Evaluasi Pemerintah Pemalang : Janji Yang Diingkari

Para Pemangku kekuasaan/edit by Angga

Pada zaman Yunani, terdapat istilah "Eudaimonia," yang merujuk pada keadaan kesejahteraan dan kebahagiaan yang dicapai melalui tindakan yang baik dan bijaksana. Namun, di Kabupaten Pemalang, konsep ini tampaknya semakin jauh dari kenyataan. Ketika pemerintah seharusnya berperan sebagai pengayom dan pelayan masyarakat, kenyataannya justru menunjukkan kegagalan yang mencolok. Berbagai masalah yang mencuat mulai dari pengelolaan sampah yang amburadul hingga tingginya angka kemiskinan menjadi bukti nyata bahwa pemerintah daerah tidak hanya gagal memenuhi harapan masyarakat, tetapi juga mengabaikan tanggung jawab dasar mereka.

Mari kita mulai dengan menelaah lebih dalam tentang pengelolaan sampah yang sudah menjadi isu klasik namun tetap tidak terpecahkan. Penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Pesalakan pada Mei 2023 telah menciptakan krisis kebersihan yang nyata. Tumpukan sampah menggunung di berbagai sudut kota, menciptakan bau tak sedap dan risiko kesehatan bagi masyarakat. Aksi protes warga yang menumpahkan sampah di depan kantor Bupati bukan sekadar simbol frustrasi, itu adalah cerminan dari ketidakpuasan mendalam terhadap ketidakmampuan pemerintah dalam menangani masalah mendasar ini. Padahal pemerintah kabupaten pemalang pernah berjanji untuk meningkatkan manajemen pengelolaan sampah dan memperbaiki sistem kebersihan. Namun, di mana janji tersebut ketika masyarakat masih harus menghadapi tumpukan sampah setiap hari? Pemerintah harus segera melibatkan masyarakat dalam program pengelolaan sampah, dengan edukasi tentang pemilahan dan daur ulang dari sumbernya. Tanpa partisipasi aktif masyarakat, upaya pemerintah akan sia-sia.

Selanjutnya, kita harus menyoroti angka kemiskinan yang terus menghantui Kabupaten Pemalang. Meskipun pemerintah mengklaim bahwa angka kemiskinan ekstrem telah turun menjadi 2,78%, realitas di lapangan berbicara lain. Banyak warga masih hidup dalam kondisi memprihatinkan, dan program bantuan sosial sering kali tidak tepat sasaran. Data kemiskinan yang tidak akurat menciptakan kesenjangan antara mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan dan mereka yang seharusnya tidak mendapatkan. Janji pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan dan memberikan bantuan sosial yang tepat sasaran tampaknya hanya sekadar retorika tanpa implementasi nyata. Ini adalah kegagalan sistemik yang menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap data dan analisis sosial. Pemerintah harus melakukan verifikasi data secara berkala dan melibatkan masyarakat dalam proses tersebut untuk memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan.

Kemudian kita berbicara soal infrastruktur, kondisi infrastruktur di Kabupaten Pemalang juga sangat memprihatinkan. Jalan-jalan rusak dan tidak terawat menghambat mobilitas masyarakat dan berpotensi mengganggu perekonomian lokal. Banyak warga mengeluhkan jalan berlubang yang sulit dilalui, terutama saat musim hujan. Ini bukan hanya masalah estetika, kerusakan infrastruktur berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam janji politiknya, Bupati Mansur Hidayat pernah berkomitmen untuk memperbaiki jalan-jalan di Kabupaten Pemalang agar setara dengan daerah lain. Namun, kenyataannya, banyak jalan masih dalam kondisi rusak dan tidak terawat. Pengerjaan proyek infrastruktur yang tidak berkelanjutan hanya akan menghasilkan jalan-jalan yang cepat rusak kembali. Ketidakmampuan pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur dasar menunjukkan kurangnya komitmen mereka terhadap kesejahteraan rakyat.

Terahir kita berbicara soal transparansi pemerintah, per hari ini pemerintah masih kurang transparansi dalam pengambilan keputusan serta pengelolaan anggaran. Masyarakat merasa teralienasi dari proses pengambilan keputusan penting yang berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Ketidakpuasan ini semakin diperparah oleh janji-janji politik yang sering kali hanya retorika belaka tanpa implementasi nyata di lapangan. Pemerintah seharusnya membuka pintu untuk kritik dan masukan dari masyarakat sebagai bagian dari mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan negara. Tanpa adanya dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat, kepercayaan publik akan semakin menurun.

Kritik-kritik ini bukanlah serangan pribadi terhadap individu-individu dalam pemerintahan, melainkan sebuah panggilan untuk bertindak demi kepentingan bersama. Seperti apa yang dikatakan oleh para ahli dalam teori kritik sosial "kritik adalah alat untuk menilai dan memperbaiki kondisi sosial yang tidak adil" (Hidayat, 2022). Oleh karena itu, pemerintah harus bersikap terbuka terhadap kritik dan menjadikannya sebagai alat untuk evaluasi diri. Semua langkah akan menjadi sia-sia jika pemerintah tidak memiliki niat tulus untuk berubah. Pemalang membutuhkan pemimpin yang tidak hanya pandai berbicara tetapi juga mampu bertindak nyata demi kesejahteraan rakyatnya. Jika pemerintah terus menerus mengabaikan suara rakyat dan gagal memenuhi tanggung jawabnya, maka bukan hanya kepercayaan publik yang akan hilang, legitimasi pemerintahan itu sendiri akan dipertanyakan.

Mari kita akhiri dengan sebuah pernyataan tegas: "Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mendengarkan suara rakyatnya." Seperti yang diungkapkan oleh John Stuart Mill, seorang filsuf dan ekonom terkenal, "Kebebasan individu harus dijaga agar tidak terancam oleh kekuasaan mayoritas." Ini adalah panggilan bagi pemerintah Kabupaten Pemalang untuk tidak hanya mendengarkan, tetapi juga

merespons dengan tindakan nyata terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Kekuasaan bukanlah hak yang diberikan tanpa syarat, itu adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Jika pemerintah terus mengabaikan suara rakyat dan gagal memenuhi tanggung jawabnya, maka mereka tidak hanya akan kehilangan kepercayaan publik, tetapi juga legitimasi moral untuk memimpin. Seperti apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi: "Seorang pemimpin harus menjadi contoh bagi orang-orang yang dipimpinnya."