Menjelang Muktamar ke-6, PKB Kokoh di Tengah Gempuran PBNU

Muktamar ke-6 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tak lama lagi akan diselenggarakan, yakni pada tanggal 24-25 Agustus 2024 yang bertempat di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Dalam perjalanan menuju Muktamar ke-6, PKB dihadapkan pada intrik politik baru, yakni upaya infiltrasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ke dalam partai yang telah mapan dan damai dalam 15 tahun terakhir.

Upaya infiltrasi PBNU bermula ketika PBNU melalui Tim Pansus PKB memanggil eks- Sekjen PKB, Muhammad Lukman Edy, untuk dimintai keterangan terkait polemik PKB dan PBNU yang belakangan ini memanas. Lukman Edy pun memenuhi panggilan Tim Pansus PKB pada Rabu (31/07/2024). Pada pertemuan itu, Lukman Edy menyatakan bahwa telah terjadi perubahan AD/ART PKB pada Muktamar 2019 di Bali yang salah satu tujuannya adalah merubah struktur organisasi PKB, khususnya mereduksi beberapa peran Dewan Syuro. Eks- Sekjen PKB itu juga menandaskan bahwa perubahan AD/ART memiliki misi tersendiri untuk membuat sentralisasi kepemimpinan PKB di bawah ketua umum. Pria yang pernah menjabat sebagai Menteri Percepatan Daerah Tertinggal itu juga menambahkan bahwa keuangan PKB tidak akuntabel dan transparan (Andryanto, 2024).

Infiltrasi yang dilakukan oleh PBNU sendiri bukanlah tanpa dasar, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Tsaquf memberikan pernyataan bahwa langkah yang diambil oleh PBNU untuk membentuk Tim Pansus PKB bukanlah tindakan unilateral, melainkan sekedar melaksanakan perintah Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar agar PBNU segera menindaklanjuti “mandat tebuireng”. Mandat yang notabenenya berisikan kesepakatan-kesepakatan kyai NU pada pertemuan yang berlangsung di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur pada Senin (12/08/2024). Menurut Amin Said Husni, kesepakatan tersebut bulat setelah para kyai merasa bahwa PKB semakin lama semakin menjauh dari marwah partai seperti yang didesain oleh PBNU pada 1998 silam. Oleh sebab itu, atas aspirasi para kyai dan perintah Rais Aam, Ketua Umum PBNU membentuk Tim Pansus PKB untuk menyelidiki hubungan antara PKB dan PBNU dan membenahi PKB (Patoni, 2024).

Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin tak tinggal diam. Cak imin mengatakan bahwa PKB dan PBNU adalah dua organisasi yang berbeda tak tidak memiliki urusan satu sama lain, Cak Imin lantas menambahkan jika memang terdapat masalah alangkah baiknya diselesaikan dengan ngopi, tapi dengan niat yang sopan. Wakil Ketua DPR RI Periode 2019-2024 itu juga mengatakan “Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar” sebagai respon tersirat terhadap PBNU yang akhir-akhir ini ikut campur urusan internal PKB. Eks- Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi itu juga menegaskan bahwa PKB dan PBNU tidak akan islah, karena memang tidak ada yang bisa diislahkan, karena PKB dan PBNU punya urusannya masing-masing. Cak Imin sejatinya mengamini bahwa PKB dan PBNU memiliki keterikatan yang kuat, namun terbatas pada aspek kultural, aspirasi, dan historis, tidak lebih dari itu. Cak Imin juga berpendapat bahwa dirinya sebagai Ketua Umum PKB berpegang teguh pada UU Parpol dan Konstitusi, sehingga PBNU juga sudah seharusnya berpergang pada UU Ormas dan Konstitusi. Selanjutnya, ia berkata bahwa jika terdapat ormas atau parpol yang tidak taat undang-undang maupun konstitusi, maka itu akan membahayakan negara (Chairunnisa, 2024).

