Dilema Ilmuwan dan Stempel Kekuasaan
Program Doktoral Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
ยทwaktu baca 3 menit
Tulisan dari Yudhi Hertanto tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarLegitimasi! Keberadaan pakar dan ilmuwan, selalu memiliki beragam tujuan. Meski demikian, panduan utamanya tetaplah kebenaran, keadilan dan kejujuran. Sering terlihat pemandangan familiar, intelektual berdiri di belakang pejabat publik, memberi bobot keabsahan. Sejatinya legitimasi adalah tentang akseptasi atas rasionalitas publik.
Di tengah dinamika perumusan berbagai kebijakan publik, kehadiran kaum akademisi seolah menjadi syarat wajib. Perihal terpenting yang harus diajukan secara kritis adalah, apakah kehadiran tersebut untuk mengawal kebenaran rasional, atau menjadi stempel kepentingan kekuasaan.
Di era pasca-kebenaran (post-truth), batasan kepakaran ilmiah dan pragmatisme politik semakin kabur. Dibutuhkan menawarkan kompas navigasi, agar kaum intelektual tidak tersesat dalam pusaran kekuasaan.
Menjaga Jarak Politik
Berlampau silam, Julien Benda (2006) melontarkan kritik keras La Trahison des Clercs -pengkhianatan kaum intelektual. Bagi Benda, tugas utama ilmuwan adalah mencari kebenaran dan keadilan universal. Pengkhianatan terjadi, ketika akademisi mulai melacurkan nalar kritisnya demi melayani hasrat politik, membela kepentingan tertentu atau mencari privilese kekuasaan.
Peringatan Benda sangat relevan. Ketika ilmuwan bersedia memelintir data empiris, menutupi fakta kesenjangan atau menyembunyikan realitas, agar laporan menyenangkan penguasa, maka telah kehilangan mahkota moral. Otonomi keilmuan adalah harga yang tidak boleh digadaikan.
Labirin Birokrasi
Namun, menjaga jarak dari kekuasaan sering kali tidak cukup. Robert Musil (1995) menyoroti jebakan lain yang tak kalah berbahaya: hiper-birokratisasi. Melalui kisah tentang Collateral Campaign -sebuah komite negara yang megah namun nir-makna, Musil memotret bagaimana ilmuwan sering dilumpuhkan, justru ketika diangkat menjadi konsultan ahli perumus kebijakan.
Dalam labirin birokrasi, pemikiran kritis dijinakkan oleh tumpukan dokumen administratif, dan eufemisme bahasa hukum. Kepakaran ilmuwan dikuras untuk menyusun dokumen tebal yang mengesankan, namun tidak mengubah ketidakadilan di masyarakat. Akademisi berubah menjadi sekrup kecil dalam mesin teknokrasi yang kehilangan kepekaan moral.
Turun Gelanggang
Jika menjauh berarti tidak relevan dan mendekat berarti terkooptasi, lantas apa solusinya? Bruno Latour (1987) menawarkan jalan tengah pragmatis. Latour mengingatkan. bahwa pemisahan antara sains murni dan politik adalah ilusi. Fakta ilmiah, sehebat apa pun, tidak akan otomatis menjadi kebijakan publik yang berdampak jika hanya dibiarkan dalam jurnal akademik.
Karena itu, maka ilmuwan harus berani turun gelanggang sebagai diplomat epistemologis. Akademisi modern, dituntut untuk piawai merakit koalisi, bernegosiasi dengan regulator, dan menerjemahkan data riset ke dalam bahasa kebijakan hukum yang dapat diimplementasikan.
Kekuasaan bukanlah ruang hampa yang harus dihindari, melainkan arena yang harus dimenangkan dengan argumen.
Melawan Tirani
Bagaimana jika negara memanipulasi hukum demi kepentingan oligarki? Bagaimana jika kebijakan yang dihasilkan secara telanjang merampas hak-hak dasar masyarakat marginal?
Pada titik nadir tersebut, etika perlawanan Dietrich Bonhoeffer (1997) harus dipanggil. Bonhoeffer, menyampaikan bahwa kepatuhan buta pada hukum yang zalim adalah kejahatan. Saat kekuasaan bertransformasi menjadi mesin penghancur kemanusiaan, intelektual tidak boleh sekadar bersimpati pada korban, melainkan berupaya menghentikan kerusakan yang terjadi.
Dengan begitu, peran ilmuwan dalam membongkar persoalan publik, melakukan advokasi masyarakat, dan menolak bersekutu dengan kebijakan yang cacat moral, adalah bentuk paripurna dari integritas intelektual.
Menjadi ilmuwan, berarti harus beroperasi dengan kelenturan ganda. Di satu sisi, harus mempertahankan otonomi moral, serta bersikap kritis agar tidak menjadi robot birokrasi, sekaligus piawai berdiplomasi menembus kebuntuan regulasi.
Titik paling krusialnya terjadi ketika semua pintu rasionalitas ditutup oleh arogansi kekuasaan, ilmuwan harus merawat keberanian etis melakukan penolakan. Pada akhirnya, ilmu pengetahuan yang tidak berani membela martabat kemanusiaan, hanyalah deretan gelar akademik di atas kertas.