Jokowi: Kalau Negosiasi Tidak Ngotot, RI Hanya Punya 9% Saham Freeport

Pengolahan mineral PT Freeport. (Foto: Antara)

Keberhasilan pemerintah Indonesia memaksa PT Freeport Indonesia mau mendivestasikan saham sebesar 51% diungkit kembali Presiden Joko Widodo. Jokowi menegaskan keberhasilan tersebut tidak lain karena sikap ngotot pemerintah Indonesia saat proses negosiasi.

Hal ini dia ungkapkan saat memberikan sambutan Rakernas III Projo yang digelar di Gading Sports Mall, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (4/9). Jokowi mengatakan bila cara ini tidak dilakukan maka pemerintah sampai saat ini tetap hanya memiliki 9,36% saham Freeport.

"Kemudian Freeport, berapa tahun kita. Masa dibeli 9% saja diam. Ini negosisasi 2,5 tahun. Yang 6 bulan ke belakang itu intensifnya. Ya kalau negosiasi tidak ngotot ya 9% lagi," kata Jokowi.

Tidak hanya keberhasilan memiliki 51% saham Freeport, Jokowi juga mengungkapkan bila perusahaan BUMN, PT Pertamina (Persero), kini berhasil menjadi pemegang 100% Blok Mahakam di Kalimantan Timur. Peran Pertamina saat ini adalah menggantikan operator lama yaitu Inpex dan Total E&P Indonesia.

Sambutan Jokowi di Rakernas III Projo (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

"Kemudian Blok Mahakam itu sudah 100 persen kita berikan ke Pertamina. Yang dulunya dikerjakan oleh Inpex Jepang dan Total dari Perancis. Tapi itu, kalau sudah kita berikan itu, Pertaminanya siap enggak, teknisnya siap tidak, sekali lagi mayoritas saham harus dimiliki Indonesia. Masa 1% saja enggak diberi, diam saja bertahun-tahun yang Mahakam," sindir Jokowi.

Secara umum Jokowi menyatakan banyak prestasi yang dia capai selama kurang lebih 3 tahun masa pemerintahannya. Sehingga masyarakat perlu tahu bila pemerintah Kabinet Kerja saat ini terus bekerja bukan diam di tempat.

"Projo juga diam saja gitu. Banyak hal yang perlu disampaikan ke masyarakat. Tapi kalau saya ke daerah enggak sampai. Sudah 19 juta kita sudah berikan KIP (Kartu Indonesia Pintar). Harusnya ini sampai komunikasi itu. Relawan Projo harus menyampaikan hal-hal seperti ini jangan sampai ada yang ngeklaim-klaim, yang lain klaim repot nanti. Harus disampaikan hal seperti ini," tegas Jokowi.