Pendidikan Di Pemalang : Menggugat Ketidakadilan Dalam Pendidikan

Edit by angga

“Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia” ungkap Nelson Mandela, menekankan betapa pentingnya pendidikan dalam membentuk masa depan individu dan masyarakat. Namun, di Kabupaten Pemalang, pendidikan justru menghadapi tantangan yang serius dan mendalam, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sistem pendidikan kita masih terjebak dalam rutinitas yang tidak memadai dan sering kali tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satu masalah utama yang mencolok adalah dugaan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan sekolah. Praktik ini jelas bertentangan dengan semangat pendidikan yang seharusnya bebas biaya dan inklusif. Ketidakadilan ini semakin diperparah oleh sikap diam Kepala Dinas Pendidikan Pemalang dalam menanggapi isu ini, yang hanya memperburuk persepsi masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam menegakkan transparansi dan integritas di sektor pendidikan. Dalam hal ini, Ir. Soekarno pernah mengingatkan kita bahwa “manusia tidak bisa mengajarkan apa yang tidak dimilikinya.” Jika para pendidik sendiri terlibat dalam praktik yang merugikan, bagaimana mereka dapat menjadi teladan bagi siswa?

Lebih lanjut, angka putus sekolah di Pemalang sangat mengkhawatirkan, dengan sekitar 22.425 anak tercatat sebagai anak tidak sekolah (ATS). Angka ini menunjukkan kegagalan sistem pendidikan dalam menjangkau semua anak, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program bantuan pendidikan, tantangan ekonomi tetap menjadi penghalang utama bagi banyak siswa untuk melanjutkan pendidikan mereka. Hal ini sejalan dengan teori pendidikan kritis yang dikemukakan oleh Paulo Freire, yang menekankan bahwa "pendidikan harus mampu memberdayakan individu untuk memahami dan mengatasi kondisi sosial-ekonomi mereka".

Kritik juga perlu diarahkan pada kurangnya data yang akurat mengenai anak putus sekolah. Kepala Dinas Pendidikan menyatakan bahwa tidak adanya basis data yang jelas menjadi kendala dalam menangani masalah ini. Tanpa data yang akurat, upaya untuk menyelesaikan masalah anak putus sekolah akan terhambat dan tidak efektif. Ini menunjukkan kurangnya sistem manajemen pendidikan yang baik dan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menangani permasalahan mendasar yang ada. Freire menegaskan bahwa pendidikan seharusnya berorientasi pada pengalaman nyata dan relevan, namun kenyataannya, banyak kebijakan yang diambil justru tidak didasarkan pada data dan fakta lapangan.

Dalam situasi seperti ini, perlu ada solusi konkret untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pendidikan di Pemalang. Pertama-tama, pemerintah harus segera menindaklanjuti isu pungli dengan melakukan audit dan pemantauan terhadap praktik keuangan di sekolah-sekolah. Transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan harus ditingkatkan agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana secara lebih efektif. Selain itu, peningkatan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil harus menjadi prioritas utama. Investasi dalam pembangunan fasilitas sekolah yang memadai dan penyediaan akses internet sangat penting agar siswa dapat belajar dengan baik.

Pelatihan bagi tenaga pengajar juga harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa mereka memiliki kualifikasi yang sesuai dan mampu memberikan pengajaran yang berkualitas. Pemberian beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu juga harus diperluas untuk mencegah angka putus sekolah semakin meningkat. Program-program bantuan pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal agar lebih efektif dalam menjangkau siswa-siswa yang membutuhkan.

Terakhir, penting bagi pemerintah untuk membangun sistem manajemen data pendidikan yang baik agar dapat memantau perkembangan siswa secara akurat dan mengambil langkah-langkah preventif sebelum masalah menjadi lebih besar. Dengan langkah tersebut, harapan akan tercapainya pemerataan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Pemalang dapat terwujud. Namun, semua upaya ini akan sia-sia jika tidak disertai dengan komitmen nyata dari semua pemangku kepentingan untuk memperbaiki kondisi pendidikan di daerah ini.

Sebagaimana dikatakan Freire, "Pendidikan adalah alat pembebasan," maka sudah saatnya kita mengubah paradigma pendidikan di Pemalang dari sekadar transfer pengetahuan menjadi proses pembebasan individu dari belenggu penindasan sosial-ekonomi. Pendidikan harus mendorong siswa untuk berpikir kritis dan aktif berpartisipasi dalam perubahan sosial demi masa depan mereka sendiri dan masyarakat luas.