Polemik antara PKB dan PBNU lantas berujung pada dipertanyakannya legitimasi PKB di kalangan masyarakat, meski hari ini telah berumur 26 tahun. Sejak awal berdirinya, PKB terhitung sudah menjadi partai politikpoltik baru dengan segudang prestasi, buktinya pada Pemilu 1999 PKB berhasil meraih suara sebesar 12,62% suara atau setara dengan 13,2 juta suara yang dengan raihan itu, PKB berhasil menempatkan 51 kadernya di kursi senayan. Selain itu, pada tahun 1999 PKB juga berhasil mendudukan sang deklarator partai Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden ke 4 Republik Indonesia (Kusnandar, 2022). Pada masa itu, hubungan antara PKB dan PBNU terbilang harmonis, sebab sebelum Gus Dur memutuskan untuk mendirikan PKB, beliau telah memimpin PBNU selama 15 tahun dan pendirian PKB juga dibidani oleh PBNU era Gus Dur. Praktis, ikatan ideologi dan kepentingan PKB dan PBNU ketika itu selaras, sehingga memuluskan kerja-kerja PKB yang kala itu membutuhkan suprastruktur politik cukup banyak.

Tak seperti Pemilu 1999, pada Pemilu 2004 PKB mengalami penurunan suara dengan perolehan suara sebesar 10,56% atau sama dengan 11,99 juta suara, dari angka tersebut dapat dilihat bahwa PKB mengalami penurunan suara sekitar 2,1% atau 1,2 juta suara (Kusnandar, 2022). Tidak diketahui persis penyebab turunnya suara PKB pada Pemilu 2004, yang pasti tidak ada intrik politik yang terjadi antara PBNU dan PKB pada era itu. Sebab basis massa NU pada Pemilu 2004 baru mengalami polarisasi tatkala 2 tokoh NU ikut berkontestasi pada Pilpres 2024. Kala itu Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi maju sebagai Calon Wakil Presiden mendampingi Megawati Soekarno Putri dan Sholahudin Wahid maju sebagai Calon Wakil Presiden mendampingi Wiranto (Arjant0, 2024).

Pemilu 2009 merupakan pukulan telak bagi PKB, sebab PKB mengalami penurunan suara drastis dibanding 2 Pemilu sebelumnya. DIketahui bahwa pada tahun 2009 PKB hanya mendapatkan 4,95% atau sepadan dengan 5,15 juta suara (Kusnandar, 2022). Wajar saja, sebelum Pemilu 2009 PKB terbelah menjadi 2 kubu yakni PKB kubu Gus Dur dan PKB kubu Cak Imin, dan PKB Cak Imin lah yang memegang legitimasi hukum partai. Alhasil, pada Pemilu 2009 basis massa PKB yang notabenenya adalah warga NU tersebar ke berbagai partai, dan hanya menyisakan 4,95% untuk PKB. Pasca terbelahnya PKB pada tahun 2008, hubungan PKB dan PBNU pun tidak serta merta terpengaruh, Ketua Umum PBNU 2004-2010 Hasyim Muzadi menuturkan bahwa dirinya memilih netral dan tidak ikut-ikutan dalam konflik PKB, ia hanya berpesan bahwa konflik PKB harus segera diselesaikan dan sudah seharusnya PKB bisa mengoptimalkan basis suara NU di level grassroot. Terlepas dari hubungan PKB dan PBNU yang biasa-biasa saja kala itu, keengganan Hasyim Muzadi untuk melegitimasi salah satu kubu ditengarai turut mempengaruhi elektabilitas PKB kala itu. Kendatipun disisi lain Ketua PBNU Said Aqil Siradj mengatakan bahwa PKB sudah tidak lagi berfungsi sebagai wadah politik NU (Keren, 2008).

5 Tahun berselang, tepatnya pada Pemilu 2014, PKB berhasil mengembalikan kepercayaan diri partai dengan perolehan sebesar 9,04% atau sejajar dengan 11,29 juta suara, angka tersebut meningkat lebih dari 100% dibanding Pemilu 2009 yang hanya memperoleh 5,15 juta suara (Kusnandar, 2022). Hubungan PKB dan PBNU pada masa-masa Pemilu 2014 terlihat cukup harmonis, hal tersebut dibuktikan dari pernyataan-pernyataan Ketua Umum PBNU 2010-2015 Said Aqil Siradj. Kyai Said mengatakan bahwa kedekatannya dengan PKB memiliki tujuan untuk menyelaematkan PKB, ia menambahkan bahwa PKB harus lolos parliamentary threshold agar suara warga NU tidak mubadzir. Kyai Said juga menegaskan bahwa PKB adalah aspirator politik NU, jadi PKB dan NU harus bersatu agar kekuatan NU bertambah besar, sehingga akan memberikan kemaslahatan bagi warga NU, tegasnya. Soliditas PKB dan PBNU pada kala itu turut mempengaruhi suara PKB pada Pemilu 2014 dengan capaian 9,04 persen dan PKB berhasil lolos parliamentary threshold sebagaimana juga dicita-citakan oleh Kyai Said (Pernyataan dan Sikap Politik KH. Said Aqil Siradj, 2012).

