Mengupas Gerak Bisnis Delta Djakarta, Perusahaan Bir Milik Pemprov DKI

Pergerakan pencatatan saham di BEI. (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Calon Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan berencana menjual seluruh saham yang dimiliki Pemprov DKI di perusahaan pemegang lisensi bir, PT Delta Djakarta Tbk (DLTA). Anies terbilang cukup berani karena Pemprov DKI adalah salah satu pemegang saham terbesar di DLTA.

Keinginan Anies melepas seluruh saham yang dimiliki Pemprov DKI di DLTA menimbulkan sejumlah pertanyaan berbagai pihak. Perlu diketauhi, saat ini kepemilikan saham Pemprov DKI Jakarta di perusahaan pemilik merek Anker Bir, Carlsberg, San Miguel, dan Stout tersebut sebesar 26,25 persen.

Jumlah itu merupakan gabungan dari 23,34 persen saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan 2,91 persen milik BP IPM Jaya, yang juga berada di bawah naungan Pemprov DKI. Pemprov DKI telah memiliki saham tersebut sejak tahun 1967. Sementara sisanya dimiliki oleh San Miguel Malaysia (L) Pte, Malaysia sebesar 58,33 persen dan publik sebesar 18,33 persen.

Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah rencana Anies menjual seluruh saham kepemilikan Pemprov DKI di DLTA tepat?

"Likuiditas sahamnya enggak menarik, jadi kalau dijual langsung, sepertinya harganya akan jatuh," ungkap Analis Binaartha Sekuritas, Reza Priyambada kepada kumparan (kumparan.com), Sabtu (22/4).

Ilustrasi Bir. (Foto: Thinkstock)

Harga saham DLTA memang terbilang cukup rendah dan pergerakannya hampir stagnan. Pada penutupan perdagangan kemarin, saham Delta Djakarta ditutup di level Rp 5.000 per saham, atau turun 100 poin (1,96 persen). Angka ini sangat jauh jika dibandingkan saham-saham kelas kakap seperti Unilever (UNVR) atau Gudang Garam (GGRM) yang walaupun harganya 4-8 kali lipat dari DLTA, likuiditasnya jauh lebih besar.

Oleh karena itu bila Anies ingin menjual seluruh saham kepemilikan Pemprov DKI di DLTA, strategi ini mungkin bisa digunakan. Anies bisa menjual saham DLTA yang dimiliki Pemprov DKI ke mitra strategis dengan skema private placement (pembelian saham dengan persetujuan khusus). Cara ini dilakukan agar harga saham DLTA tak jatuh signifikan dan Pemprov DKI juga tidak mengalami kerugian.

"Mungkin mitra strategis yang berminat, seperti perusahaan investasi, atau atau perusahaan sejenis. Misalnya perusahaan asing yang lini bisnisnya sama di bidang minuman, pengen perluas pangsa pasar, mungkin bisa backdoor listing (mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia lewat akuisisi kepemilikan mayoritas) di Delta Djakarta," papar Reza.

Menurut Reza, secara bisnis memang Delta Djakarta harus kerja keras untuk menggenjot kinerja keuangannya dan harga saham. Hal ini karena sejak adanya larangan dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk penjualan minuman beralkohol secara ritel, pangsa pasar perseroan semakin sempit.

"Mungkin strategi ke depannya perseroan bisa masuk ke penjualan minuman soda atau soft drink, atau bir dengan kandungan alkohol 0 persen," tutur Reza.

Berikut ini dividen PT Delta Djakarta yang diterima Pemprov DKI:

- 2014 : Rp 50,448 miliar,

- 2013 : Rp 48,346 miliar,

- 2012 : Rp 46,244 miliar.