Pergerakan Nasionalis Indonesia di Suriname Perlu Masuk Buku Pelajaran Sejarah
Seorang dosen di Universitas Mulawarman
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Yogaswara Fajar Buwana tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Ketika kita mendengar nama Suriname, maka kita akan terbayang keberadaan orang-orang Jawa di negeri tersebut. Sebuah fakta yang mungkin sering kita dengar sejak kita kecil, meskipun pembahasan Suriname memang hampir tidak pernah masuk buku-buku pelajaran di sekolah. Pelajaran sejarah di sekolah Indonesia juga hampir jarang menyebutkan nama "Suriname". Biasanya orang mengenal Suriname dari mulut ke mulut, bukan lewat pelajaran di sekolah. Padahal nasionalisme Indonesia pernah bergolak di Suriname pada masa sekitar revolusi Indonesia.
Suriname merupakan negara yang terletak di Amerika Selatan, berbatasan dengan lautan Atlantik di utara, Republik Guyana di sebelah barat, Guyana (wilayah Perancis) di sebelah timur, dan Brazil di sebelah selatan. Negara ini memiliki berbagai macam etnis seperti Hindustan, Kreol, Jawa, Maroon, dan lain sebagainya. Di dalam sejarahnya, Suriname merupakan eks jajahan Belanda yang mencapai kemerdekaan penuh pada tahun 1975.
Sebuah fakta yang umum diketahui, orang-orang Jawa mulai tinggal di Suriname pada tahun 1890 sebagai tenaga kerja kontrak perkebunan tebu dan kopi. Kedatangan orang-orang Jawa sebagai tenaga kerja dari Jawa ke Suriname berakhir pada tahun 1939. Sementara itu, pada tahun 1941 Jerman di bawah kepemimpinan Adolf Hitler menduduki Belanda. Ratu Belanda, ratu Wilhelmina memutuskan untuk mengungsi di Inggris. Sementara itu, dalam catatan Salikin Hardjo dalam buku " Bunga Rampai: Dari Suriname ke Tongar" menunjukkan bahwa Suriname sempat mendapatkan limpahan hasil tambang bauksit selama perang dunia II, meskipun tambang bauksit tersebut kembali sepi setelah perang dunia II berakhir.
Rizal, Kusno, Buwana, Sakti dalam artikel "Indonesian nationalism in Suriname: the Javanese political movement, 1946–1954" menunjukkan keberadaan nasionalisme Indonesia di Suriname. Artikel tersebut mengargumentasikan bahwa nasionalisme Indonesia di Suriname terlihat dari tulisan-tulisan Bok Sark pada tahun 1930an yang mengkritik kebijakan pemerintah kolonial Belanda di Suriname yang memanfaatkan para pekerja Indonesia secara tidak adil.
Lalu artikel tersebut kemudian memperkenalkan kita kepada sosok Salikin Hardjo yang mendukung kemerdekaan Indonesia melalui pergerakan politik PBIS (Pergerakan Bangsa Indonesia-Suriname). Meskipun mendukung penuh kemerdekaan Indonesia, akan tetapi PBIS menyarankan orang-orang Jawa-Suriname untuk menetap di Suriname sembari meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup di wilayah jajahan Belanda tersebut.
Kemudian artikel tersebut juga menyebutkan tokoh lain yang mendapatkan banyak simpati orang Jawa-Suriname adalah Iding Soemita. Apabila Hardjo berjuang melalui PBIS (Pergerakan Bangsa Indonesia Suriname), Soemita berjuang melalui KTPI (Kaum Tani Persatuan Indonesia). KTPI mengambil sikap berbeda dari PBIS. Apabila PBIS menginginkan orang-orang Jawa-Suriname tetap tinggal di Suriname sembari meningkatkan kesejahteraan, maka KTPI mengampanyekan gerakan pulang ke Jawa (Gerakan Mulih Njowo). Gerakan KTPI tersebut terbukti berhasil menarik simpati orang-orang Jawa-Suriname, terbukti dengan berhasilnya KTPI dalam Pemilu Suriname 1949. KTPI berhasil mengirimkan dua kader ke Parlemen Suriname yakni Iding Soemita dan M.A. Karamat Ali.
Dinamika antara KTPI dan PBIS terus berlanjut, meskipun Indonesia pada akhirnya berhasil memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) yang ditandatangani pada tanggal 27 Desember 1949. Pemerintah Indonesia akhirnya mendirikan perwakilan di Paramaribo (ibukota Suriname) dalam bentuk Komisariat Republik Indonesia pada tahun 1951. Komisaris Republik Indonesia di Suriname bernama Soedarto Hadinoto. Pada tahun 1954, Salikin Hardjo bersama orang-orang Jawa-Suriname yang ingin kembali ke Indonesia memilih repatriasi ke Indonesia dengan kapal K.M. Lengkoeas dan mendarat di Sumatera Barat pada tahun 1954.
KTPI yang sebelumnya memiliki program repatriasi ke Jawa, tetap memilih untuk aktif di Parlemen Suriname. Dengan demikian KTPI mengikuti perkembangan dinamika politik di Suriname dan menyatakan dukungan penuh pada rencana kemerdekaan Suriname tahun 1975. Pada tahun 1986, KTPI mengubah nama dari Kaum Tani Persatuan Indonesia menjadi Kerukunan Tulodo Pranatan Inggil.
Dengan demikian, keberadaan nasionalisme Indonesia di Suriname menunjukkan bahwa nasionalisme Indonesia telah sampai ke bumi Amerika Selatan, tidak hanya terbatas di Indonesia maupun Belanda (melalui para pelajar Indonesia di Belanda). KTPI dan PBIS memiliki kontribusi dalam menyebarkan nasionalisme Indonesia di kalangan orang-orang Jawa-Suriname, sehingga sejarah pergerakan nasionalis Indonesia di Suriname penting untuk masuk ke dalam buku pelajaran sejarah Indonesia.