ASN Daerah: Jarang Disorot, Tapi di Sanalah Negara Bekerja
Berprofesi sebagai Auditor Ahli Pertama sebuah Pemda di Jawa Tengah
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Wulan Rizki Wijayanti tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Di balik seragam khakinya, ASN Daerah terutama ASN muda sering kali merasa profesinya kurang berprestige bila dibandingkan dengan pegawai kementerian pusat yang Jakartasentris. Sayangnya, jarang disadari bahwa ASN Daerah memikul beban dan ekspektasi masyarakat yang lebih berat bila dibanding ASN Pusat di Jakarta. Melekat CCTV pada setiap jahitan logo kanan dan kiri lengan pada seragamnya sebagai instrumen kontrol sosial dan moral dalam berperilaku di ruang publik. Seragam khaki pun telanjur dianggap cerminan kepribadian dan standar moralitas yang patut diteladani oleh masyarakat. Ironisnya, di tengah tuntutan selalu aktif dalam kemasyarakatan, ternyata citra ASN Daerah yang buruk justru lebih sering disorot daripada kontribusinya.
ASN Daerah adalah sebenar-benarnya wujud nyata dari tiga fungsi ASN. ASN Daerah sangat identik sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta perekat dan pemersatu bangsa. Hampir semua administrasi yang harus dimiliki sejak manusia lahir sampai meninggal dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sementara ASN Daerah adalah wajah pertama negara yang ditemui masyarakat. Guru, tenaga kesehatan, pekerja sosial, petugas dispendukcapil, BPBD, Satpol PP, petugas perizinan, masyarakat mengenal negara melalui mereka. Masyarakat akan pulang dengan membawa kesan dan penilaian baik/buruk ASN yang melayaninya saat memperbarui Kartu Keluarga (KK) dibanding kesan terhadap Tim Penyusun RPJMN.
Ketika kebijakan terasa jauh, ASN daerah yang mendekatkan kepada masyarakat. Hal ini karena kebijakan nasional tidak dapat berjalan sendiri. Ide-ide hebat di Jakarta tidak akan sampai pada masyarakat tanpa ASN Daerah. Penanganan stunting, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, pembangunan desa, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan hanyalah nama sebuah program tanpa eksekusi terbaik dari ASN Daerah. Jakarta merancang arah tetapi daerah punya andil besar untuk menggerakkan langkah.
ASN Daerah tidak setiap hari tampil di kamera maupun fyp di tiktok. Tugas mereka adalah memastikan pupuk bersubsidi benar-benar sampai ke petani, jalanan desa yang bolong mulai diaspal, bantuan RTLH tidak salah sasaran, masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan, hingga cadangan pangan terdistribusi dengan aman. Kondisi saat ini, kesalahan satu dua mungkin telah mengaburkan pengabdian nyata yang sunyi ini. Kerja lembur yang tidak pernah viral, tetapi makan di jam kerja atau memasang muka masam di meja pelayanan menjadi senjata untuk menyerang dan memberi label seolah seluruh ASN demikian. Kamera seolah kehabisan baterai ketika ASN Daerah turun ke desa, memverifikasi bantuan, bekerja saat libur ketika bencana alam dan saat hari raya.
Sebagai pelaksana kebijakan di lapangan, ASN Daerah kerap terjebak dalam policy alienation, sebuah kondisi psikologis di mana mereka merasa terputus (disconnected) dan kehilangan makna dari kebijakan yang sedang mereka jalankan sendiri. Rasa ‘powerlessness’ atau ‘ketidakberdayaan’ muncul dalam berbagai lini. Sebagai contoh sederhana, SIPD yang sering down dan hanya dapat diakses pada waktu-waktu tertentu. Pengguna aplikasi di daerah dipaksa lembur hingga dini hari menghadapi sistem yang lag dan error. Kondisi ini adalah suatu potret nyata dari tactic powerlessness atau tidak berdaya secara taktis karena nasib pencairan anggaran di daerah bergantung pada server di Jakarta yang sama sekali tidak bisa mereka kontrol. Ketika ASN daerah sering merasa terasing, yang terjadi kemudian adalah birokrasi zombie atau kebijakan hanya sekadar terlaksana tetapi nol dampak terhadap masyarakat. Lebih jauh lagi, kegagalan program pusat bisa jadi bukan karena kurangnya anggaran, tetapi hilangnya kepemilikan psikologis (psychological ownership) dari eksekutornya, ASN Daerah. Betapa krusialnya ASN Daerah dan fatalnya dampak jika mereka diabaikan.
Sebagai seorang ASN yang bertugas di bidang pengawasan khususnya pada jabatan Auditor tentu dapat melihat lebih luas karena seluruh proses tata kelola pemerintahan dari perencanaan sampai dengan pelaporan pada seluruh bidang/urusan adalah objek pengawasannya. Sebagai seorang Auditor juga merasakan keberartian profesinya ketika mampu memberikan saran dan rekomendasi terbaik atas pelaksanaan kinerja, Dana Desa, Dana BOSP, Dana Hibah dan lain-lain. Rekomendasi tersebut tentu dihasilkan dari melihat secara mendalam dengan turun ke desa, ke sekolah, ke puskesmas, ke jalan, ke lumbung pangan di seluruh area pemeriksaan. Lebih konkret lagi, Auditor di daerah juga melaksanakan Probity Audit untuk mengawal
pelaksanaan proyek strategis daerah agar berjalan sesuai koridornya. Selain dampak yang disasar untuk menjaga kepatuhan dan standar, tugas ini juga menjadi pembentuk angka-angka yang berada di meja pemerintah pusat. Sebenarnya, untuk merasa “berarti” bagi kami cukup dengan melaksanakan tugas sehari-sehari dengan sebaik-baiknya.
Catatan ini saya tulis sebagai bentuk penghormatan bagi sesama ASN muda yang dengan sadar telah memilih untuk mengabdi di daerah, terutama freshgraduate yang lulus CAT dengan nilai yang tinggi dan melek teknologi. Kata “memilih” karena ini memang pilihan, bukan hasil penentuan dan posisi kelayakan. Kompetensi tidak ditentukan dari koordinat di mana kami berada dan bahwa citra yang berkembang bukanlah gambaran dari kami. Kami memang tidak memilih untuk menjadi sekrup kecil dari mesin yang besar itu, tetapi di sini, kami menjadi penentu arah perubahan masyarakat di bawah. Jika pemerintah adalah bangunan besar, maka ASN Daerah adalah pondasi yang bahkan tidak terlihat, tetapi menyangga seluruh beban di atasnya. Nama kami mungkin tidak akan menggema dalam pidato kenegaraan maupun podium penghargaan program nasional, tetapi selama masyarakat masih butuh pelayanan di situlah kami tetap 'berarti'.