal dalam perjalanan menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.