RI Belum Berencana Embargo Myanmar Terkait Kekerasan Terhadap Rohingya

Pengungsi Rohingya di Bangladesh. (Foto: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

Konflik di Rakhine, Myanmar yang terjadi selama dua pekan terakhir telah menjadi sorotan dunia. Banyak negara dan organisasi internasional yang mengecam kekerasan yang dilakukan oleh otoritas Myanmar terhadap etnis Rohingya.

Di Indonesia, banyak masyarakat dan berbagai organisasi kemanusiaan yang melakukan aksi solidaritas bela Rohingya. Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta menjadi salah satu titik lokasi aksi bela Rohingya. Bahkan pihak Istana telah mengecam atas aksi kekerasan di Rakhine.

Lantas bagaimana sikap pemerintah Indonesia terkait krisis Rohingya dilihat dari sudut pandang kerja sama perdagangan antar kedua negara? Apakah Indonesia akan melakukan embargo perdagangan atau mengisolasi perdagangan dengan Myanmar?

Menteri Perdagangan Enggatiasto Lukita mengatakan, hingga saat ini pemerintah Indonesia belum ada rencana untuk melakukan embargo perdagangan dengan Myanmar.

Enggartiasto Lukita (Foto: Ela Nurlaela/kumparan)

"Kita lihat, kita tunggu kebijakan luar negeri dari Bu Menlu (Menteri Luar Negeri Retno Marsudi) supaya satu garis, supaya jangan jalan sendiri-sendiri, saya kan ujungnya saja (pelaksana kebijakan perdagangan)," kata Enggar saat ditemui di Hotel Double Tree, Cikini, Jakarta, Selasa (5/9).

Nilai kerja sama perdagangan Indonesia dengan Myanmar, tak terlalu besar. Saat ini mitra dagang utama Myanmar adalah Amerika Serikat (AS) bukan Indonesia.

"Kecil, merata, tidak ada yang spesifik gede (besar), mereka kan juga masih kecil. Yang gede sebenarnya investasi di sana dari AS," imbuh Enggar.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Senin (4/9) bertemu dengan pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, untuk menyampaikan kekhawatiran masyarakat Indonesia terkait krisis di Rakhine yang membuat muslim Rohingya menjadi korban. Retno mengusulkan agar pemerintah Myanmar dapat segera menghentikan krisis di Rakhine.

Usulan Indonesia diformulasi sebagai 4+1, yaitu mengembalikan stabilitas dan keamanan, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan, perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine tanpa memandang suku dan agama, dan pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan keamanan.