Kekuasaan Partai di Indonesia

Ilustrasi Partai Peserta Pemilu Foto: Fitra Andrianto/kumparan

Indonesia merupakan bangsa yang makmur akan sumber dayanya, tentu Narasi itu tidak berlebihan. Kita ambil contoh misalnya untuk batu bara, Indonesia menempati posisi ke-7 untuk cadangan batu bara dunia. Artinya sekitar 3,25 persen cadangan batu bara dunia ada di Indonesia.

Selain batu bara, tanah air Indonesia juga terdampak kandungan emas yang melimpah dan juga terdapat tambang emas ke-3 terbesar di dunia yaitu grasberg di Papua. Yang mana tambang emas ini dapat menghasilkan 1.370.000 ons per tahunnya atau sekitar 1,2 persen dari total produksi dunia.

Jika kembali melihat data, potensi emas yang ada di kawasan tanah air Indonesia menempati urutan ke-6 terbanyak di seluruh dunia dan di prediksi sekitar 2.600 ton.

Kita belum berbicara lebih banyak lagi tentang sumber daya, yang mana indonesia juga memiliki potensi lain seperti kekayaan lautnya, kekayaan hutannya dan masih banyak lagi. Dengan hal tersebut, maka tidak berlebihan jika indonesia diasumsikan sebagai negara yang kaya sumber daya alamnya.

Berbagai potensi ini tentunya sangat menggiurkan, terutama bagi siapapun yang berkuasa. Tak heran jika para politisi berlomba-lomba untuk bertempur mengejar kekuasaan di Indonesia. Kelak, para penguasa inilah yang akan mendapatkan kuasa untuk mengelola seluruh jengkal tanah yang ada di negeri tercinta ini bersama dengan berbagai potensinya.

Ilustrasi desa wisata di Indonesia. Foto: Dok. Kemenparekraf

Secara sederhana, kekuasaan di Indonesia menganut sistem trias politika yang mana kekuasaan dibagi menjadi tiga bagian yaitu eksekutif (pelaksana undang-undang), legislatif (pembuat undang-undang) dan juga yudikatif (pengawas pelaksana undang-undang).

Namun ada hal yang perlu kita konfirmasi kembali, apakah benar kekuasaan di indonesia dibagi menjadi tiga bagian? Atau justru kekuasaan di bangsa kita itu tunggal? Secara struktural memang benar bahwa kekuasaan dibagi menjadi tiga, namun secara subtansial penulis berasumsi tidak demikian.

Mengapa tiba-tiba muncul pertanyaan bahwa kekuasaan di bangsa kita secara subtansial itu tunggal? Namun sebelum menjawab hal tersebut, kita harus memperjelas kembali definisi tunggal yang dimaksud tersebut.

Tunggal yang dimaksud tersebut ialah bersumber dari satu sumber, atau kelompok atau golongan, atau kita sebut saja hal itu adalah partai politik. Penulis berasumsi bahwa, sumber kekuasaan secara subtansial di indonesia adalah bersumber dari satu hal saja, yaitu partai politik. Mengapa demikian?

Jika kita melihat struktur serta komposisi personalia yang ada di DPR RI, DPRD provinsi atau kabupaten dan kota misalnya, setiap anggota atau pimpinan DPR tersebut merupakan kader atau anggota partai politik. Yang mana kita ketahui bersama, setiap kader atau anggota partai politik harus tunduk pada setiap mekanisme dan aturan-aturan partai.

Ilustrasi Gedung DPR RI. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Di sisi lain, anggota DPR akan dapat maju sebagai calon legislatif jika ia mendapatkan persetujuan ketua umum partai politik atau nama lain yang merupakan unsur penting partai politik.

Penulis berasumsi bahwa, pengaruh partai politik sejak sebelum maju menjadi anggota legislatif sudah begitu kuat. Yang kemudian secara politik, partai politik memiliki peran yang sangat signifikan untuk para anggota legislatif yang telah berhasil terpilih.

