Perempuan-Perempuan Pemberani dalam Denyut Sejarah Yogyakarta Sekitar Abad 19
Mahasiswa Ilmu Sejarah di Universitas Negeri Semarang
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Abdullah Azzam Al Mujahid tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSeperti yang sudah banyak diketahui umum, pandangan terhadap peran perempuan selalu digambarkan secara sempit pada lingkup domestik saja. Apalagi, di masa lalu, peranannya paling mentok diperlihatkan sebagai sosok-sosok yang liyan (the others), yang patuh, dan yang sekadar hidup untuk sang suami.
Dari zaman ke zaman, gambaran perempuan secara umum seperti itu sudah menjadi keyakinan yang given (alami). Namun, secara historis, peran perempuan yang sempit itu rupanya sempat mengalami pergeseseran unik di zaman Kesultanan Yogyakarta sekitar abad ke-19.
Pergeseran unik dari peran perempuan dalam konteks sejarah Kesultanan Yogyakarta ini ditandai menguatnya eksistensi perempuan dalam bidang militer. Kemunculan awalnya bisa dilihat pada masa Hamengkubuwono I. Lalu, bagaimana kira-kira sejarahnya?
Namun, sebelum menyelami sejarahnya, patut diperhatikan bahwa tulisan ini merupakan hasil kolaborasi saya dengan kawan saya, yakni Yusuf Maulana Majid, melalui pembagian kerja-kerja penulisan yang berimbang seperti pemilihan topik, pengumpulan data, dan penyusunan teks.
Awal Kemunculan
Jika membicarakan sejarah perempuan di Jawa, banyak orang biasanya langsung membayangkan perempuan yang hanya berada di dalam rumah atau lingkungan keraton. Namun, kenyataannya tidak selalu seperti itu. Di Kesultanan Yogyakarta pada abad ke-18 hingga awal abad ke-19, perempuan ternyata juga memiliki peran penting dalam bidang militer.
Menurut Galih Pranata (2022), dalam artikelnya Tatkala Prajurit Perempuan Mempertahankan Keraton Yogyakarta, keberadaan prajurit perempuan mulai terlihat sejak masa pemerintahan Hamengkubuwono I, pendiri Kesultanan Yogyakarta. Setelah Perjanjian Giyanti 1755 yang membagi Kerajaan Mataram menjadi dua, Yogyakarta membutuhkan sistem pertahanan yang kuat untuk menjaga keamanan kerajaan. Dalam situasi seperti itu, perempuan mulai dilibatkan dalam lingkungan militer keraton (Yuliarni et al, 2020).
Menurut Dyar Ayu (2020), dalam artikelnya Mengenal Langenkusumo, Prajurit Perempuan Keraton Jogja Andalan HB II, peran mereka semakin menonjol ketika masa pemerintahan Hamengkubuwono II. Pada masa ini dibentuk Korps Prajurit Estri atau pasukan perempuan yang dikenal juga dengan nama Langen Kusuma.
Menurut Peter Carey dan Vincent Houben (2024)—dalam Perempuan-Perempuan Perkasa di Jawa Abad XVII-XIX—mereka tidak hanya bertugas sebagai pengawal pribadi Hamengkubuwono II, tetapi juga menjaga keamanan keraton dan keluarga kerajaan tatkala Hamengkubuwono II yang semulanya seorang pangeran kemudian naik takhta. Para perempuan ini dilatih menggunakan senjata, berkuda, hingga memahami strategi pertahanan. Bahkan, beberapa di antaranya berasal dari kalangan bangsawan keraton.
Keberadaan pasukan perempuan ini menunjukkan fenomena pergeseran peran perempuan. Di mana pada masa itu, perempuan tidak sekadar dianggap sebagai penghuni ruang domestik, tetapi juga dipercaya memegang tanggung jawab yang besar dalam menjaga stabilitas kerajaan.
Reaksi Sekitar Perihal Prajurit Perempuan
Munculnya prajurit perempuan tentu menjadi sesuatu yang unik pada zamannya. Dalam pandangan masyarakat Jawa yang masih sangat dipengaruhi oleh pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan, keberadaan perempuan yang membawa senjata dan menjalankan tugas militer menimbulkan beragam reaksi, khususnya bagi kalangan laki-laki.
