Gerindra Bela Jenderal Gatot: Mustahil Panglima TNI Asal Bunyi

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (Foto: Instagram @puspentni)

Perkataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal pemesanan 5.000 senjata di luar institusinya masih menuai polemik. Bahkan hingga kini banyak sekali pro dan kontra yang muncul menanggapi masalah ini.

Menanggapi hal ini, Partai Gerindra melalui Ketua DPP Sodik Mudjahid menegaskan seharusnya pernyataan Gatot Nurmantyo tidak jadi polemik. Karena pernyataan tersebut bisa dijadikan introspeksi serta lebih waspada.

"Seorang Panglima TNI berpangkat jenderal dari sebuah NKRI adalah posisi dan pangkat yang strategis dan tinggi," kata Sodik Mudjahid di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/9).

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

"Dia tidak boleh dan tidak mungkin bicara asbun (asal bunyi). Apalagi disampaikan ke publik. Pasti ada dasar dan pertimbangan yang serius," lanjut anggota Komisi VIII ini.

Meski sudah diklarifikasi oleh pemerintah melalui Menko Polhukam Wiranto, Sodik tetap minta agar dilakukan investigasi. Apalagi ada beberapa hal yang belum terselesaikan.

Nantinya berdasarkan investigasi tersebut, tambah Sodik, jika ditemukan hal yang menyimpang Komisi I yang merupakan mitra kerja TNI dan BIN akan dibentuk panitia kerja.

"Jika masih ada yang tidak clear, ya perlu dilanjutkan melakukan investigasi untuk menemukan fakta apa yang sesungguhnya terjadi," ucap Sodik.

"Jika ada yang tidak clear bisa jadi teman-teman di Komisi I memandang perlu membentuk panja untuk kasus 5.000 senjata ini," tuturnya.

Untuk diketahui, bahwa pada klarifikasi yang dijelaskan Wiranto, ia membenarkan ada lembaga yang memesan 500 senjata yaitu BIN secara legal. Klarifikasi Wiranto tersebut sedikit berbeda dengan pernyataan Panglima, khususnya terkait dengan jumlah dan status pemesanan senjata tersebut.