Politik Pembangunan Desa Wisata: Siapa yang Menikmati keuntungan?

Sumber: Ruben Hutabarat (Unsplash)

Desa wisata sekarang semakin banyak dikembangkan di berbagai daerah Indonesia. Desa yang sebelumnya hanya dikenal sebagai tempat tinggal masyarakat mulai dilihat sebagai salah satu tujuan wisata. Keindahan alam, budaya, makanan tradisional, kerajinan, sampai kehidupan masyarakat sehari-hari bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan. Bagi pemerintah, desa wisata tentu menjadi peluang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Ketika wisatawan datang, warung masyarakat bisa mendapatkan pembeli, penginapan mulai berkembang, hasil kerajinan dapat dijual, dan masyarakat bisa memperoleh pekerjaan tambahan. Karena itu, pembangunan desa wisata sering dianggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, ada satu pertanyaan yang menurut saya tidak boleh dilewatkan, ketika pariwisata desa berkembang, siapa yang sebenarnya paling menikmati hasilnya? Pertanyaan ini penting karena pembangunan desa wisata bukan hanya persoalan mendatangkan wisatawan. Di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah desa, pengelola wisata, pelaku UMKM, masyarakat, pemilik lahan, bahkan pihak luar yang ingin berinvestasi. Masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda. Kalau tidak dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin perkembangan pariwisata justru membuat keuntungan hanya dirasakan oleh kelompok tertentu.

Desa wisata seharusnya tidak dibangun hanya berdasarkan keinginan pemerintah. Masyarakat yang tinggal di desa tersebut harus mempunyai ruang untuk menentukan bagaimana potensi desanya akan dikembangkan. Mereka yang setiap hari tinggal dan menjalani kehidupan di desa tentu lebih mengetahui apa yang menjadi kekuatan sekaligus persoalan di daerahnya. Masalahnya, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa wisata belum selalu berjalan seperti yang diharapkan. Penelitian (Putu & Pujawan, 2020) mengenai Desa Wisata Carangsari menemukan bahwa partisipasi masyarakat masih cenderung pasif dan proses pengembangannya lebih banyak berjalan dari atas ke bawah. Artinya, masyarakat memang dilibatkan, tetapi belum sepenuhnya mempunyai posisi yang kuat dalam menentukan arah pembangunan wisata.

Menurut saya, kondisi seperti ini perlu menjadi perhatian. Jangan sampai masyarakat hanya diminta membantu ketika objek wisata sudah dibangun. Masyarakat seharusnya dilibatkan sejak awal, mulai dari menentukan konsep wisata, memilih kegiatan yang akan dikembangkan, mengelola fasilitas, sampai menentukan bagaimana pendapatan dari wisata tersebut digunakan. Sebab, pembangunan yang baik bukan hanya tentang hasil akhirnya, tetapi juga tentang bagaimana keputusan tersebut dibuat. Misalnya, sebuah desa mempunyai potensi wisata alam. Pemerintah kemudian membangun tempat parkir, jalan, kios, dan berbagai fasilitas lainnya.

Setelah wisatawan mulai datang, muncul pedagang, penginapan, jasa transportasi, dan usaha lainnya. Sekilas semuanya terlihat baik. Tetapi bagaimana dengan masyarakat yang tidak mempunyai modal untuk membuka usaha? Bagaimana dengan petani yang lahannya berada di sekitar lokasi wisata? Bagaimana dengan pemuda desa yang belum mempunyai keterampilan di bidang pariwisata? Apakah mereka juga mendapatkan kesempatan yang sama? Di sinilah persoalan pemerataan manfaat menjadi penting. Jangan sampai desa wisata hanya membuat sebagian orang semakin maju sementara sebagian masyarakat lainnya tetap berada dalam kondisi yang sama. Jika hal itu terjadi, pembangunan pariwisata justru dapat menciptakan kesenjangan baru di dalam desa. Menurut saya, pemerintah desa perlu memastikan bahwa masyarakat lokal mendapatkan ruang yang cukup dalam kegiatan ekonomi wisata. Pelaku UMKM kecil harus diberi kesempatan untuk berjualan. Pemuda dapat dilibatkan sebagai pemandu wisata atau pengelola media sosial. Kelompok perempuan dapat mengembangkan makanan dan kerajinan lokal. Petani juga dapat dilibatkan melalui wisata pertanian atau penjualan produk hasil desa.

Dengan begitu, wisatawan tidak hanya datang, mengambil foto, lalu pulang. Kehadiran mereka benar-benar memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Hal lain yang tidak kalah penting adalah keterbukaan dalam pengelolaan desa wisata. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana pendapatan wisata dikelola, siapa yang bertanggung jawab, dan ke mana keuntungan tersebut digunakan. Apalagi jika pembangunan fasilitas wisata menggunakan anggaran desa atau memanfaatkan aset milik desa. Transparansi menjadi penting supaya tidak muncul kecurigaan dan konflik di kemudian hari. Persoalan ini juga berkaitan dengan politik desa. Ketika pemerintah menentukan siapa yang menjadi pengelola, menentukan penggunaan anggaran, memberikan izin usaha, atau bekerja sama dengan pihak tertentu, sebenarnya terdapat proses politik di dalamnya.