Menyitir sumber Jawa, Peter Carey dan Vincent Houben menyebut ada banyak keluhan datang dari para suami dan bapak-bapak, sebab istri maupun putrinya dipaksa untuk menjadi prajurit estri oleh Sultan Hamengkubuwono II di senja kala usia jabatannya sebagai putra mahkota (Carey & Houben, 2024).
Sementara itu dalam lingkungan keraton sendiri, keberadaan mereka mendapat dukungan karena dianggap mampu menjaga keamanan keluarga kerajaan. Sultan Hamengkubuwono II bahkan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi kepada prajurit perempuan. Mereka dianggap lebih setia dan lebih kecil kemungkinan melakukan pemberontakan dibandingkan sebagian prajurit laki-laki yang sering terlibat dalam konflik politik keraton (Carey & Houben, 2024).
Di sisi lain, masyarakat luas secara umum agaknya melihat mereka sebagai sosok yang unik dan berbeda dari gambaran perempuan pada umumnya. Mereka tampil sebagai perempuan yang tetap menjaga identitas kewanitaannya, tetapi mampu menjalankan tugas yang biasanya dilakukan oleh laki-laki.
Bahkan dalam beberapa catatan sejarah, pasukan perempuan Yogyakarta dikenal memiliki kemampuan tempur yang cukup baik alias kompeten. Hal ini tampak diakui oleh Herman Willem Daendels semasa menjabat sebagai Gubernur Jenderal yang mengunjungi Yogyakarta untuk pertama kalinya pada 30 Juli 1809. Carey dan Houben (2024) menyitir Babad Pakualam, di mana pada kunjungannya tersebut, Herman Willem Daendels mengungkapkan kekagumannya terhadap perempuan yang sanggup menunggang kuda sambil mengokang bedil. Dengan begitu, mereka bukan sekadar menjadi simbol belaka, melainkan juga benar-benar menjalankan fungsi militer dalam sistem pertahanan keraton Yogyakarta.
Mendobrak Dikotomi Gender
Keberadaan Korps Prajurit Estri menjadi bukti bahwa pembagian peran antara laki-laki dan perempuan sebenarnya tidak selalu bersifat mutlak. Pada masa ketika sebagian besar masyarakat masih menempatkan perempuan dalam ruang domestik, Kesultanan Yogyakarta justru memberikan ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam bidang yang sifatnya sangat maskulin, yaitu militer.
Fenomena ini menunjukkan bahwa perempuan mampu menjalankan berbagai peran sekaligus. Mereka dapat menjadi pengawal kerajaan, penjaga keamanan, hingga ikut berkontribusi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam beberapa catatan, prajurit perempuan juga terlibat dalam aktivitas pertanian dan pemberdayaan ekonomi rakyat (Yuliarni et al, 2020).
Dari sudut pandang masa kini, keberadaan prajurit perempuan Yogyakarta dapat dilihat sebagai salah satu contoh awal bagaimana perempuan memperoleh ruang yang lebih luas dalam kehidupan publik. Walaupun tujuan pembentukannya bukan karena gagasan emansipasi modern, keberadaan mereka tetap menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemampuan yang setara dalam menjalankan tugas-tugas penting bagi negara atau kerajaan.
Simpulan
Sejarah prajurit perempuan di Kesultanan Yogyakarta menunjukkan bahwa peran perempuan pada masa lalu tidak selalu terbatas pada urusan rumah tangga. Sejak masa Hamengkubuwono I dan berkembang pada masa Hamengkubuwono II, perempuan telah terlibat dalam sistem pertahanan kerajaan melalui Korps Prajurit Estri atau Langen Kusuma.
Keberadaan mereka membuktikan bahwa perempuan mampu menjalankan tugas militer, menjaga keamanan kerajaan, serta berkontribusi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Kehadiran pasukan perempuan ini sekaligus menjadi bukti bahwa batas-batas gender yang sering kali kaku ternyata dapat berubah cair sesuai kebutuhan zaman.
Oleh karena itu, sejarah prajurit perempuan Yogyakarta menjadi salah satu contoh penting bagaimana perempuan telah memainkan peran besar dalam perjalanan sejarah Indonesia, jauh sebelum munculnya gerakan emansipasi modern.