Dampak Kebijakan Impor terhadap Petani Lokal: Antara Kesejahteraan dan Ancaman

Foto oleh hartono subagio: https://www.pexels.com/id-id/foto/orang-orang-masyarakat-rakyat-manusia-8802079/

Kebijakan impor pangan kerap menjadi dilema bagi pemerintah Indonesia. Di satu sisi, impor dianggap solusi cepat untuk mengatasi kelangkaan atau menstabilkan harga kebutuhan pokok. Namun, di sisi lain, dampaknya sering kali dirasakan pahit oleh petani lokal. Produk impor yang membanjiri pasar dengan harga lebih murah membuat hasil panen petani lokal kehilangan daya saing, bahkan tidak jarang terpaksa dijual dengan harga di bawah biaya produksi.

Contoh nyata adalah kasus impor beras yang kerap dilakukan pemerintah meski stok di tingkat petani masih melimpah. Ketika impor dilakukan bertepatan dengan musim panen raya, hasil panen petani lokal menjadi tidak terserap maksimal, menyebabkan harga jatuh dan kerugian besar di pihak petani. Masalah ini menunjukkan kurangnya keberpihakan pada sektor pertanian, yang sebenarnya merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia.

Tidak hanya itu, kebijakan impor yang terlalu sering juga berisiko menimbulkan ketergantungan pada produk asing. Jika tidak diimbangi dengan upaya penguatan sektor pertanian lokal, Indonesia bisa kehilangan kedaulatan pangannya. Padahal, negara ini memiliki potensi besar untuk mandiri secara pangan, mengingat kekayaan sumber daya alamnya.

Solusinya, pemerintah perlu merancang kebijakan yang lebih berpihak pada petani. Subsidi pupuk, modernisasi teknologi pertanian, dan perbaikan infrastruktur adalah langkah konkret yang bisa mendukung produktivitas petani. Selain itu, perlindungan harga hasil tani harus menjadi prioritas agar petani tidak terus dirugikan oleh fluktuasi harga pasar.

Kebijakan impor memang tidak sepenuhnya salah, terutama dalam kondisi darurat. Namun, pemerintah harus bijak dalam mengambil keputusan. Dialog dengan petani dan asosiasi pertanian perlu ditingkatkan agar kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan konsumen, tetapi juga melindungi petani lokal. Sebab, tanpa petani yang sejahtera, kedaulatan pangan Indonesia hanyalah angan-angan.