Kumparan Logo

Pemerintah Bentuk Satgas Kopdes Merah Putih, Awasi Operasional-Pembiayaan KDMP

kumparanBISNISverified-green

·waktu baca 4 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dalam media briefing di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026). Foto: Widya Islamiati/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dalam media briefing di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026). Foto: Widya Islamiati/kumparan

Pemerintah memperkuat keberlangsungan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP atau Kopdes Merah Putih) melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Salah satu langkahnya adalah membentuk satuan tugas (Satgas) yang akan memastikan pemanfaatan KDKMP secara maksimal sekaligus memperkuat peran koperasi dalam mendukung sistem logistik nasional.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pembentukan Satgas merupakan salah satu kesepakatan dalam pertemuan bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia Dony Oskaria di Kementerian Keuangan, Rabu (9/9).

"Tadi kami bertiga setuju, sepakat untuk membentuk satu satuan tugas (Satgas) yang bisa memanfaatkan adanya Koperasi Merah Putih secara maksimal," ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (9/9).

Pertemuan tersebut turut membahas mekanisme pembayaran cicilan yang akan disiapkan pemerintah. Purbaya meyakini Kopdes Merah Putih tidak akan mengalami gagal bayar kepada perbankan. Total pinjaman dari Himbara untuk Kopdes mencapai 240 triliun dengan kewajiban angsuran Rp 40 triliun per tahun selama jangka waktu 6 tahun.

“Fokus kita adalah jangan sampai perbankan terganggu dengan pinjaman koperasi. Nanti kalau misalnya ada yang gak sempurna kan bisa disempurnakan ke depan beberapa bulan sampai akhir tahun, yang belum lolos tadi tapi nanti Pak Menteri Koperasi akan mengupayakan suatu metodologi yang memastikan itu bisa lengkap sampai akhir tahun,” jelasnya.

Seorang pekerja mengaduk adonan semen di lokasi pembangunan gerai fisik Koperasi Desa Merap Putih, Desa Tegowangi, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Selasa (13/1/2026). Foto: Prasetia Fauzani/ANTARA FOTO

Anggaran untuk mendukung pembayaran cicilan KDKMP telah disiapkan dan akan disalurkan langsung kepada bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berdasarkan permintaan Menkop Ferry.

"Transfer langsung ke Himbara berdasarkan permintaan dari Pak Menteri Koperasi," kata Purbaya.

Ia menegaskan dana tersebut bukan anggaran tambahan, melainkan sudah tersedia dalam anggaran pemerintah sebelumnya. "Uangnya ada, selama ini dianggarkan. Jadi bukan ABT, memang sudah disediakan," tegasnya.

Menkop Ferry menambahkan, satgas tersebut akan memastikan penggunaan Kopdes Merah Putih sebagai infrastruktur penyaluran barang-barang subsidi.

“Nanti Pak Menteri Keuangan ikut memastikan nanti supaya utilitas atau penggunaan ini termasuk kepastian barang-barang subsidi itu menggunakan infrastruktur pemerintah (atau) Koperasi Desa Koperasi Merah Putih. Jadi ya kita sepakatin tadi juga itu tim bersama,” jelasnya.

Mengenai unit Kopdes yang belum memenuhi syarat, Ferry memastikan pemerintah akan melakukan verifikasi dan validasi.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono meresmikan pelepasan ekspor kopi Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah (GLB) ke Aljazair. Foto: Dok. Kementerian Koperasi

Potensi Penghematan Subsidi Rp 150 Triliun Lewat Kopdes

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengatakan Kopdes Merah Putih dapat menjadi saluran distribusi berbagai barang subsidi pemerintah, sehingga membantu mengurangi subsidi yang tidak tepat sasaran.

“Paling tidak kita bisa menghemat subsidi kita yang tidak tepat sasaran sekitar Rp 150 triliun setahun. Jadi mesti dilihat dampaknya,” tutur Dony dalam kesempatan yang sama.

Ia menjelaskan, pemerintah tengah menyiapkan sistem daring yang dibangun bersama tim Danantara, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koperasi, menggunakan basis data masyarakat yang berhak menerima subsidi.

“Jadi kalau kita berinvestasi di Koperasi Desa itu kurang lebih misalkan 80 ribu itu Rp 280 triliun. Tadi kita berdiskusi, kita sedang membuat tim, antara saya, tim saya, dan tim Pak Purbaya, dan tim Menteri Koperasi membangun nanti online system, yang berdasarkan kepada basis siapa yang berhak untuk menerima subsidi,” jelasnya.

Presiden Prabowo Subianto meninjau Koperasi Desa Merah Putih, Kabupaten Nganjuk, (16/5/2026). Foto: YouTube/ Sekretariat Presiden

Selain menekan kebocoran subsidi, Dony menyebut Kopdes Merah Putih dapat dimanfaatkan untuk membantu mengendalikan inflasi lewat distribusi bahan pokok hingga ke desa, sekaligus menjadi sarana peningkatan literasi dan akses keuangan masyarakat melalui agen BRI-Link.

Ia juga menyebut keberadaan Kopdes dapat memutus mata rantai rentenir di desa-desa, dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang nantinya dapat membuka kantor di Kopdes untuk menyalurkan kredit dengan bunga 8 persen.

"Jadi dia akan menjadi collecting agent dan juga distribution agentnya,” tuturnya.

Kopdes Merah Putih juga akan menjadi bagian dari jaringan logistik desa, dengan PT Pos Indonesia yang akan bekerja sama dengan seluruh Kopdes sebagai saluran logistik bagi masyarakat, termasuk pelaku usaha yang berjualan secara daring.

Dengan berbagai fungsi tersebut, Dony menilai keberadaan Kopdes Merah Putih dapat memberikan manfaat luas, terutama dalam membantu pemerintah mengontrol distribusi barang dan subsidi hingga ke tingkat desa.