Solusi Bagi Anies-Sandi Jalankan Program DP Rp 0 dan Rumah Rp 350 Juta

Anies -Sandi di Rumah Kertanegara. (Foto: Antara/Dedi Wijaya)

Kemenangan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta putaran kedua membuat publik antusias terutama menunggu realisasi janji-janji program yang mereka tawarkan saat kampanye. Program utama yang dinanti masyarakat Jakarta adalah soal program rumah dengan uang muka atau DP Rp 0 dan harga Rp 350 juta.

Country General Manager Rumah123, Ignatius Untung mengungkapkan program ini perlu kejelasan. Hal ini karena program DP Rp 0 belum memiliki payung hukum, di mana untuk program tersebut akan ditalangi oleh pihak perbankan.

"Ini memang dalam aturan BI (Bank Indonesia) belum ada, tapi kan memang memungkinkan untuk diubah. Nah itu disadari oleh pasangan Anies-Sandi, kita tunggu saja bagaimana realisasinya," ungkap Ignatius kepada kumparan (kumparan.com), Rabu (19/4).

Sementara terkait rumah seharga Rp 350 juta di Jakarta, menurutnya memang ada, namun jumlahnya tidak banyak, tidak sampai 100 unit. Itu juga mayoritas rumah bekas bukan rumah baru.

"Ya memang ada, tapi berupa rumah second dan kebanyakan ada di dalam gang serta ukurannya 20 sampai 40 meter persegi," jelasnya.

Jumlah ini belum bisa memenuhi kebutuhan massal. Selain itu, jika ada pembiayaan untuk pengembangan rumah di dalam gang juga sulit dibiayai oleh perbankan karena risikonya tinggi. Misalnya lokasi yang sulit diakses pemadam kebakaran bila sewaktu-waktu terjadi kebakaran.

Namun faktanya, 2,8 juta milenial di Jakarta dinilai Ignatius sanggup membeli rumah seharga Rp 480 juta. Namun dengan dana tersebut, apakah mereka mau menempati rumah yang sederhana dan aksesnya susah? Sementara jika bergeser sedikit ke pinggiran, misalnya ke Cileungsi, mereka bisa mendapatkan rumah lebih luas dengan harga yang lebih murah.

Spanduk kampanye Anies-Sandi (Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA)

"Jadi solusinya untuk program ini ya rumah susun, masih bisa, dari 1 hektare saja dia bisa 1.000 unit, 1 tower itu bisa 1.000 unit dengan 30 lantai. Artinya butuh 2.800 hektare, masih lebih masuk akal dibanding rumah tapak. Tapi memang Anies-Sandi bilang bahwa untuk kebutuhan 2,8 juta orang ini akan disalurkan bertahap, karena program pemerintah saja kan hanya 1 juta rumah per tahun," tuturnya.

Selain itu, untuk menyukseskan kedua program ini, Anies dan Sandi juga perlu berkolaborasi dengan pihak lain. Termasuk sinergi antara perusahaan BUMN dan BUMD.

"Mungkin bisa seperti kerja sama BTN dnegan PT KAI yang membangun apartemen di sepanjang bantaran rel kereta, kan cukup panjang di Jakarta. Nah ini juga bisa kolaborasi dengan perusahaan properti BUMN atau BUMD. Jadi konsepnya nolong, tapi kalau mau nolong segini banyak ya enggak bisa sendiri, harus kolaborasi," jelasnya.