Konten dari Pengguna

Prabowo dan Gaya Komunikasi Kekuasaan

Yeni Herliana Yoshida

Yeni Herliana Yoshida

Peneliti Sapa Institut

·waktu baca 6 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Yeni Herliana Yoshida tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Gaya komunikasi Presiden Prabowo Subianto semakin menarik perhatian dalam praktik komunikasi politik pemerintahannya. Ia kerap tampil spontan dan informal, sesekali disertai humor atau celetukan yang tidak lazim, namun pada situasi tertentu menggunakan pilihan kata yang kasar atau menyampaikan pesan yang terasa kurang selaras dengan konteks. Persoalannya bukan sekadar boleh atau tidaknya seorang Presiden berbicara secara spontan dan informal, melainkan bagaimana gaya komunikasi tersebut membentuk cara seorang kepala negara berinteraksi dengan publik, kritik, dan persoalan yang dihadapinya.

Sumber: setkab.go.id (Pidato di WEF 2026)
zoom-in-whitePerbesar
Sumber: setkab.go.id (Pidato di WEF 2026)

Di antara berbagai pernyataan Prabowo yang menjadi perhatian publik, ucapan “saking pintarnya jadi goblok” dalam peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) pada 18 September 2026 menjadi salah satu yang paling disorot. Dalam pidatonya di Jakarta Convention Center (JCC), Prabowo menyampaikan pernyataan tersebut ketika menanggapi sejumlah pihak yang ia sebut sebagai pakar dan yang menurutnya telah melontarkan fitnah, sebelum menekankan pentingnya intellectual honesty. Terlepas dari substansi kritik tersebut, persoalan kemudian terletak pada pilihan kata yang digunakan. Presiden tentu memiliki ruang untuk membantah kritik, tetapi penggunaan diksi yang dapat dipersepsikan merendahkan membuat perdebatan mengenai gagasan berpotensi bergeser menjadi persoalan personal. Ketika bahasa tersebut disampaikan oleh seorang Presiden, pilihan kata tidak lagi sekadar merepresentasikan gaya bicara personal, tetapi juga menjadi bagian dari komunikasi kekuasaan.

Perdebatan mengenai ucapan tersebut kemudian menjadi semakin menarik ketika beberapa hari setelahnya, Prabowo justru menegaskan penghormatannya kepada para pakar. Dalam pertemuan dengan sejumlah pakar untuk membahas pengelolaan lahan gambut dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Istana Merdeka, Kamis, 24 September 2026, Prabowo mengatakan bahwa dirinya “paling hormat sama pakar”. Ia juga menyatakan bahwa ucapannya di hadapan publik kerap dipelintir sehingga muncul kesan seolah-olah ia tidak menghormati para ahli. Dalam forum yang sama, Prabowo secara terbuka meminta masukan para pakar mengenai langkah terbaik untuk mencegah kebakaran hutan dan mengelola kawasan gambut.

Pernyataan tersebut menarik jika ditempatkan berdampingan dengan kontroversi sebelumnya. Persoalannya bukan untuk menentukan apakah Prabowo sebenarnya menghormati atau tidak menghormati para pakar, melainkan melihat bagaimana sebuah pesan dapat menghasilkan makna yang berbeda ketika disampaikan melalui pilihan bahasa dan konteks yang berbeda. Seorang pemimpin dapat memiliki maksud untuk menunjukkan ketegasan atau bahkan penghormatan terhadap suatu kelompok, tetapi pilihan kata yang digunakan tetap dapat membentuk persepsi publik yang berbeda dari maksud tersebut. Di sinilah komunikasi seorang pemimpin tidak hanya berbicara tentang apa yang ingin disampaikan, tetapi juga tentang bagaimana pesan diterima dan dimaknai.

Persoalan mengenai gaya komunikasi Prabowo tidak semestinya berhenti pada apakah kata tertentu kasar atau tidak, yang lebih penting adalah bagaimana spontanitas, humor, ketegasan, dan bahasa konfrontatif digunakan oleh seorang kepala negara dalam konteks yang berbeda. Spontanitas dapat membuat komunikasi kekuasaan terasa lebih dekat dengan masyarakat, sementara bahasa yang tegas dapat menunjukkan sikap dalam menghadapi kritik. Namun, keduanya tetap membutuhkan sensitivitas terhadap konteks, forum, audiens, serta posisi pembicara. Posisi Presiden membuat pilihan bahasa memiliki konsekuensi sosial yang lebih luas dibandingkan percakapan politik biasa.

Pola komunikasi yang menekankan persoalan kesesuaian konteks juga terlihat ketika Prabowo mengunjungi Nusa Tenggara Timur setelah gempa pada 26 Agustus 2026. Dalam kunjungan tersebut, ia berdialog dengan warga mengenai manfaat dan kelanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemenuhan pangan memang merupakan bagian dari kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana. Namun, dalam situasi krisis, komunikasi seorang Presiden juga diharapkan mampu menjawab kekhawatiran yang lebih luas mengenai pemulihan tempat tinggal, kehidupan sosial-ekonomi, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana berikutnya. Karena itu, persoalannya bukan pada pembicaraan mengenai MBG semata, melainkan apakah pesan yang disampaikan telah merepresentasikan konteks dan kebutuhan masyarakat yang sedang menghadapi krisis.

