Jokowi Ingin Lebih Banyak Lagi Investasi Asing yang Masuk ke RI

Rapat Kabinet Paripurna Soal Idul Fitri 1438 H (Foto: Yudhistira Amran/kumparan)

Presiden Joko Widodo optimistis Indonesia akan menjadi tempat yang baik bagi para investor asing untuk berinvestasi. Hal ini tidak terlepas setelah Lembaga pemeringkat utang internasional Standard and Poor's (S&P) menaikkan peringkat Indonesia menjadi layak investasi (investment grade).

"Mendorong sektor riil untuk tumbuhkan perekonomian kita. Karena kepercayaan ini, memperlihatkan kemampuan kita dalam mengelola ekonomi, baik kelola fiskal, kelola moneter kita. Tadi saya sampaikan, agar ini didorong oleh kementerian yang berkaitan dengan ini agar sektor riil juga ikut bergerak," tekan Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Bogor, Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin (29/5).

Baca juga: Jokowi Minta Stok Barang Pokok dan BBM Dijaga Jelang Lebaran

Namun ada beberapa langkah yang harus dilakukan Kementerian/Lembaga agar investasi asing yang masuk ke Indonesia mengalir deras. Misalnya penyederhanaan izin usaha. Pada kesempatan tersebut, Jokowi meminta seluruh Kementerian/Lembaga tidak membuat aturan yang tujuan akhirnya justru menghambat investasi.

"Menko Perekonomian betul-betul dilihat lebih detil, lebih rinci lagi agar perizinan yang menghambat itu bisa disimpelkan, disederhanakan sehingga arus masuk investasi yang ada betul-betul tidak terganggu karena kerumitan di bidang perizinan," paparnya.

Rapat Kabinet Paripurna Soal Idul Fitri 1438 H (Foto: Yudhistira Amran/kumparan)

Langkah lainnya adalah mereview daftar barang-barang lartas atau biasa disebut barang larangan dan/atau pembatasan. Untuk tugas ini, Jokowi telah meminta Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

"Kemudian yang berkaitan dengan larangan terbatas, terutama di Kementerian Perdagangan, coba dilihat lagi apakah masih diperlukan larangan terbatas (lartas)? pada langsung kita masuk, langsung pergantian dari kuota, langsung masuk ke tarif, ini akan memudahkan controlling-nya dan tentu saja akan lebih menaikkan sisi penerimaan negara," kata Jokowi.

Hadir pada Sidang Kabinet Paripurna sore ini adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta seluruh jajaran menteri Kabinet Kerja. Ada pula Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gator Nurmantyo, dan Kepala BIN Budi Gunawan.