Pencarian populer

Mengkaji Kedaulatan Maritim Kita

KRI Usman Harun saat cekal salah satu dari dua kapal ikan asing asal Vietnam di perairan Natuna Utara. Foto: Dok. Dispen Koarmada 1

Jalesveva Jayamahe -di laut kita jaya.

Ingatan kita akan semboyan tersebut terasosiasi pada TNI-AL, sesungguhnya semboyan tersebut adalah bentuk komitmen angkatan laut Nusantara di zaman kerajaan Majapahit untuk menaklukkan ganasnya lautan. Maka insiden dalam beberapa kurun waktu terakhir di wilayah perairan Indonesia, menjadi kajian menarik tentang ketahanan dan kedaulatan kemaritiman kita.

Sekurangnya, pernyataan untuk kembali menghadap ke laut telah dikumandangkan. Dalam bahasa yang metafora, disebutkan bila selama ini orientasi pembangunan kita telah memunggungi lautan sebagai kekayaan terbesar milik negeri ini. Pilihan kalimat yang dengan tegas hendak mereformulasi bentuk, arah, dan model pembangunan.

Kejadian insiden gesekan baik secara langsung maupun tidak langsung di wilayah laut Indonesia dengan negara tetangga, terakhir dengan Malaysia dan Vietnam yang sempat menjadi pembahasan media, merupakan ilustrasi bahwa kerangka kemaritiman kita belum terintegrasi secara menyeluruh.

Ilustrasi Kapal KKP Vietnam saat bertemu Kapal KKP Indonesia. Foto: Dok: PSDKP KKP

Keberadaan Kementerian Koordinator Kemaritiman justru terlihat fasih dalam mengelola urusan-urusan di luar domain kelautan. Padahal tugas pokok dan fungsi dari eksistensi kelembagaan tersebut sangat berkaitan dengan kedaulatan wilayah kelautan, sebagai aset strategis dari sumber daya bangsa, baik dalam gugus tugas di dalam lingkup Kemenko Kemaritiman, atau pada komunikasi lintas fungsi pertahanan dan keamanan.

Lebih jauh lagi, di luar tinjauan batas wilayah yang masih kerap abu-abu dan tumpang tindih dalam pengakuan garis demarkasi, ada pula soal ekonomi yang menjadi sangat memprihatinkan dalam pengelolaan garis pantai Indonesia. Kita kerap kali mengimpor garam, yang dalam logika sederhana harusnya mampu diproduksi mandiri, mengingat dua pertiga luas wilayah kita adalah lautan.

Situasi tersebut tampaknya belum mampu diterjemahkan dalam bentuk program yang nyata. Diksi tentang tol laut, pembenahan dan penambahan pelabuhan, masih belum menjawab persoalan bahwa Indonesia adalah rangkaian kepulauan yang terhampar serta tersambung oleh rantai lautan yang melingkupinya.

Hal ini kemudian menjelaskan, bila program infrastruktur fisik dalam kerangka pembangunan masih menempatkan model pembangunan jalan komersial alias tol sebagai hal utama. Padahal dalam kajian Jamie S Davidson; 'Menaja Jalan, Ekonomi Politik Pembangunan Infrastruktur Indonesia', perlu rekonstruksi bentuk arah pembangunan infrastruktur karena kerap menjadi dalih bagi kepentingan ekonomi-politik para aktor domestik.

Membangun Maritim yang Tangguh

KRI Ardadedali-404 Foto: ANTARA/Zabur Karuru

Hal yang paling dasar tentu saja mereposisi tugas fungsi kementerian terkait, agar memiliki fokus dan konsentrasi yang lebih dalam atas potensi kekayaan alam kelautan kita, sebut saja perikanan, pariwisata, bahkan sumber daya mineral alam, seperti minyak dan gas bumi yang kerap terdapat di offshore lepas pantai. Maka dengan spektrum sedemikian, tugas kementerian koordinator menjadi teramat penting.

Meski dalam tugas pokok dan fungsinya menjadi pembantu presiden, dengan point tambahan dapat melaksanakan seluruh pekerjaan tambahan yang diberikan oleh kepala pemerintahan, tentu saja perlu melakukan pengaturan proporsi kerja yang seimbang agar tugas prioritas utamanya tidak terbengkalai.

Dengan kekayaan laut yang berlimpah, maka upaya pembangunan ekonomi di sektor kelautan perlu dimaterialisasikan. Sehingga laut dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan dan kemakmuran publik. Perspektif paradigmatik perlu dirumuskan ulang, bahwa laut bukan pemisah melainkan pemersatu, dan menjadi harta kekayaan alam kita.

Menarik bila kemudian model pembangunan fisik kita terkonsentrasi pada upaya pembangunan dengan strategi yang mengadopsi beberapa negara lain, semisal Singapura yang merupakan negara kota, ataupun China dengan luas daratan yang besar, maka pola pembangunan kita menjadi teramat berbeda, menimbang ribuan pulau di Nusantara. Pembangunan jalan komersial, justru mengkonfirmasi bahwa kita memang lebih suka membelakangi laut.

Bila demikian, bagaimana memastikan laut menjadi bagian dari Tanah Air Indonesia dalam kerangka pembangunan? Perbaikan konektivitas kelautan perlu disusun ulang, baik dalam konteks arus transportasi melalui laut, distribusi barang konsumsi dan produksi via port pelabuhan dagang, termasuk penguatan armada kekuatan kelautan dalam menjaga teritorial kedaulatan batas negara.

Serangkaian kejadian di laut Indonesia tersebut menjadi pembelajaran yang berharga, karena kita perlu menentukan model pembangunan yang sesuai dengan format bentuk keberadaan kita sendiri, dan bukan sekadar didiktekan!

Tulisan ini adalah kiriman dari user, isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan
Bagikan ide, informasi, momen dan cerita kamu melalui
kumparan
Dengan ini kamu menyetujui syarat
& layanan dari kumparan
Tentang kumparan · Bantuan · Ketentuan & Kebijakan Privasi · Panduan Komunitas · Pedoman Media Siber · Iklan · Karir
2019 © PT Dynamo Media Network
Version: 1.1.32