Anomali Pertumbuhan Ekonomi, Ketika Rakyat Tak Ikut Naik

Potret Kota Jakarta Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Foto Pexels

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi kuartal III 2025 sebesar 5,04 persen. Pemerintah dan berbagai pakar ekonomi merayakannya sebagai bukti ketahanan ekonomi nasional. Kebijakan fiskal dinilai efektif, inflasi terkendali, dan koordinasi moneter dianggap solid menghadapi gejolak global. Namun, di balik optimisme itu tersimpan pertanyaan mendasar: apakah rakyat benar-benar merasakan pertumbuhan tersebut?

Narasi positif yang disampaikan pejabat ekonomi tampaknya tidak sejalan dengan kenyataan yang dirasakan sebagian besar masyarakat. Harga pangan masih tinggi, omzet UMKM turun, dan pengangguran Indonesia masih menjadi yang tertinggi di ASEAN. Daya beli rumah tangga juga tak kunjung pulih meski inflasi resmi terjaga. Pertumbuhan ekonomi yang stabil justru kian memperlihatkan jurang antara statistik makro dan kenyataan mikro.

Konsumsi rumah tangga, yang menyumbang porsi terbesar Produk Domestik Bruto (PDB), hanya tumbuh 4,89 persen. Bandingkan dengan pertumbuhan ekspor hampir 10 persen. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan Indonesia kini lebih digerakkan oleh sektor-sektor padat modal dan ekspor komoditas yang tidak banyak menciptakan lapangan kerja. Fenomena jobless growth, dimana pertumbuhan tanpa penyerapan tenaga kerja, terasa semaikn kian nyata.

Sementara itu, survei Kementerian Koperasi dan UKM mencatat lebih dari 60% UMKM mengalami penurunan omzet akibat melemahnya daya beli dan mahalnya bahan baku. Survei Bank Indonesia juga menunjukkan penurunan proporsi tabungan rumah tangga dan melemahnya permintaan kredit konsumsi. Ketika masyarakat menahan belanja, roda ekonomi melambat, sedangkan UMKM yang menjadi tulang punggung lapangan kerja menjadi semakin tertekan.

Ironisnya, Indonesia tetap menjadi negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN, meski persentasenya sedikit menurun. Ini menyiratkan bahwa pertumbuhan tidak berhasil membuka kesempatan kerja secara signifikan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat di atas kertas tidak serta merta menjawab kegelisahan masyarakat di lapangan.

Di tengah ketimpangan ini, pemerintah terus menampilkan optimisme. Namun pembangunan tidak boleh hanya dinilai dari stabilitas makro. Ukuran keberhasilan ekonomi harus lebih manusiawi: apakah pertumbuhan itu menghadirkan kehidupan yang lebih layak? Apakah rakyat merasakan dampaknya dalam bentuk harga pangan yang stabil, lapangan kerja baru, atau peluang usaha yang lebih besar?

Pada tahap ini, jelas bahwa teori trickle-down effect tidak lagi relevan. Mengandalkan pertumbuhan untuk “menetes” ke bawah hanya memperlebar jurang kesempatan. Kelompok ekonomi atas yang memiliki aset dan akses keuangan lebih mapan justru menjadi pihak yang paling diuntungkan.

Karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah korektif. Pertama, memperkuat kebijakan redistribusi yang memastikan manfaat pertumbuhan menjangkau kelompok rentan. Kedua, memperluas akses pembiayaan UMKM dengan pendekatan yang sensitif terhadap realitas lapangan, bukan sekadar target penyerapan. Ketiga, menjadikan stabilitas harga pangan sebagai prioritas utama karena daya beli masyarakat adalah fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi seharusnya bukan sekadar angka, melainkan pengalaman keseharian masyarakat. Publik berhak menagih pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan, bukan hanya pertumbuhan yang menguntungkan pemilik modal dan sektor-sektor tertentu. Indonesia membutuhkan narasi ekonomi baru: pertumbuhan yang dirasakan bersama, bukan pertumbuhan yang hanya terpampang di laporan resmi.

Akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah bangsa tidak terletak pada seberapa tinggi angka naik, tetapi seberapa banyak rakyat ikut naik. Dan selama pertumbuhan ekonomi belum diikuti peningkatan kesejahteraan, optimisme makro tidak cukup menjadi jawaban.