Tentu dalam menjalankan tugas dan wewenang setiap anggota legislatif, kita sulit untuk menyingkirkan pikiran lain bahwa anggota legislatif akan tunduk dan taat pada pimpinan partai bukan rakyat mengingat pengaruh partai politik yang begitu besar sejak anggota legislatif dicalonkan.

Maka tak heran, pada saat rapat dengar pendapat umum DPR RI yang sempat viral belakangan ini tentang RUU Perampasan aset, di mana diperlukan lobi ke ketua umum partai agar RUU tersebut dapat di bahas dan di sahkan.

Hal tersebut memperkuat asumsi kita bahwa, dalam tugasnya anggota legislatif tunduk dan taat pada pimpinan partai politik. Artinya sumber kekuatan kekuasaan di legislatif bersumber dari partai politik atau pimpinan partai politik.

Legislatif menjadi bagian yang sangat vital di dalam pembagian kekuasaan di Indonesia, di mana fungsi legislatif ialah menyusun undang-undang yang menjadi rujukan dalam menjalankan pemerintahan.

Ilustrasi undang-undang. Foto: Getty Images

Bukan hanya itu, bahkan lembaga strategis yang ada di Indonesia pun hari ini dipilih dan di tetapkan oleh anggota legislatif. Misalnya saja kita ambil contoh pemilihan komisioner KPU, berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 pada pasal 22 di mana tim seleksi berwenang untuk menyeleksi dan 14 calon pimpinan KPU RI, yang mana tim seleksi ini di bentuk oleh presiden 6 bulan sebelum masa jabatan pimpinan KPU berakhir.

14 bakal calon pimpinan KPU yang telah ditetapkan kemudian di laporkan ke presiden untuk diserahkan ke DPR RI untuk kemudian di pilih oleh DPR itu sendiri. Secara mekanisme mungkin saja tidak ada yang salah, karena terlihat seperti melibatkan seluruh komponen yang ada.

Namun dalam penetapan 14 calon pimpinan KPU yang kemudian di pilih oleh DPR, apakah kita semua bisa menjamin bahwa pada proses tersebut tidak ada kesepakatan tertutup antara calon dan juga personalia DPR yang memilih? Tentu kita semua tidak bisa menjamin hal tersebut.

Belum lagi kita berbicara lembaga strategis negara lainnya, seperti kepala kepolisian Republik Indonesia, KPK RI dan lembaga-lembaga lainnya yang juga dalam proses penentuannya melibatkan peranan DPR.

Kita ketahui bersama seperti yang telah tertulis di atas, bahwa komposisi dan personalia anggota legislatif tidak lepas intervensi dari pimpinan partai politik. Apakah ada argumen yang bisa membantah hal tersebut? Artinya trias politika yang diterapkan di indonesia memiliki satu sumber kekuatan atau kekuasaan politik, yaitu partai politik.

Rapat paripurna DPR RI di Ruang Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (19/5). Foto: Zamachsyari/kumparan

Penulis berkesimpulan, bahwa di atas tiga pembagian kekuasaan (trias politika) yang ada di Indonesia masih ada partai politik yang memiliki kekuatan kekuasaan lebih besar dari trias politika tersebut, karena sumber dari tiga pembagian kekuasaan tersebut berasal dari partai politik itu sendiri.

Dalam pemilu, partai apapun yang mampu memenangkan pemilu dan mendapatkan kekuasaan, maka partai politik tersebutlah yang akan memiliki peluang terbesar untuk mengelola setiap jengkal tanah di Indonesia beserta dengan isinya.

Tulisan ini di buat dalam rangka untuk memantik pendiskusian publik tentang bagaimana evaluasi kita untuk menjalankan negara ini, tentu tulisan ini tidak sepenuhnya benar.

Membangun dan mengelola negara bukanlah hal yang sederhana, dibutuhkan evaluasi yang terus menerus agar kita semua dapat menggapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Evaluasi tersebut adalah tugas kita sebagai mahasiswa dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola negara yang sempurna.