Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Tidak Mungkin Sepenuhnya Pakai APBN

JK, Jokowi, dan Bambang Brodjonegoro. (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

Salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia. Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga menjadi urat nadi perekonomian yang harus segera dilaksanakan.

Namun faktanya, pembangunan infrastruktur memerlukan dana investasi yang cukup besar yang tidak sepenuhnya bisa menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Tapi dalam perkembangannya, kalau tergantung hanya APBN tidak mungkin pembangunan akan bisa cepat karena keterbatasan APBN kita," kata Presiden Joko Widodo saat membuka acara "Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) Tahun 2017" di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/2).

Turut hadir pada acara tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki serta para direksi BUMN.

Dengan keterbatasan APBN, ada beberapa skema pembiayaan seperti model PINA. Misalnya skema kerja sama pemerintah swasta atau Public Private Partnership (PPP) serta Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Saya kira cara seperti ini dilakukan akan banyak sekali infrastruktur yang dulunya hanya tergantung APBN sekarang tidak. Bisa investasi murni, bisa PPP atau KBPU dan bisa dengan skema yang lain," paparnya.

Bambang Brodjonegoro sedang memberikan sambutan. (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

Jokowi mencontohkan salah satu proyek perdana yang menggunakan skema PINA adalah pembangunan jalan tol yang dilakukan PT Waskita Toll Road di 12 ruas jalan di Jawa dengan total pendanaan Rp 73,8 triliun. Menurut Jokowi ini adalah terbosan bagus guna menggenjot pembangunan infrastruktur hingga tahun 2019 mendatang.

"Oleh sebab itu saya menghargai dijalankannya terobosan seperti mekanisme pembiayaan investasi non anggaran pemerintah atau PINA yang melengkapi skema pembiayaan infrastruktur kita selain skema kerja sama pemerintah dan badan usaha termasuk saya menyambut baik financial closing Waskita Toll Road sebagai proyek PINA pertama ini," paparnya.

Jokowi menegaskan pembangunan infrastruktur penting guna meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu pembangunan infrastruktur diperlukan untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Pembangunan infrastruktur juga membuka banyak lapangan kerja, membuka kesempatan, dan bertumbuhnya UKM (Usaha Kecil Menengah) di daerah," kata Jokowi.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, jumlah kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia mencapai Rp 4.796,2 triliun. Sedangkan kemampuan yang dimiliki APBN dan APBD hanya mampu menutupi sebesar 41,3 persen atau Rp 1.978,6 triliun, keterlibatan BUMN 22,2 persen atau Rp 1.066,2 triliun. Sedangkan swasta sebanyak 36,5 persen atau Rp 1.751,5 triliun.

Hingga tiga tahun berjalan, pendanaan infrastruktur melalui dana pemerintah masih sedikit. Pada 2015, realisasi anggaran infrastruktur yang berasal dari APBN hanya mencapai Rp 290 triliun, tahun 2016 Rp 313,5 triliun, dan tahun ini dialokasikan Rp 346,6 triliun.