Ujian Prabowo di Mata Investor Global

Ilustrasi gambar diplomasi ekonomi. Sumber: Gramedia

Kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Jakarta menjadi simbol bahwa Indonesia masih memiliki posisi strategis dalam lanskap geopolitik Indo-Pasifik.

Di tengah rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, Indonesia tetap dipandang sebagai middle power yang mampu menjaga hubungan dengan berbagai mitra strategis. Diplomasi ini menjadi modal penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan investasi.

Namun, di saat yang hampir bersamaan, Bloomberg menerbitkan artikel berjudul Prabowo Courts Singapore and India as Market Status at Risk, Tycoons Shift Funds. Terlepas dari benar atau tidaknya keseluruhan narasi yang dibangun media tersebut, judul tersebut menunjukkan satu hal yang tidak bisa diabaikan: pasar global sedang mengamati Indonesia dengan lebih kritis.

Dalam ekonomi politik internasional, persepsi sering kali sama pentingnya dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Investor mengambil keputusan berdasarkan ekspektasi terhadap masa depan, bukan hanya capaian ekonomi saat ini (North, 1990). Oleh karena itu, menjaga kepercayaan pasar menjadi tantangan yang sama pentingnya dengan memperluas jaringan diplomasi.

Diplomasi Ekonomi Tidak Otomatis Membangun Kepercayaan Pasar

Diplomasi ekonomi merupakan instrumen penting dalam meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi antarnegara. Pertemuan bilateral dengan Singapura dan India membuka peluang kerja sama baru di sektor manufaktur, energi, digital, hingga rantai pasok regional. Singapura sendiri masih menjadi penyumbang Foreign Direct Investment (FDI) terbesar bagi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir (BKPM, 2025).

Namun, investasi tidak datang hanya karena hubungan diplomatik yang baik. Investor menilai lebih banyak faktor dibandingkan kedekatan politik. Kepastian regulasi, kualitas institusi, efektivitas birokrasi, independensi hukum, hingga stabilitas fiskal merupakan indikator utama yang menentukan keputusan investasi (Williamson, 2000).

Di sinilah pemerintah menghadapi ujian yang sesungguhnya. Diplomasi memang mampu membuka pintu, tetapi hanya reformasi domestik yang mampu membuat investor memutuskan untuk masuk dan bertahan.

Dalam perspektif economic statecraft, kekuatan ekonomi suatu negara bukan hanya ditentukan oleh kemampuan membangun aliansi internasional, tetapi juga oleh kemampuannya menciptakan lingkungan bisnis yang kredibel dan dapat diprediksi (Blackwill & Harris, 2016). Tanpa fondasi domestik yang kuat, diplomasi ekonomi berisiko hanya menjadi simbol politik tanpa dampak ekonomi yang signifikan.

Ketika Persepsi Menjadi Risiko Ekonomi

Pemberitaan mengenai potensi perpindahan dana oleh sejumlah investor tidak seharusnya langsung dipahami sebagai capital flight. Diversifikasi aset merupakan praktik bisnis yang umum dilakukan perusahaan besar dalam menghadapi ketidakpastian global.

Namun demikian, pemerintah juga tidak dapat menganggap remeh sinyal tersebut. Dalam pasar keuangan modern, persepsi dapat berkembang menjadi risiko ekonomi yang nyata. Ketika muncul keraguan terhadap konsistensi kebijakan pemerintah, investor akan meminta risk premium yang lebih tinggi. Dampaknya adalah meningkatnya biaya modal, melemahnya daya saing investasi, hingga berpindahnya sebagian investasi ke negara pesaing.

Fenomena ini terjadi ketika negara-negara seperti Vietnam dan India justru terus memperkuat daya tarik investasinya melalui reformasi regulasi, pembangunan kawasan industri, serta penyederhanaan prosedur investasi. Menurut World Investment Report (UNCTAD, 2024), kualitas tata kelola, transformasi digital, dan kepastian regulasi kini menjadi faktor utama dalam menentukan lokasi investasi global.

Indonesia tidak lagi bersaing hanya dengan kekuatan pasar domestiknya. Persaingan kini bergeser pada siapa yang mampu memberikan kepastian dan efisiensi yang lebih baik kepada investor.

Diplomasi Harus Diikuti Reformasi Domestik

Pemerintahan Prabowo memiliki peluang besar untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi regional. Modal tersebut sudah tersedia, mulai dari bonus demografi, sumber daya alam, hingga posisi strategis dalam rantai pasok global.

Akan tetapi, modal tersebut hanya akan menghasilkan manfaat apabila pemerintah mampu menjaga konsistensi kebijakan ekonomi. Investor membutuhkan kepastian bahwa regulasi tidak berubah secara mendadak, proses birokrasi berjalan efisien, serta arah pembangunan nasional tetap jelas dalam jangka panjang.

Dalam konteks ini, diplomasi dan reformasi domestik tidak dapat dipisahkan. Diplomasi berfungsi membangun kepercayaan di tingkat internasional, sedangkan reformasi domestik menjaga kepercayaan tersebut agar tetap bertahan.

Keberhasilan pemerintahan Prabowo pada akhirnya tidak akan diukur dari banyaknya kunjungan kepala negara ke Jakarta atau jumlah nota kesepahaman yang ditandatangani. Yang akan menjadi ukuran adalah seberapa besar investasi yang terealisasi, berapa banyak lapangan kerja yang tercipta, dan apakah Indonesia mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu tujuan investasi paling kompetitif di Asia.

Diplomasi yang kuat memang penting. Namun dalam ekonomi global, kepercayaan pasar tetap menjadi mata uang yang paling berharga.