Sri Mulyani Sampaikan Komitmen RI Bangun Infrastruktur Kepada Jepang

Sri Mulyani membuka acara Dhawa Festival 2017 (Foto: Nicha Muslimawati/kumparan)

Pemerintah menjadikan infrastruktur sebagai prioritas utama di Indonesia, tercermin dalam arahan dan kerangka kebijakan. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam lawatannya ke Yokohama, Jepang, pada Jumat (5/5) lalu dalam rangkaian acara Asian Development Bank (ADB) Annual Meeting: "Future Prospect of Quality Infrastructure Projects in Asia Through Public-Private Partnership (PPP).

Dalam kesempatan tersebut Sri Mulyani mengatakan pembangunan infrastruktur tersebar antara lain untuk energi dan listrik, jalan tol, jembatan, pelabuhan dan bandara, kereta api, bendungan, dan proyek lainnya yang bertujuan untuk memperkuat konektivitas nasional, keamanan energi, ketahanan pangan, dan daya saing ekonomi.

"Dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), pemerintah telah menetapkan kebutuhan pembiayaan sebesar 400 miliar dolar AS (sekitar Rp 5.320 triliun, kurs Rp 13.300) untuk lima tahun ke depan," ujarnya seperti dilansir kumparan (kumparan.com) dari akun pribadi instagram Sri Mulyani, Senin (8/5).

Jalan Tol Akses Pelabuhan Tanjung Priok. (Foto: Novan Nurul Alam/kumparan)

Sejak tahun lalu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan pemerintah telah meningkatkan reformasi besar pada anggaran negara yang secara signifikan mempertimbangkan alokasi lebih untuk pembangunan infrastruktur daripada sebelumnya. Komitmen tersebut tidak hanya untuk meningkatkan alokasi lebih di bidang infrastruktur, namun juga untuk memastikan percepatan pencairan anggarannya.

"Dengan ruang fiskal kita yang terbatas dalam APBN, pemerintah fokus untuk mengembangkan kelayakan skema PPP (Public Private Partnership) atau Kerja Sama Pemerintah-Swasta dengan memperbaiki kerangka kerja hukum, ekonomi, dan kelembagaan dari sistem PPP tersebut," jelasnya.

Untuk mendukung proyek melalui PPP, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan insentif, termasuk:

PLTA Jatigede beroperasi 2019. (Foto: Edy Sofyan/kumparan)

1. Land Fund: Modifikasi dan penyederhanaan proses pembebasan lahan,

2. Fasilitas Pengembangan Proyek (PDF) melalui PT Sarana Multi Infrastructure,

3. Menetapkan Dana Penjaminan Infrastruktur Indonesia (IIGF),

4. Menyediakan Viability Gap Fund (VGF),

5. Menetapkan Infrastructure Fund & Availability Payment (AP).

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga melibatkan BUMN dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan menjadi alternatif pendanaan untuk infrastruktur. Untuk itu, pemerintah telah menyuntikkan modal kepada BUMN serta menugaskan BUMN untuk mengembangkan proyek komersial dan fokus pada infratsruktur dasar seperti pembangkit listrik dan jalan tol.