Kebijakan Susi Berantas Illegal Fishing Dipuji Asosiasi Tuna Thailand

Penenggelaman kapal ikan asing illegal fishing. (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sempat membuat kebijakan memoratorium atau menghentikan sementara izin operasi kapal ikan asing di atas 30 gross tone (GT). Kebijakan tersebut tertuang dalam Permen KP No 10/Permen-KP/2015 tentang Perubahan Atas Permen KP No 56/Permen-KP/2014 tentang Penghentian Sementara Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI.

Kebijakan ini awalnya dicibir dan diprotes oleh pengusaha pemilik kapal. Namun, Susi tetap melanjutkan kebijakan ini karena operasional sebagian besar kapal ikan asing dianggap bagian dari praktik illegal fishing.

Kebijakan ini memang baru menuai hasil 1 tahun kemudian. Akibat ratusan kapal ikan asing berhenti beroperasi, pasokan ikan melimpah dan nelayan lokal diuntungkan. Langkah Susi ini dipuji oleh Asosiasi Industri Tuna Thailand.

Menteri Susi tenggelamkan 10 kapal pencuri (Foto: KKP)

"Kebijakan moratorium Indonesia adalah kebijakan terbaik di dunia. Semua negara ASEAN harus menirunya. Sekarang stok ikan tuna di Indonesia meningkat secara signifikan, nelayan lokal mendapatkan keuntungan darinya. Mereka mendapatkan ikan yang bagus dan besar di Laut Arafura," ungkap Ketua Asosiasi Industri Tuna Thailand Chainintr Chalisarapong saat Lokakarya dengan tema Mengidentifikasi Risiko Kejahatan Ekonomi dan Korupsi di Sektor Perikanan di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh UNODC di Bangkok, Thailand, Rabu (22/11).

Tidak hanya itu, Chainintr juga memuji Susi yang berani menenggelamkan kapal ikan asing yang terbukti melakukan praktik illegal fishing.

"Saya mendukung kebijakan untuk menenggelamkan kapal, bagus. Negara lain harus mengadopsinya. Setiap kapal yang melanggar hukum harus dibakar," serunya.

Dia berpendapat sudah seharusnya negara lain mengikuti jejak Indonesia dalam memberantas illegal fishing. Menurut dia, Indonesia bisa menjadi contoh pengelolaan industri perikanan terbaik di dunia untuk saat ini. Selain itu, dia sepakat agar nelayan lokal diberikan porsi besar untuk menangkap ikan dan penggunaan kapal ber-GT besar tak lagi efisien.

"Ke semua negara, silakan berhenti untuk mensubsidi kapal penangkap ikan. Tolong biarkan ikan ditangkap oleh nelayan setempat. Pembagiannya 75% untuk mereka (nelayan) dan 25% lainnya (maksimum) dari kapal nelayan komersial kecil," katanya.