Politik dalam hal ini tidak selalu berarti pemilu atau perebutan jabatan. Politik juga berkaitan dengan bagaimana kekuasaan digunakan untuk menentukan siapa yang memperoleh kesempatan dan siapa yang mendapatkan manfaat dari pembangunan. Karena itu, pemerintah desa harus berhati-hati agar pengelolaan desa wisata tidak hanya dikuasai oleh orang-orang yang dekat dengan pemerintah desa atau kelompok yang mempunyai modal besar.Masyarakat harus mempunyai kesempatan yang sama. Pengalaman beberapa desa wisata menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat memang dapat berkembang ketika masyarakat diberikan ruang untuk ikut mengelola wisata. Penelitian (Lage Hae & Nugroho, 2021) mengenai Desa Wisata Koja Doi, misalnya, menemukan bahwa setelah terbentuknya BUMDes dan kelompok sadar wisata, keterlibatan masyarakat berkembang menjadi lebih aktif dalam mengelola dan menjaga wisata desanya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya mampu menjadi pelaku utama apabila diberikan kesempatan dan ruang yang cukup. Karena itu, pemerintah tidak seharusnya hanya menjadi pihak yang mengatur. Pemerintah perlu menjadi penghubung antara masyarakat, pelaku usaha, pengelola wisata, dan pihak lain yang terlibat.

Pemerintah desa juga perlu melihat bahwa setiap desa mempunyai karakter yang berbeda. Tidak semua desa harus mengejar jumlah wisatawan sebanyak-banyaknya. Ada desa yang lebih cocok mengembangkan wisata alam, ada yang mempunyai kekuatan budaya, ada yang bisa mengembangkan wisata kuliner, dan ada pula yang lebih tepat mengembangkan wisata berbasis pertanian. Yang paling penting bukan seberapa terkenal desa tersebut, tetapi apakah masyarakatnya mendapatkan manfaat. Persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah budaya dan lingkungan. Jangan sampai karena ingin menarik wisatawan, budaya masyarakat hanya dijadikan tontonan dan lingkungan justru mengalami kerusakan. Desa wisata harus tetap mempertahankan identitas masyarakatnya. Budaya lokal bukan sekadar produk untuk dijual kepada wisatawan. Di dalamnya terdapat nilai, sejarah, dan kehidupan masyarakat yang harus dihargai.

Penelitian terbaru mengenai (Niluh Wayan Sanika Dewi, 2025) Desa Wisata Jatiluwih juga menunjukkan bahwa masyarakat telah terlibat dalam pengelolaan fasilitas dan badan pengelola wisata, tetapi keterlibatan dalam tahap perencanaan masih kurang. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan belum tentu berarti masyarakat sudah mempunyai posisi yang kuat dalam menentukan arah pembangunan. Menurut saya, inilah yang harus diperbaiki dalam pembangunan desa wisata ke depan. Masyarakat jangan hanya menjadi pekerja di tempat wisatanya sendiri. Mereka harus menjadi bagian dari orang-orang yang menentukan arah dan mendapatkan manfaat dari perkembangan wisata tersebut. Ukuran keberhasilan desa wisata juga seharusnya tidak hanya dilihat dari jumlah pengunjung. Pemerintah perlu melihat apakah pendapatan masyarakat meningkat, apakah UMKM berkembang, apakah pemuda memperoleh pekerjaan, apakah budaya tetap terjaga, dan apakah masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan. Kalau wisatawan semakin banyak tetapi masyarakat lokal tidak merasakan perubahan ekonomi, maka keberhasilan tersebut patut dipertanyakan. Pada akhirnya, desa wisata memang bisa menjadi peluang besar bagi pembangunan desa. Tetapi peluang tersebut hanya akan memberikan manfaat apabila dikelola secara terbuka, adil, dan melibatkan masyarakat.

Pembangunan pariwisata seharusnya tidak membuat masyarakat hanya menjadi penonton di tanah mereka sendiri. Jangan sampai investor mendapatkan keuntungan, pengelola mendapatkan pendapatan, wisatawan mendapatkan pengalaman, sementara masyarakat desa hanya mendapatkan dampak dari keramaian. Desa wisata seharusnya membuat masyarakat menjadi lebih berdaya, bukan semakin tersisih. Karena itu, pertanyaan tentang siapa yang menikmati keuntungan pariwisata desa harus terus disampaikan. Bukan untuk menolak pembangunan wisata, tetapi untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut benar-benar kembali kepada masyarakat. Sebab pada akhirnya, keberhasilan sebuah desa wisata bukan hanya ketika banyak orang dari luar desa datang berkunjung. Desa wisata baru bisa dikatakan berhasil ketika masyarakat yang tinggal di dalamnya ikut tumbuh, ikut menentukan, dan ikut menikmati hasil pembangunannya.

sumber:

Putu, D., & Pujawan, B. (2020). Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Desa Wisata Carangsari Community Participation In Development Of Carangsari Tourism Village.

Laga Hae, A. K., & Nugroho, S. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Wisata Koja Doi Di Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka. Jurnal Destinasi Pariwisata, 9(1), 105.

Niluh Wayan Sanika Dewi, I. N. S. A. (2025). Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Desa Wisata Jatiluwih Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. 13(2) 237-245.