Gaya komunikasi Prabowo yang spontan juga tampak dalam Sidang Tahunan MPR pada 14 Agustus 2026. Saat memperkenalkan Citra Nur Ramadhani, siswi Sekolah Rakyat berusia 10 tahun yang berprestasi dalam karate, Prabowo sempat bercanda bahwa Citra baru boleh berpacaran 10 tahun lagi setelah memperoleh sabuk hitam. Candaan tersebut dapat dipahami sebagai upaya mencairkan suasana, tetapi tetap menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian konteks dan audiens. Dalam forum kenegaraan, momentum untuk mengapresiasi dan memotivasi prestasi seorang anak justru diarahkan pada candaan mengenai kehidupan personalnya di masa depan. Kritiknya bukan pada humor itu sendiri, melainkan pada kemampuan seorang Presiden menyesuaikan pilihan komunikasi dengan konteks, audiens, dan pesan yang hendak disampaikan.

Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa persoalan dalam gaya komunikasi Prabowo bukan semata-mata terletak pada pilihan kata, tetapi juga pada sejauh mana komunikasi seorang Presiden mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan audiens yang dihadapinya. Dalam konteks ini, Communication Accommodation Theory (CAT) yang dikembangkan Howard Giles dapat menjadi perspektif untuk melihat bagaimana seseorang menyesuaikan gaya komunikasinya dalam suatu interaksi, termasuk melalui pilihan bahasa, gaya penyampaian, dan tingkat kedekatan dengan lawan bicara. Teori ini menekankan bahwa penyesuaian komunikasi dipengaruhi oleh faktor situasional dan hubungan antara komunikator dengan audiens.

Jika perspektif tersebut digunakan untuk membaca gaya komunikasi Prabowo, terlihat adanya variasi gaya komunikasi yang cukup luas. Ketika merespons kritik sejumlah pakar, ia menggunakan bahasa yang konfrontatif. Beberapa hari kemudian, ketika berhadapan langsung dengan para pakar dalam pembahasan mengenai lahan gambut dan karhutla, ia justru menempatkan pakar sebagai sumber pengetahuan dan meminta masukan mereka, bahkan menyatakan, “Saya paling hormat sama pakar.” Perbedaan tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya pertentangan sikap terhadap para pakar. Namun, perubahan gaya komunikasi tersebut menunjukkan bahwa pesan seorang pemimpin dapat diterima secara berbeda ketika disampaikan dengan cara, audiens, dan situasi yang berbeda.

Persoalan yang menarik dari gaya komunikasi Prabowo bukan sekadar apakah ia formal atau informal, keras atau lembut, spontan atau terukur, yang lebih penting adalah konsistensi dan ketepatan penyesuaian gaya komunikasi tersebut. Seorang Presiden berhadapan dengan audiens yang sangat beragam seperti pakar, masyarakat terdampak bencana, anak-anak, pejabat negara, hingga masyarakat luas yang menerima kembali pesan tersebut melalui media. Dalam posisi tersebut, perubahan gaya komunikasi merupakan sesuatu yang wajar, tetapi setiap perubahan membawa konsekuensi terhadap bagaimana pesan dipahami oleh publik.

Pada akhirnya, komunikasi kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh apa yang ingin dikatakan seorang Presiden, tetapi juga oleh kemampuan menempatkan pesan sesuai dengan siapa yang diajak berbicara, persoalan yang sedang dihadapi, serta ruang tempat pesan itu disampaikan. Spontanitas dan humor dapat menciptakan kedekatan, sementara ketegasan dapat digunakan untuk merespons kritik. Namun, ketika penyesuaian terhadap konteks tidak berjalan dengan baik, perhatian publik dapat bergeser dari substansi pesan kepada cara pesan tersebut disampaikan. Di situlah gaya komunikasi seorang Presiden menjadi bagian penting dari praktik kekuasaan.

Jika melihat kembali bagaimana pidato Presiden pada masa lalu sering ditempatkan dalam kehidupan masyarakat, terdapat perubahan menarik dalam relasi antara pidato kepresidenan dan publik. Dahulu, pidato Presiden kerap menjadi momentum yang dianggap penting untuk didengarkan bersama. Orang tua bahkan tidak jarang mengajak anak-anak berkumpul ketika Presiden menyampaikan pidato, dengan harapan terdapat pesan mengenai kehidupan berbangsa, pendidikan, pembangunan, atau motivasi yang dapat dipetik oleh generasi muda. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa gaya komunikasi seorang Presiden secara simbolik memiliki posisi yang lebih besar daripada sekadar percakapan biasa.