Kesamaan Aksi 'Bunuh Sultan' dan Terorisme

Foto: kumparan

tidak ada dalam konteks gerakan sosial melakukan ancaman kekerasan fisik dan kriminal, kecuali mereka adalah kelompok teroris

Di tengah kerusuhan di Mako Brimob, aksi demonstrasi 1 Mei di Yogya yang memunculkan kata “Bunuh Sultan” masih banyak menjadi perhatian warga Yogya khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Selama ini kata “Bunuh” belum pernah muncul dalam setiap aksi demonstrasi. Kalaupun ada ungkapan bernada keras selalu menggunakan kata yang berhubungan dengan aksi yang dilakukan bersama-sama oleh massa. Seperti, “Bakar,” “Gantung,” “Seret,” atau “Adili.”

Sementara itu, kata “Bunuh” bernada sangat pribadi, dilakukan oleh seseorang kepada seseorang lain.

Berikut pendapat Sekretaris Forum Komunikasi Kawasan Alun-alun Utara (FKKAU) Yogyakarta sebuah “forum pemuda setempat” kawasan alun-alun keraton Yogya, Krisnadi “Thole” Setyawan.

Bagaimana pendapat Bung terkait aksi “Bunuh Sultan” itu?

(Krisnadi "Thole" Setyawan)

Logika mereka bagi saya keliru, bahwa isu sektoral seperti bandara atau soal lain, sah-sah saja untuk ditolak atau dipermasalahkan, tapi menjadi salah ketika mempermasalahkan simbol-simbol kepemimpinan di Yogya, dalam hal ini Sultan.

Mereka salah besar, bahkan dalam tataran teori gerakan sosial sudah salah. Karena mereka menyinggung harga diri dan alam bawah sadar masyarakat Yogya, dengan mengancam dan menghina Sultan. Itu adalah langkah yang salah dalam gerakan sosial, terutama di Yogya.

Sultan masih simbol kuat bagi warga Yogya?.

Haiya jelas. Bagaimanapun keraton dan Sultan adalah simbol yang masih sangat kuat dan legitimasinya diakui oleh masyarakat Yogya, dalam isu apapun. Maka kalau mereka membawa isu sektoral yang penting, seperti misalnya isu bandara kan yang mereka bawa, namun juga menyerang Sultan, itu justru kontra produktif.

Soal kata bunuh, bagaimana menurut Bung?

Itu sudah masuk ranah pidana, karena itu adalah ancaman terhadap pejabat negara, bahkan terhadap warga sipil saja ancaman musti menjadi masalah, apalagi terhadap pejabat dan simbol sosial.

Yang kedua, tidak ada dalam konteks gerakan sosial melakukan ancaman kekerasan fisik dan kriminal, kecuali mereka adalah kelompok teroris, yang melakukan aksinya dengan tindakan kekerasan dan tindakan kriminal. Kalau tindakan dan ancaman itu ditujukan pada struktural negara, asal siap saja dengan konsekuensinya kan biasa terjadi. Tapi jika mereka menyerang pribadi, itu justru kerugian bagi gerakan mereka sendiri. (YD/19)