Diplomasi Sumber Daya dan Tantangan Domestik Indonesia

Ilustrasi gambar diplomasi ekonomi. Sumber: iSTock

Presiden Prabowo Subianto menutup lawatannya ke Rusia pada dini hari Jumat, 4 September 2026, setelah tiga hari menghadiri Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Vladivostok sebagai tamu kehormatan utama atas undangan langsung Presiden Vladimir Putin. Yang membedakan kunjungan ini dari sekadar seremoni diplomatik adalah komposisi delegasinya: Prabowo tidak datang sendiri, melainkan memboyong Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, serta Menteri Luar Negeri Sugiono. Ini pertemuan yang, di atas kertas, digerakkan oleh logika ekonomi, bukan sekadar simbol persahabatan antarkepala negara.

Bagi pembaca yang terbiasa membaca politik luar negeri lewat kacamata ekonomi politik internasional (EPI), komposisi delegasi ini adalah petunjuk pertama bahwa forum EEF dimanfaatkan bukan untuk pencitraan geopolitik semata, melainkan sebagai arena tawar-menawar kepentingan ekonomi konkret: energi, hilirisasi, investasi, dan akses pasar.

EEF sebagai Arena Ekonomi Politik, Bukan Sekadar Panggung Diplomatik

Dalam kerangka EPI, forum ekonomi multilateral seperti EEF berfungsi ganda: sebagai etalase pembangunan bagi negara tuan rumah (Rusia, yang berkepentingan menunjukkan bahwa sanksi Barat pasca-invasi Ukraina tidak mengisolasinya secara ekonomi), sekaligus sebagai ruang negosiasi structural power di mana negara-negara di luar poros Barat mencari mitra dagang, investasi, dan teknologi alternatif.

Bagi Rusia, kehadiran Prabowo bernilai legitimasi: Putin secara eksplisit menyebut Indonesia sebagai "mitra paling kunci Rusia di kawasan Asia-Pasifik" dan mengklaim volume perdagangan bilateral naik 12 persen. Bagi Indonesia, forum ini adalah kesempatan memperluas portfolio kemitraan ekonomi di luar jalur konvensional Barat, sejalan dengan pola yang sudah dibangun sejak keanggotaan penuh Indonesia di BRICS.

Yang patut dicatat dari sisi EPI adalah pergeseran vokabuler dari sekadar "perdagangan" ke "membangun industri bersama". Dalam pidato kuncinya, Prabowo menawarkan secara langsung kepada dunia usaha Rusia: "Datanglah ke Indonesia, bekerja bersama kami, berproduksilah bersama kami." Ini bukan bahasa diplomasi klasik, melainkan bahasa kebijakan hilirisasi, agenda ekonomi domestik Prabowo yang selama ini diarahkan pada nikel dan mineral kritis, kini ditawarkan sebagai proposisi nilai kepada investor Rusia, sekaligus dikaitkan dengan agenda energi (termasuk kerja sama nuklir) dan sektor maritim.

Tiga Bingkai Analitis EPI untuk Membaca Kunjungan Ini

1. Economic statecraft dan diversifikasi mitra. Dari perspektif economic statecraft, kunjungan ini adalah bagian dari strategi diversifikasi ketergantungan ekonomi Indonesia — menghindari terlalu bertumpu pada satu poros kekuatan (AS/Barat atau Tiongkok semata) dengan membuka jalur ketiga melalui Rusia dan kerangka BRICS. Pertanyaan yang relevan bagi analisis EPI adalah: apakah diversifikasi ini benar-benar mengurangi dependency struktural Indonesia, atau justru menambah kompleksitas tanpa mengubah posisi Indonesia dalam rantai nilai global — masih sebagai pengekspor bahan mentah/setengah jadi, bukan pemegang kendali teknologi atau modal?

2. Resource diplomacy dan hilirisasi sebagai tawaran, bukan hanya kebijakan domestik. Penawaran hilirisasi kepada investor Rusia menunjukkan bahwa agenda domestik Prabowo membangun industri pengolahan di dalam negeri kini dijadikan instrumen diplomasi luar negeri. Ini menempatkan Indonesia dalam posisi yang secara teoritis lebih aktif dibanding sekadar penerima investasi: Indonesia mencoba memosisikan diri sebagai rule-maker parsial atas syarat investasi asing di sektor sumber daya alamnya. Namun tantangan klasik EPI tetap berlaku: sejauh mana kapasitas negara mengonversi tawaran ini menjadi nilai tambah riil, alih-alih mengulang pola resource curse dengan mitra yang berbeda.

3. Dedolarisasi dan posisi Indonesia dalam tatanan moneter yang berubah. Keikutsertaan dalam BRICS dan penguatan hubungan dengan Rusia tidak bisa dilepaskan dari agenda dedolarisasi yang didorong sebagian anggota BRICS. Sikap Indonesia sejauh ini cenderung ambivalen mendukung diversifikasi mata uang perdagangan tanpa berkomitmen penuh pada agenda anti-dolar, sebuah posisi yang secara EPI bisa dibaca sebagai upaya hedging rasional: mengambil manfaat dari kedua sistem tanpa terikat penuh pada salah satunya.

Kontras yang Tak Bisa Diabaikan: Ekonomi Ekstraktif di Dalam Negeri

Ironi yang layak dicatat oleh siapa pun yang mempelajari EPI Indonesia: kunjungan yang menawarkan hilirisasi dan kerja sama sumber daya alam ke investor asing ini berlangsung bersamaan dengan krisis kebakaran hutan dan lahan yang melanda tujuh provinsi, sebagian besar terjadi di kawasan konsesi perkebunan dan kehutanan, jantung dari model ekonomi ekstraktif berbasis komoditas yang selama ini menopang neraca perdagangan Indonesia. BNPB mencatat status siaga darurat di enam provinsi, sementara ASEAN menetapkan status siaga kawasan atas sebaran asap lintas batas yang sudah mencapai Malaysia, Singapura, Brunei, hingga Filipina.

Bagi pembaca EPI, ini bukan dua peristiwa yang terpisah. Model pembangunan berbasis ekstraksi dan ekspor komoditas — yang menjadi basis material dari tawaran "kerja sama industri" ke mitra asing — adalah model yang sama yang secara struktural menghasilkan tekanan lahan, deforestasi, dan kebakaran musiman. Menjual narasi hilirisasi sumber daya alam ke luar negeri tanpa membenahi tata kelola dan pengawasan konsesi di dalam negeri berisiko mereproduksi pola lama: pertumbuhan ekonomi berbasis ekstraksi yang eksternalitas lingkungannya ditanggung penuh oleh publik domestik dan negara tetangga.

Diplomasi Ekonomi yang Butuh Konsistensi Struktural

Kunjungan Prabowo ke EEF menegaskan bahwa arah kebijakan luar negeri Indonesia saat ini semakin dijalankan lewat logika economic statecraft, memanfaatkan forum multilateral untuk memperluas pasar, investasi, dan mitra teknologi, sambil menjaga narasi non-blok lewat prinsip bebas-aktif. Namun dari sudut pandang ekonomi politik internasional, keberhasilan strategi ini pada akhirnya tidak diukur dari jumlah forum yang dihadiri atau angka pertumbuhan perdagangan bilateral semata, melainkan dari sejauh mana Indonesia mampu mengubah posisinya dalam rantai nilai global dan sejauh mana model ekonomi yang ditawarkan ke mitra luar negeri juga dibangun di atas tata kelola sumber daya domestik yang berkelanjutan, bukan yang justru menghasilkan krisis ekologis berulang seperti karhutla yang tengah dihadapi saat ini.