Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 ยฉ PT Dynamo Media Network
Version 1.93.2
Wimboh Santoso Bertemu Darmin: Belum Ada Agenda Apa-apa
9 Juni 2017 11:49 WIB
Diperbarui 14 Maret 2019 21:16 WIB
ADVERTISEMENT
Wimboh Santoso yang baru saja terpilih sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) malam tadi. Hari ini, dia langsung menyambangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk bertemu dengan Darmin Nasution.
ADVERTISEMENT
Meski demikian, ia enggan memberikan komentar lebih perihal kedatangannya ke kantor Darmin. Menurutnya, kedatangannya tersebut hanya untuk bersilahturahmi, mengingat Wimboh pernah menjabat sebagai Direktur Direktorat Pengaturan Perbankan Bank Indonesia periode 2010-2012. Saat itu dia di bawah kepemimpinan Darmin yang saat itu menjabat sebagai Gubernur BI.
[Baca juga: Ketua OJK Baru Sowan ke Kantor Darmin ]
"Silaturahmi saja, kan sudah lama kenal. Belum ada agenda apa-apa, ngobrol-ngobrol aja," ujar Wimboh sambil berlalu di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (9/6).
Untuk diketahui, Wimboh memenangkan suara di Komisi XI DPR RI tadi malam. Ia memperoleh 50 suara, sementara lawannya yakni Sigit Pramono hanya memperoleh 4 suara.
[Baca juga: Kata Wimboh Santoso Usai Terpilih sebagai Ketua OJK ]
ADVERTISEMENT
Berikut sejumlah program yang disampaikan Wimboh saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI DPR RI:
1. Meningkatkan sinergi dengan Bank Indonesia, pemerintah, dan lembaga lainnya untuk mendukung kinerja lembaga keuangan.
2. Program deteksi dini untuk menjaga stabilitas keuangan.
3. Penguatan kebijakan dengan melihat dari sektor usaha dan wilayah prioritas yang potensial, tetapi dari segi pertumbuhan masih rendah.
4. Penggunakan teknologi untuk mendongkrak pertumbuhan UMKM.
5. Memperdalam sektor pasar modal dengan menambah alternatif investasi seperti, commercial paper.
6. Transformasi OJK dengan menerapkan perizinan satu pintu.
7. Meningkatkan governance dan transparansi dengan IT yang canggih.
8. Memberikan otonomi kepada OJK di daerah tanpa perlu fatwa Jakarta.
ADVERTISEMENT