Sebuah Upaya Mengurai Kemiskinan

Ilustrasi AI kegiatan makan bergizi di sekolah. Sumber: https://chatgpt.com/share/67a1d87d-1fd8-800a-8ba8-574125dd54c5

Perbaikan Ekonomi

Rilis BPS pada 15 Januari 2025 menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 24,06 juta orang atau sekitar 8,57 persen dari total penduduk, mengalami penurunan 0,46 persen terhadap Maret 2024 dan menurun 0,79 persen jika dibandingkan pada Maret 2023. Secara keseluruhan, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 1,16 juta orang dibandingkan bulan Maret 2024 dan 1,84 juta orang dibandingkan Maret 2023. Hal ini merupakan prestasi yang patut diapresiasi sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Karena sepanjang sejarah penghitungan penduduk miskin, periode September 2024 merupakan angka kemiskinan terendah sejak tahun 1960.

Menurut status kewilayahan perkotaan dan perdesaan, jumlah penduduk miskin pada September 2024 di perkotaan mengalami penurunan sebanyak 0,59 juta orang dari 11,64 juta orang pada bulan Maret 2024 menjadi 11,05 juta orang pada bulan September 2024. Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan menurun sebanyak 0,57 juta orang dari 13,58 juta orang pada bulan Maret 2024 menjadi 13,01 juta orang pada bulan September 2024. Terlihat bahwa penurunan jumlah penduduk miskin di perkotaan lebih besar dibandingkan jumlah penurunan penduduk miskin di perdesaan. Namun, sebaliknya secara persentase, penurunan penduduk miskin perkotaan lebih kecil jika dibandingkan dengan persentase penurunan penduduk miskin di perdesaan. Pada bulan September 2024, penduduk miskin perkotaan sebesar 6,66 persen, mengalami penurunan dibandingkan bulan Maret 2024 yang sebesar 7,09 persen, sedangkan persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2024 sebesar 11,34 persen, menurun dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 11,79 persen.

Selain dilihat berdasarkan jumlah penduduk miskin, sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia adalah penggunaan gini ratio. Nilai gini ratio berkisar antara 0 sampai dengan 1, yang berarti semakin tinggi nilai gini ratio mendekati angka 1 maka pengeluaran akan semakin sangat timpang. Ketimpangan pendapatan masyarakat dikatakan rendah apabila nilai gini ratio bernilai di bawah 0,3. Ketimpangan pendapatan masyarakat berada pada tingkat sedang apabila gini ratio berada pada rentang nilai 0,3 sampai dengan 0,5. Sehingga semakin tinggi nilai gini ratio suatu wilayah, maka semakin melebar jurang ketimpangan pendapatan masyarakatnya. Secara nasional, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia sebesar 0,381 pada bulan September 2024, mengalami peningkatan sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan gini ratio pada bulan Maret 2024 yaitu sebesar 0,379 dan mengalami penurunan sebesar 0,007 poin jika dibandingkan dengan gini ratio pada bulan Maret 2023 yaitu sebesar 0,388. Hal inilah yang harus terus dikawal agar jurang ketimpangan pengeluaran penduduk tidak semakin melebar.

Keberhasilan pemerintah dalam penurunan angka kemiskinan merupakan wujud nyata dari hadirnya peran negara dalam masyarakat untuk menjadikan masyarakat semakin adil sejahtera. Tantangan besar negara yang harus diwujudkan sebagai sebuah tujuan, sebagaimana tertuang dalam pembukaan konstitusi kita, dalam meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa bagi seluruh rakyat Indonesia.

Generasi Sehat

Kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat yang seharusnya terpenuhi menjadi sebuah pondasi utama untuk mewujudkan generasi sehat penerus estafet pembangunan bangsa. Kemampuan masyarakat untuk mengakses makanan bergizi menjadi salah satu komponen utama penyusun garis kemiskinan penduduk. Artinya, ketika semakin banyak masyarakat yang mampu dan berdaya untuk mengakses dalam pemenuhan kebutuhan makanan bergizi, maka secara tidak langsung akan menjadikan masyarakat untuk dapat merangkak naik dari batas bawah garis kemiskinan. Berdasarkan pemaparan BPS pada rilis kemiskinan, dijelaskan bahwa garis kemiskinan pada September 2024 tercatat sebesar Rp595.242,00/kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp443.433,00 (74,50 persen). Terlihat bahwa garis kemiskinan makanan menjadi kontributor utama dalam penentu garis kemiskinan.

Makan bergizi bagi anak sekolah yang secara bertahap sudah dilaksanakan pemerintah, menjadi sebuah program yang patut didukung oleh semua pihak. Karena upaya menghadirkan generasi sehat harus diawali dari asupan gizi dan kecukupan nutrisinya sehingga produktivitas dan kualitas kesehatan anak-anak Indonesia akan semakin lebih baik. Kita sadari bahwa dengan tercukupinya asupan nutrisi anak sekolah maka kualitas pendidikan secara tidak langsung akan dapat meningkat kemampuan anak-anak dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Selain itu, dengan sehatnya generasi anak sekolah akan menjadi investasi jangka panjang puluhan tahun ke depan bagi anak bangsa ini. Karena investasi kesehatan adalah investasi jangka panjang bagi semua penduduk, baik sehat secara fisik maupun sehat secara mental dan spiritual. Bagi keluarga dengan berbagai keterbatasan ekonomi, ketidakmampuan mengakses makanan bergizi akan membatasi potensi generasi mendatang untuk keluar dari kemiskinan, karena kesehatan yang buruk dapat menghambat pendidikan dan produktivitasnya.

Bagaimana kita, sebagai masyarakat, bisa mendukung upaya pemerintah dalam memastikan bahwa anak-anak akan tumbuh sehat dengan asupan gizi yang cukup? Terlepas dari semua kekurangan dan keterbatasan program makan bergizi yang telah dilaksanakan, maka tugas kita sebagai bagian dari elemen masyarakat bangsa ini adalah terus melakukan pengawalan, memberikan kritik masukan dan mendukung program-program pemerintah yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Sehingga pelaksanaan program nasional dengan memberikan akses terhadap makanan bergizi bagi seluruh lapisan masyarakat diharapkan akan semakin lebih baik. Pemerintah sebagai pelaksana utama program makan bergizi sudah seharusnya terus membuka diri terhadap evaluasi, masukan, dan kepedulian berbagai masyarakat untuk perbaikan selanjutnya.

Sumber:

Berita Resmi Statistik No. 07/01/Th.XXVIII, 15 Januari 2025

Widiatmoko

Statistisi BPS Provinsi D.I. Yogyakarta