Kehadiran IKN: Sejahterakah Masyarakat?

Gambar Ibu Kota Nusantara (ANTARA FOTO/FAUZAN/RWA)

Tangal 18 Januari 2022, menjadi hari bersejarah bagi bangsa Indonesia dengan disahkannya RUU tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi UU oleh DPR RI dan Pemerintah. Pemindahan Ibu Kota ini bermula dari ide presiden Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957. Kemunculan ide ini didorong oleh semangat Bung Karno, demi menjadikan Indonesia Yang modern. Ide yang yang tidak tewujud itu, kembali muncul pada era presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Wacana pemindahan ini kembali muncul diakibatkan oleh kondisi Jakarta yang mulai merosok jauh dari kenyamanan. Polusi, banjir, kemacetan, dan kepadatan penduduk menjadi alasan kuat dari ketidaknyamanan itu. Namun sayangnya, ide itu sama halnya menyisahkan wacana belaka ( TEMPO Co).

PENGUASA BARU MEMPRIORITASKAN IKN

Pergantian takhta ketujuh pada pemilu 2014, menunjuk Joko Widodo sebagai penguasa selanjutnya. Nampaknya, pada era kekuasaan presiden Jokowi pemindahan IKN mulai diprioritaskan. Pada tanggal 29 April 2019, preiden Jokowi memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Negara. Pemindahan IKN ditetapkan keluar dari pulau Jawa dan telah dicatumkan dalam RPJMN 2020-2024. DPR pun menindaklanjuti dan mengesahkan pemindahan IKN ke pulau Kalimantan. Dengan diresmikannya UU IKN, maka pada tahun 2020 proses pembangunan IKN dimulai. Proses pembangunan IKN berlangsung dalam empat tahapan, yaitu tahapan pertama pada 2020 – 2024, tahapan kedua pada 2025 – 2035, tahapan ketiga, dan tahapan keempat pada 2045 dan seterusnya.

APA PENTINGNYA PEMINDAHAN IKN ?

Wacana yag sekian lama ditajuk persiden pertama dan terealisasi pada penguasa ketujuh ini, tentu saja memiliki alasan dan tujuan. Ada empat alasan yang diusung dalam pemindahan IKN, sebagaimana yang diutarakan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (30/4/2019);

1. Mengurangi beban Jakarta dan Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi).

2. Mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia Timur.

3. Mengubah mindset pembangunan dari Jawa Centris menjadi Indonesia Centris.

4. Memiliki Ibu Kota Negara yang mempresentasikan identitas bangsa, kebinekaan dan penghayatan terhadap Pancasila.

Kepadatan daerah Jabodetabek yang dipengaruhi oleh urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota, serta semakin pesatnya perkembangan perindustrian menjadi alasan utama pemindahan Ibu Kota Negara. Hal ini berdasarkan pada data – data aktual yang nampak di lampangan. Berdasarkan Sensus Penduduk Indonesia 2020, wilayah metropolitan Jakarta memiliki jumlah penduduk 31,24 juta jiwa. Hal ini menjadikan Jabodetabek sebagai kawasan perkotaan terpadat kedua di dunia setelah Tokyo.

Kejanggalan muncul pada alasan kedua dan keempat. Apabila alasannya adalah pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia Timur, maka seharusnya pemindahan IKN tidak diperlukan. Sebab tujuannnya adalah pemertaan wilayah Timur Indonesia, maka yang seharusnya yang dibuat ialah pembangunan dan pengembangan kota – kota berkembang di wilayah Indonesia Timur. Selanjutnya, bila alasan pemindahan itu ialah ingin memiliki Ibu Kota Negara yang mempresentasikan indentitas bangsa, maka patut dipertanyakan bahwa apakah selama ini Jakarta belum menggambarkan identitas bangsa? Justru Jakarta telah menunjukkan hakekatnya sebagai IKN yang menggambarkan identitas bangsa Indonesia pada kebinekaan dan penghayatan terhadap Pancasila. Sehingga dapat dikatakan bahwa, alasan – alasan ini tidak terlalu mendukung dalam pemindahan Ibu Kota Negara. Pemindahan IKN dapat dipandang sebagai kepentingan dan penanaman investasi belaka sekelompok golongan. Sebab, tidak ada alasan yang pasti.

APA PENTINGNYA BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ?

Beberapa alasan pemindahan IKN, nampakanya belum menyentuh pada keejahteraan masyarakat. Lalu, apakah pentingnya bagi kesejahteraan masyarakat? Ditinjau dari beberapa aspek kehidupan masyarkat, pemindahan Ibu Kota Negara tidak hanya memberikan dampak positif melainkan juga dampak negatif ;

POLITIK

Perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan mengakibatkan perubahan yang signifikan pada peta politik dan kekuasaan terutama untuk kota Jakarta. DKI Jakarta diharuskkan untuk mereformasikan, sejajar dengan struktur pemerintahan provinsi lainnya. Walikota/wakil walikota dan DPRD Kota ketika DKI Jakarta menjadi IKN tidak ada, maka relokasi IKN ke Kalimatan Timur, struktur pemerintahan kota tersebut harus disediakan. Pengisian jabatan walikota/wakil walikota dipilih melalui pilkada, pengisian anggota DPRD Kota dipilih melalui pemilu. Hal ini tentunya berdampak bagi kehidupan masyarakat, terutama masyarakat DKI Jakarta. Masyarakat tentunya perlu melakukan penyesuaian dengan tatanan pemerintahan yang baru.

