Kadin Dukung Insentif untuk Industri Tekstil, Soroti Tantangan Rantai Pasok
PerbesarKamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkap alasan mengapa industri tekstil masih perlu mendapatkan insentif. Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menyoroti pentingnya penguatan rantai pasok dalam sektor ini.
Pemberian insentif untuk sektor tekstil sebelumnya merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas (Ratas) bersama menteri-menteri di Kabinet Merah Putih.
"Saya rasa nomor satu, tekstil itu merupakan suatu industri yang ke depannya tetap mesti ditekuni. Karena bagaimanapun juga industri ini terus berkembang. Hanya saja kita mesti pandai memikirkan di dalam rantai pasoknya di mana kita ingin bermain," kata Anindya di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Kamis (24/8).
Anindya pun menyoroti tantangan modernisasi yang dihadapi industri tekstil, termasuk penetrasi Artificial Intelligence (AI), mengingat sektor ini tergolong padat karya sekaligus padat modal.
Karena itu, ia menekankan pemerintah perlu memastikan sektor tekstil tidak sekadar bertahan, tetapi juga terus berkembang.
"Jadi kami sih mendukung dengan adanya insentif-insentif tersebut dan juga mendukung fakta bahwa Danantara juga apa ikut mengambil peran untuk membantu industri apa tekstil ini," ujarnya.
Ia juga melihat industri tekstil dan produk tekstil (TPT), termasuk garmen dan alas kaki, sebagai komoditas yang banyak diekspor ke Amerika Serikat. Anindya bahkan meyakini pasar Eropa ke depannya akan turut mengincar komoditas tekstil asal Indonesia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap pemerintah akan menyiapkan sejumlah insentif pajak untuk industri TPT dan garmen, di antaranya pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan restitusi pajak.
Airlangga menjelaskan, pemberian insentif ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo dalam rapat terbatas terkait industri tekstil pada Selasa (22/9). Menurutnya, industri padat karya seperti TPT dan garmen berkontribusi 0,97 persen terhadap PDB, menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja, serta mencatatkan nilai ekspor hingga USD 12 miliar.
"Bapak Presiden juga meminta agar terkait dengan PPN terutama untuk alih daya (outsourcing) itu diberikan kebijakan khusus dan juga Bapak Presiden minta agar restitusi di sektor ini juga bisa segera diselesaikan," jelas Airlangga saat Antara Business Forum 2026, Rabu (23/9).