Kementerian Agama Pesisir Barat Siap Dukung Percepatan Penurunan Stunting

Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Barat, Yulizar Andri, bersama Penyuluh KB BKKBN (Foto by Yessy MS)

Di tahun 2021, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ditunjuk sebagai ketua pelaksana dalam program Percepatan Penurunan Stunting. Program ini merupakan program prioritas nasional yang melibatkan banyak pihak dalam implementasinya, termasuk Kementerian Agama selaku anggota pengarah program tersebut.

Menindaklanjuti hal ini, Penyuluh KB BKKBN telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Barat pada Kamis, 20 Januari 2022, untuk menjalin kerja sama. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Barat, Yulizar Andri, menyampaikan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan program penurunan stunting tersebut.

“Penurunan stunting adalah PR kita semua. InsyaAllah Kemenag siap bantu,” tuturnya.

Program Percepatan Penurunan Stunting sendiri dilakukan dengan melaksanakan pendampingan terhadap calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan/ibu menyusui dan anak berusia 0 s/d 59 bulan. Sekaitan dengan hal tersebut, Kemenag Pesisir Barat berkomitmen untuk membantu mencegah terjadinya stunting mulai dari hulu, yaitu dari calon pengantin (catin). Kemenag Pesisir Barat bersedia mensupport data catin yang sudah mendaftarkan pernikahannya ke KUA sebagai bahan bagi Tim Pendamping keluarga (TPK) untuk terjun ke lapangan. Dengan demikian, diharapkan semua catin mendapatkan pengarahan dan pembinaan yang tepat dalam mencegah terjadinya stunting.

Lebih lanjut, Kemenag juga menyatakan siap memfasilitasi Penyuluh KB dan TPK dalam melakukan pendampingan kepada catin, salah satunya dengan mengarahkan catin agar mendownload dan melakukan registrasi pada aplikasi Elsimil. Elsimil sendiri merupakan singkatan dari elektronik siap nikah dan hamil. Aplikasi ini dikembangkan oleh BKKBN untuk melihat status gizi atau nutrisi calon pengantin dan ibu hamil guna mencegah terjadinya risiko ibu melahirkan bayi stunting. Jika catin mengalami kesulitan dalam melakukan registrasi, maka pihak KUA akan mengarahkan catin tersebut untuk menghubungi TPK setempat.