EKONOMI

Faktor perekonomian tentunya menjadi aspek penting dalam pemindahan IKN. Dilansir dari PARLAMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah, menegaskan bahwa besar anggaran ABPN yang dibutuhkan dalam pembangunan IKN hingga 2024 mencapai Rp.75,4 triliun atau setara dengan 16,1 % dari keseluruhan dana yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp. 466 triliun. Hal ini perlu dibandingkan dengan besarnya Utang Luar Negeri Indonesia per-Juli 2024 sebesar 414,3 miliar dolar AS, atau secara tahunan tumbuh sebesar 4,1% (Bank Indonesia). Biaya yang besar dalam pembangunan IKN seharusnya sepadan dengan nilai besar yang ingin dicapai. Fabrio Kacaribu, Kepala Bada Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, IKN akan menjadi sumber pertumbuhan baru yang selanjutnya akan mengakselarasi pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejaheraan di wilayah sekitar IKN. Proyek IKN ini dapat memberikan dampak ekonomi baik dalam jangka pendek, menengah hingga dampak panjang. Dalam jangka pendek dapat mendorong kegiatan ekonomi melalui investasi infrastruktur di wilayah IKN dan sekitarnya. Kemudian mendorong perdagangan antar wilayah, dan membuka lapangan pekerjaan. Sementara jangka menengah dan panjang, IKN dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dengan adanya peningkatan berbagai aktivitas ekonomi dan perkembangan sektor ekonomi baru. Namun, apabila nilai besar itu tidak dapat dicapai oleh pemerintah, maka apa faedahnya IKN baru bagi kesejahteraan masyarkat? Oleh masyarakat, IKN lebih dipandang sebagai kepentingan sepihak. Pemerintah mendapat untung masyarakat buntung. Pemerintah seolah lebih mengedepankan kepentingannya dengan kemewahan infrastuktur, sementara masyarkat semakin sekarat dengan yang tak berkembang. Oleh karena itu, IKN Nusanatara kiranya diharapkan benar – benar dapat menunjang perekonomian masyarakat ke depannya.

SOSIAL BUDAYA

Perbedaan karakteristik sosial budaya antara penduduk setempat dan pendatang perlu diantisipasi sejak awal agar ketahanan penduduk secara ekologi, ekonomi dan sosial budaya dapat terwujud (Bappenas, 2019). Kebudayaan penduduk setempat yang sudah mempengaruhi hidup secara turun temurun perlu dilestarikan dan dimanfaatkan sebagai bagian dari pembangunan IKN Nusantara. Penduduk setempat dan penduduk pendatang akan menyatu dan melakukan perubahan secara sosial dan budaya secara bersama-sama. Perubahan besar dan menyeluruh wujud dan karakteristik penduduk dari suatu keadaan menuju keadaan lain untuk menjadi lebih baik atau lebih maju dikenal dengan istilah Transformasi Sosial Budaya (Kistanto, 2018).

Transformasi sosial budaya dilakukan melalui tiga langkah, yaitu mengidentifikasi tantangan sosial budaya, pemilihan target konstituen (kelompok penduduk) dan menawarkan solusi transformasi (Charles, 2014). Pertama, mengidentifikasi tantangan sosial-budaya pada saat sekarang dan tantangan di masa yang akan datang yang meliputi kondisi pendidikan, kesehatan atau ketidakadilan. Kedua, melihat sasaran - sasaran yang akan menerima dampak secara strata sosial, baik saat ini dan masa yang akan datang. Ketiga, menyediakan solusi perubahan perilaku yang bertujuan pada perubahan yang lebih kreatif, kolaboratif dan berbudaya. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan fokus yang mendalam terkait kehidupn sosia budaya masyarakat, agar tidak terjadinya ketimpagan sosial.

EKOSISTEM

Pembangunan IKN Nusantara tentu membawa dampak bagi ekosistem lingkungan sekitarnya. Masalah yang terjadi dalam Pembangunan IKN yang berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya yakni pertama keterbatasan suplai air baku atau air bersih. Kedua, wilayah IKN dan sekitarnya merupakan habitat spesies kunci. Ketiga, masih ditemukan 109 lubang bekas tambang. Keempat, Kalimantan timur memiliki ecological footprint yang tinggi. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemindahan ini akan sangat berpegaruh bagi ekosistem. Mulai pencemaran lingkungan, berkurangnya kualitas air, permasalahan limbah, dan terutama terganggunya ekosistem dan keanekaragaman hayati. 58,50% wilayah dari IKN merupakan kawasan hutan yang terdiri atas hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Berdasarkan Permen LHK No. 20/2018, terdapat beberapa satwa kategori dilindungi seperti Bekantan, Orangutan Kalimantan, Beruang Madu, dan Burung Rangkong. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan IKN di area ± 256ribu hektar sangant berisiko memberikan dampak negative terhadap ekosistem. Namun, pemerinth telh berusah menekannya dengan mengusung konsep forest city. Sehingga pemerinth perlu memperhatikan setiap kemungkinan yang diakibatkan oleh pembangunan IKN yang berdampk pada ekosistem ( kompasiana ).

KESIMPULAN

Pemindahan Ibu Kota Negara Nusantara, diharapakan dapat menunjang kesejahteraan hidup masyarakat. Dengan adanya penyediaan lapangna kerja, dan perkembangan sektor perekonomian baru dengan aktivitas ekonomi yang meningkat. Memberikan ruang bagi investor lokal dalam berinovasi. Pemindahan IKN dapat mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Menggeser mindset pembangunan dari Jawa Centries menjadi Indonesia Centries. Dengan pembangunan IKN Nusantara, Indonesia memiliki Ibu Kota Negara yang mempresentasikan identitas bangsa dalam kebinekaan. Pembangunan IKN juga diharapkan dapat mempertimbangkan aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Sehingga tidak memberikan dampak buruk, melainkan menjadi bukti dari kemajuan Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan adanya partisipasi aktif dari seluruh masyarakat Indonesia demi tercapainya keejahteraan.