Hak dan Kewajiban Pekerja: Antara Tuntutan Dan Tanggungjawab

ilustrasi: Seorang petugas tampak menjalankan kewajibannya dengan mengenakan perlengkapan keselamatan dan menggunakan alat komunikasi untuk mendukung kelancaran aktivitas operasional. (sumber: Pexels/Mudrik Sulaiman)

Setiap kali bicara soal dunia kerja, yang paling sering muncul ke permukaan adalah soal hak: gaji
yang layak, jam kerja yang manusiawi, jaminan kesehatan, hingga pesangon saat PHK. Wajar saja,
sebab hak adalah sesuatu yang paling terasa ketika direnggut. Namun di tengah gencarnya suara-
suara yang menuntut hak, ada satu hal yang kerap luput dari perbincangan: kewajiban pekerja itu
sendiri.
Padahal hak dan kewajiban adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan begitu saja dan ketika salah satunya diabaikan, relasi kerja yang seharusnya sehat justru bisa berubah
timpang.

Undang-Undang Ketenagakerjaan telah mengatur cukup jelas soal hak-hak dasar pekerja: upah
minimum, jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan), cuti, hingga perlindungan dari
diskriminasi. Namun regulasi di atas kertas dan praktik di lapangan seringkali berjarak jauh.
Kita masih sering mendengar kasus upah yang dibayar di bawah standar, lembur tanpa
kompensasi, atau status kerja kontrak yang diperpanjang bertahun-tahun tanpa kejelasan menjadi
karyawan tetap sebuah praktik yang sebenarnya melanggar semangat perlindungan tenaga
kerja. Di sinilah negara, melalui Dinas Tenaga Kerja dan pengawas ketenagakerjaan, semestinya
hadir lebih tegas. Hak bukan sekadar hadiah dari perusahaan, melainkan konsekuensi hukum yang
wajib dipenuhi.

Di sisi lain, menjadi pekerja juga berarti mengikatkan diri pada tanggung jawab. Disiplin waktu,
loyalitas terhadap pekerjaan, menjaga etika profesional, hingga terus meningkatkan kompetensi
diri adalah kewajiban yang tidak boleh dianggap remeh. Sayangnya, sebagian pekerja memaknai
hubungan kerja secara transaksional semata: selama gaji cair, urusan selesai. Padahal produktivitas
dan integritas kerja adalah fondasi yang membuat sebuah relasi kerja bertahan sehat dalam jangka panjang.
Kewajiban ini juga mencakup hal yang lebih halus, seperti menjaga nama baik perusahaan,
tidak menyalahgunakan fasilitas kerja, dan berkontribusi pada lingkungan kerja yang konstruktif.
Pekerja yang hanya menuntut hak tanpa mau memenuhi kewajiban pada akhirnya justru
melemahkan posisi tawarnya sendiri di mata pemberi kerja.

Persoalan muncul ketika salah satu sisi lebih dominan. Perusahaan yang hanya menuntut
kewajiban tanpa memenuhi hak menciptakan eksploitasi terselubung budaya kerja yang
mengagungkan "loyalitas" namun abai pada kesejahteraan. Sebaliknya, pekerja yang gemar
menuntut hak tanpa menunaikan kewajiban menciptakan ketidakpercayaan yang pada akhirnya
merugikan diri sendiri, misalnya lewat evaluasi kinerja yang buruk atau reputasi profesional yang
tercoreng.
Keseimbangan ini semestinya dibangun di atas prinsip resiprositas: perusahaan memberi
kepastian dan penghargaan yang layak, pekerja memberi kontribusi dan tanggung jawab yang
setimpal. Relasi kerja yang sehat bukan relasi atasan-bawahan yang hierarkis kaku, melainkan
kemitraan yang saling menguntungkan.

Pada akhirnya, hak dan kewajiban pekerja bukanlah dua hal yang berdiri sendiri-sendiri,
melainkan satu kesatuan yang saling menopang. Pekerja perlu berani menyuarakan haknya tanpa
rasa takut, namun juga perlu menunaikan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab.
Perusahaan, di sisi lain, perlu memandang pekerja bukan sekadar sumber daya produksi,
melainkan mitra yang keberlangsungan usahanya turut ditentukan oleh kesejahteraan mereka.

Oleh: William Susanto - Universitas Pamulang