Dilema Hilirisasi Nikel: Pertumbuhan Ekonomi vs Krisis Lingkungan

Indonesia merupakan negara penghasil nikel terbesar di dunia. Pada tahun 2024, Indonesia memperkuat posisinya sebagai produsen utama dengan estimasi produksi mencapai 2,2 juta metrik ton, meningkat sekitar 8% dibandingkan produksi tahun sebelumnya yang sebesar 2,03 juta metrik ton. Dari sisi cadangan, Indonesia juga memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, dengan estimasi mencapai 55 juta metrik ton. Dominasi ini menegaskan peran penting Indonesia dalam industri nikel global dan memberikan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun, besarnya potensi nikel ini tidak akan memberikan dampak signifikan bagi pendapatan negara apabila ekspor sumber daya hanya sebatas komoditas mentah. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengadopsi kebijakan hilirisasi melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong produksi baterai kendaraan listrik serta perakitan unit kendaraan berbasis baterai listrik (KBL) dalam negeri.

Hilirisasi nikel memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan negara. Nilai ekspor produk olahan nikel meningkat drastis dalam beberapa tahun terakhir:

• 2020: USD 5,68 miliar

• 2021: USD 8,44 miliar

• 2022: USD 19,62 miliar

• 2023: USD 22,37 miliar

Peningkatan nilai ekspor ini mencerminkan manfaat ekonomi dari kebijakan hilirisasi. Selain itu, hilirisasi juga menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan investasi asing, serta memperkuat industri manufaktur dalam negeri. Pemerintah menargetkan hilirisasi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi hingga 8%, sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Energi DPR, Eddy Soeparno, pada Senin (30/8/2024).

Di balik manfaatnya, hilirisasi nikel juga menimbulkan sejumlah tantangan, terutama terkait dengan dampak lingkungan dan sosial:

1. Degradasi Lingkungan: Proses produksi nikel sering kali menyebabkan deforestasi besar-besaran, yang berdampak pada erosi tanah, kehilangan habitat satwa liar, dan penurunan kualitas udara.

2. Pencemaran Air: Limbah dari pengolahan nikel dapat mencemari sungai dan laut, yang menjadi sumber pendapatan utama masyarakat lokal, serta mengganggu ekosistem perairan.

3. Kesejahteraan Masyarakat Lokal: Hak masyarakat adat dan pekerja terhadap sumber daya alam perlu diperhatikan, termasuk hak atas kompensasi yang adil dan perlindungan terhadap penggusuran paksa.

4. Pengelolaan Limbah Berbahaya: Pembuangan limbah yang tidak tepat dapat mencemari pasokan air bersih dan lahan pertanian, membahayakan kesehatan manusia serta kelangsungan pertanian regional.

Untuk memastikan bahwa hilirisasi nikel memberikan manfaat jangka panjang tanpa merugikan lingkungan dan masyarakat, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

• Kebijakan Lingkungan yang Ketat: Pemerintah harus menerapkan standar keberlanjutan yang tinggi untuk industri nikel, termasuk kebijakan reklamasi lahan pasca-tambang dan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan.

• Pengawasan dan Penegakan Regulasi: Peningkatan pengawasan terhadap perusahaan pengolahan nikel guna memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan dan sosial.

• Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat lokal dan adat dalam proses pengambilan keputusan serta memberikan kompensasi yang adil kepada mereka yang terdampak.

• Investasi dalam Teknologi Ramah Lingkungan: Mendorong penggunaan teknologi bersih dalam pengolahan nikel untuk mengurangi emisi karbon dan pencemaran lingkungan.

Melalui langkah-langkah strategis ini, hilirisasi nikel diharapkan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

Ilustrasi Pertambangan Nikel (sumber: https://www.shutterstock.com/image-photo/work-trucks-excavator-open-pit-on-2517023553)