Pada Pemilu 2019, suara PKB kembali mengalami peningkatan dari Pemilu 2014 dengan raihan suara sebesar 9,36% atau sepadan dengan 13,57 juta suara, artinya pada PKB mengalami peningkatan sekitar 0,32% atau 2,3 juta suara pada Pemilu 2019 (Kusnandar, 2022). Pada era ini, hubungan PKB dan PBNU masih harmonis layaknya Pemilu 2014, bahkan pada Pemilu 2019 Kyai Said terang-terangan mendukung Cak Imin untuk menjadi Calon Wakil Presiden, kendatipun Kyai Said mengatakan bahwa dukungannya bersifat pribadi bukan kelembagaan.

Pada Pemilu 2024, PKB kembali mengalami kenaikan suara yang signifikan dibanding Pemilu 2019 yakni dengan raihan suara sebesar 10,62% atau equivalent dengan 16,1 juta suara, artinya PKB mengalami peningkatan suara sekitar 1,3% atau 2,5 juta suara (Wibowo, 2024). Torehan PKB pada Pemilu 2024 sendiri merupakan capaian tertinggi PKB dibanding pemilu-pemilu sebelumnya, namun uniknya, peningkatan suara PKB pada Pemilu 2024 berbanding terbalik dengan hubungan PKB dan PBNU yang justru kurang harmonis.

Buktinya, pada tahun 2023 silam Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Tsaquf meminta kepada PKB untuk berpolitik dengan jujur dan bertanggung jawab, Gus Yahya juga menambahkan bahwa NU tidak akan untuk mendukung atau diklaim oleh partai politik tertentu, ia menegaskan bahwa NU miliki bangsa dan negara sehingga dirinya membebaskan warga NU untuk menyampaikan aspirasi politiknya kemanapun. Pernyataan Gus Yahya sendiri muncul untuk merespon penggunaan Mars 1 Abad NU digunakan sebagai suara latar di akun Instagram DPP PKB pada acara Sarasehan Nasional Satu Abad NU oleh DPP PKB. Pernyataan Gus Yahya juga diperkuat oleh Ketua PBNU Ishfah Abidal Aziz yang berujar agar PKB tidak memanipulasi warga NU dengan cara-cara manipulatif, ia lantas memberikan imbuhan agar partai politik saling berkompetisi, menurutnya partai politik sudah seharusnya berkompetisi sesuai dengan gagasan dan cita-citanya, jika rakyat menghendaki pasti akan dipilih (Damarjati, 2023).

Terlepas dari ketidakharmonisan PKB dan PBNU, suara PKB di Pemilu 2024 malah meroket. Menurut Pengamat Politik Eep Saefullah Fathah, peningkatan suara PKB di Pemilu 2024 karena Cak Imin terlibat di Pilpres 2024, jadi PKB ini mendapatkan Coat Tail Effect dari pencalonan Cak Imin, ujarnya (Hariyanto, 2024). Selain Coat Tail Effect, menurut Direktur CSIIS Sholeh Basyari, peningkatan suara PKB adalah efek positif dari pengusungan Anies Baswedan sebagai Calon Presiden dari partai tersebut, sehingga PKB dapat memperluas captive market di wilayah Jawa Barat, DKI, Banten, Sumatera Barat dan Sulawesi. Ia juga menegaskan bahwa meluasanya captive market PKB bukan hanya dari sebaran wilayah, melainkan juga dari basis pemilih, sebab pada Pemilu 2024 ini PKB bukan hanya mendapatkan suara dari basis NU, melainkan juga dari basis non-NU yang notabenenya basis PKS pada Pemilu terdahulu. Lebih jauh, ia juga menuturkan bahwa peran kyai-kyai NU juga tak kalah penting untuk meningkatkan suara PKB (Noor, 2024). Ulasan diatas memberikan penegasan bahwa pada Pemilu 2024 ini suara PKB tak terpengaruh oleh intrik yang terjadi antara PKB dan PBNU di berbagai pemberitaan manapun, justru

Kedua gambar ini diambil dari wikipedia yang disatukan oleh penulis

. Kondisi ini adalah modal positif bagi PKB dalam menyongsong Pilkada 2024 dan pemerintaha mendatang.