Dilema Energi Terbarukan: Mengembangkan Geotermal atau Hak Masyarakat Lokal

https://www.freepik.com/free-photo/people-wearing-asian-conical-hats-while-sitting-bamboo-bench_10176128.htm#fromView=search&page=1&position=4&uuid=9f1b156a-600d-43cc-993d-4972e0a11bac&new_detail=true

Geotermal merupakan panas bumi yang bersumber langsung dari dalam inti bumi, salah satu keunggulan dari geotermal ini ialah sumber energi terbarukan yang bersih dan ramah lingkungan, pemanfaatan sumber yang dihasilkan dari panas bumi ini dapat digunakan sebagai pembangkit listrik dan juga pemanasan. Hal ini merupakan langkah maupun solusi untuk menggantikan energi fosil yang sangat berdampak buruk terhadap lingkungan menjadi energi terbarukan yang bersih dan ramah lingkungan.

Salah satu sumber energi ini dapat kita temukan di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) Kebun Raya Cibodas, Cimacan, Kec. Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Adanya rencana pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) atau Proyek Geotermal di kawasan ini menuai kontraversi masyarakat, dimana beberapa masyarakat lokal di kawasan ini menolak akan proyek geotermal ini.

Panas bumi yang ada di kawasan ini sangat penting bagi masyarakat setempat dikarenakan beberapa masyarakat di sana memiliki lahan untuk pertanian khususnya dan juga hilangnya mata pencaharian masyarakat disana yang selama ini masih bergantung pada kelestarian ekosistem Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.Selain itu ketersedian air yang bersumber dari panas bumi tersebut berperan penting untuk masyarakat petani di sana.

Sebagai seorang mahasiswa yang ingin memfokuskan diri kepada isu-isu lingkungan, penulis merasa adanya dilema energi terbarukan yang bisa dimanfaatkan dari panas bumi tersebut. Namun disisi lain hak lahan dan ketersedian air bagi masyarakat di kawasan ini pun harus di pertahankan.

Kita selalu ingin dan mempertahankan keberlangsungan bumi kita ini, sesuatu yang terlihat baik untuk kita maupun bumi belum tentu baik kepada orang lain, terikat dengan kebijakan yang ada dan bahkan agenda SDG's yang sudah di rancang sedemikian rupa oleh PBB dan negara anggota nya ini seringkali membatasi hak masyarakat lokal yang jauh bahkan tak tersentu oleh modernisasi. "Proses yang baik harus mengikuti AMDAL nya dan dengan cara yang baik, jangan merusak artefak masyarakat lokal demi suatu yang dilakukan dengan proses yang salah" (Verdinand Robertua).