Eskalasi PBNU 2025: Apa yang Sebenarnya Sedang Dipertaruhkan?

ilustrasi dibuat dengan AI

Konflik internal PBNU memasuki fase paling serius dalam satu dekade terakhir. Jika sebelumnya perbedaan pandangan hanya terdengar samar di ruang rapat, kini publik menyaksikannya secara terang-terangan: saling klaim, saling manuver, dan saling menegaskan legitimasi kelembagaan.

Semua bermula pada 20 November 2025, ketika Majelis Syuriyah menyatakan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf diminta mengundurkan diri dalam waktu tiga hari. Ultimatum seperti ini jarang muncul dalam sejarah NU. Namun eskalasi yang sesungguhnya terjadi pada 26 November 2025, saat surat lanjutan yang ditandatangani Dr. KH Afifuddin Muhajir (Wakil Rais Aam) dan KH Ahmad Tajul Mafakhir (Katib Syuriyah) menyatakan Ketua Umum resmi dinonaktifkan. Majelis Syuriyah, dalam perspektifnya, menggunakan kewenangan konstitusional. Alarm sudah dibunyikan.

Namun drama tidak berhenti di situ. Dari kubu Tanfidziyah, respons cepat muncul, tidak sekadar bantahan verbal, melainkan keputusan struktural. Pada 28 November 2025, Ketua Umum PBNU mengeluarkan keputusan yang mengganti Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dengan H. Amin Husni. Langkah ini terbaca publik bukan sebagai rotasi internal biasa, melainkan sebagai manuver yang menyatakan satu pesan: roda organisasi di bawah Ketua Umum tetap berjalan, bahkan dapat merombak pejabat inti.

Dengan demikian, peta eskalasi menjadi jelas: pada 26 November 2025, Syuriyah menyatakan Ketua Umum nonaktif dan 28 November 2025, Tanfidziyah mengganti Sekjen sebagai penegasan struktur tetap bekerja. Dua kubu kini sama-sama memiliki “argumen legal” untuk mendukung posisi mereka.

Yang membuat situasi ini semakin mengkhawatirkan bukan hanya perbedaan interpretasi AD/ART, tetapi perbedaan strategi berbicara ke publik. Majelis Syuriyah berkomunikasi lewat risalah formal, nada tinggi, dan bahasa konstitusional dan Tanfidziyah berkomunikasi lewat konsolidasi, barisan dukungan, dan gebrakan kebijakan.

Dua gaya komunikasi ini menghasilkan satu kesan besar di mata masyarakat: PBNU sedang pecah. Padahal, kebenarannya lebih kompleks, bukan pecah, tetapi hubungan pucuk kepemimpinan sedang tegang. Namun dalam organisasi sebesar NU, persepsi publik sama berbahayanya dengan konflik itu sendiri.

Tidak mengherankan jika keresahan jamaah semakin terasa. Bagi warga NU di kampung, NU bukan sekadar struktur organisasi NU adalah tempat pulang batin. Ketika kabar nonaktif, konsolidasi, dan gonta-ganti pejabat beredar tanpa penjelasan yang jernih, jamaah mengalami ketidakpastian psikologis. Yang sedang terancam bukan hanya nama jabatan, tetapi keteduhan yang selama ini menjadi identitas NU dan NU tidak boleh kehilangan itu.

Di tengah situasi ini, peran para kasepuhan dan tokoh sentral NU sangat dibutuhkan. Mereka adalah figur yang mampu meredam eskalasi tanpa mempermalukan siapa pun, sekaligus mengembalikan dinamika ke jalur adab dan musyawarah.

Masa jabatan PBNU berakhir pada 2026, tinggal hitungan bulan. Maka pertanyaan mendasarnya: Untuk apa menghabiskan energi dalam manuver saling mengunci, jika kanal penyelesaian sudah jelas tersedia muktamar? Jika perlu dipercepat, muktamar bisa dipercepat. Jika perlu islah terlebih dahulu, lebih baik dilakukan. Yang terpenting: penyelesaian berada dalam koridor adab, bukan kompetisi.

Yang harus benar-benar dipahami adalah ini: Konflik PBNU akan selesai. Tapi bagaimana ia selesai akan menentukan masa depan organisasi. Konflik bisa selesai: dengan menang-kalah, atau dengan saling memaafkan, dengan menciptakan luka, atau menciptakan kedewasaan, dengan retak, atau dengan rekonsiliasi. Dan keputusan ada di tangan para pemimpin NU bukan hanya sebagai pejabat organisasi, tetapi sebagai panutan umat.

Eskalasi ini bukan tentang mempertahankan kursi. Yang benar-benar sedang dipertaruhkan adalah kepercayaan jamaah terhadap rumah besar yang selama ini mereka yakini sebagai ruang keteduhan. Jika kepercayaan itu tetap terjaga, maka apa pun yang terjadi hari ini akan dikenang sebagai ujian yang memperkuat NU. Jika tidak, sejarah akan mencatat bahwa konflik administratif justru menodai marwah organisasi terbesar di Indonesia. Semoga yang dipilih adalah jalan pertama.