Dewan Keamanan PBB Kunjungi Rohingya

Logo Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sumber foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emblem_of_the_United_Nations.svg

Pemerintah Indonesia telah sejak lama menyatakan kesiapannya untuk membantu pemerintah Myanmar dalam penyelesaian masalah di negara bagian Rakhine, Myanmar. Hal tersebut kembali ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo pada pertemuan bilateral dengan Presiden baru Myanmar, Win Myint, Jumat lalu, yang diadakan tak lama setelah tiba di Singapura untuk menghadiri KTT ASEAN ke-32.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Widodo mengatakan bahwa Indonesia siap untuk memberikan bantuan yang diperlukan bagi Myanmar untuk mengamankan kepulangan para pengungsi Rohingya dari kamp-kamp mereka di Bangladesh kembali ke negara bagian Rakhine.

Kunjungan Delegasi DK PBB

Kini, masyarakat Indonesia serta komunitas internasional boleh sedikit merasa lebih lega, karena setelah ditunggu sekian lama, akhirnya pada Sabtu lalu, delegasi Dewan Keamanan (DK) PBB tiba di Bangladesh dan langsung menuju kota pesisir Cox’s Bazar untuk memperoleh pantauan langsung terhadap kondisi para warga etnis Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar menyusul insiden yang juga melibatkan pihak militer Myanmar.

Sehari berikutnya, tim tersebut berkunjung ke kamp-kamp pengungsi dan membahas situasi terkini dengan para pejabat lokal serta warga Rohingya. Delegasi mencakup perwakilan dari 5 anggota tetap DK PBB, yaitu RRT, Perancis, Rusia, Inggris dan AS, serta 10 negara anggota tidak tetap DK PBB.

Kunjungan tersebut telah menempatkan isu penyelesaian masalah di negara bagian Rakhine pada sorotan global di tengah peringatan oleh PBB dan LSM bahwa musim monsoon mendatang kemungkinan akan memperburuk situasi kemanusiaan bagi para pengungsi Rohingya.

Dalam debriefing kepada delegasi DK PBB di Cox's Bazar yang dilakukan usai kunjungan mereka ke kamp-kamp pengungsi, Menteri Negara Urusan Luar Negeri Bangladesh M. Shahriar Alam mengatakan bahwa “ini adalah konflik internal Myanmar, yang dipaksakan ke pundak Bangladesh. Masalahnya datang dari sana dan solusinya berada di sana juga”.

Status Tidak Menentu Warga Etnis Rohingya

Pengungsi Rohingya di Bangladesh. Sumber foto: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Rohingya_refugees_in_refugee_camp_in_Bangladesh,_2017.JPG

Pemerintah Myanmar telah bertahun-tahun membatasi kewarganegaraan bagi penduduk etnis Rohingya serta kebebasan bergerak dan akses mereka ke berbagai layanan dasar seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan. Mereka dianggap sebagai imigran gelap dari Bangladesh.

Rangkaian konflik terkini di Myanmar diawali ketika gerilyawan Rohingya melakukan serangkaian serangan pada bulan Agustus lalu terhadap sekitar 30 pos keamanan dan target lainnya. Insiden tersebut memicu dimulainya operasi militer di negara bagian Rakhine oleh pasukan keamanan Myanmar, yang kemudian memunculkan berbagai tuduhan pemerkosaan, pembunuhan, penyiksaan dan pembakaran rumah-rumah penduduk Rohingya.

Pemerintah Myanmar menegaskan operasi militer di Rakhine bertujuan untuk membasmi para ekstremis dan menolak hampir semua tuduhan bahwa pasukan keamanannya melakukan kekejaman di negara bagian itu. Peristiwa tersebut telah mendorong hampir 700.000 warga Rohingya untuk melarikan diri ke kamp-kamp di Cox's Bazar, untuk bergabung dengan sekitar 200.000 warga yang selama beberapa dekade terakhir telah terlebih dahulu mencari perlindungan di Bangladesh.

Walau saat ini seluruh negara anggota DK PBB kompak dalam melakukan perjalanan ke wilayah tersebut, namun 2 sekutu Myanmar yang memiliki hak veto, yaitu RRT dan Rusia, mengambil posisi berbeda dengan ke-3 anggota lainnya terkait tingkat keterlibatan DK PBB di Myanmar. Sebaliknya, Duta Besar Inggris untuk PBB Karen Pierce sempat mengatakan bahwa semua anggota dewan percaya bahwa isu Rohingya adalah salah satu kasus HAM paling signifikan yang pernah tarjadi dalam dekade terakhir, dan bahwa sesuatu harus dilakukan untuk mencegah adanya ketidakstabilan di Bangladesh dan Myanmar.

Pertemuan dengan Aung San Suu Kyi

Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi. Sumber foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Remise_du_Prix_Sakharov_à_Aung_San_Suu_Kyi_Strasbourg_22_octobre_2013-04.jpg

Delegasi DK PBB juga akan mengunjungi Myanmar setelah mengakhiri kunjungan ke Bangladesh. Mereka dijadwalkan akan bertemu dengan Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan berkunjung ke negara bagian Rakhine.

Perkembangan terbaru ini memunculkan harapan bahwa Suu Kyi sedang berupaya untuk memulihkan reputasi serta hubungannya dengan komunitas internasional, seiring dengan adanya perubahan politik internal yang semakin memperkuat posisinya serta pengangkatan seorang utusan khusus PBB untuk Myanmar. Sebelumnya, pemerintah Myanmar telah menyampaikan tawaran untuk membuka akses ke Myanmar bagi lembaga-lembaga HAM dan pembangunan PBB untuk mempersiapkan kembalinya warga Rohingya (repatriasi) dalam skala besar.

Tawaran tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan pada bulan Januari lalu antara Pemerintah Myanmar dan Bangladesh, di mana kedua belah pihak telah setuju untuk menyelesaikan repatriasi sukarela para pengungsi dalam jangka waktu 2 tahun.

Pembahasan repatriasi telah menjadi sesuatu yang mendesak, karena semakin dekatnya musim monsoon. Namun demikian, kantor Komisioner Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi baru-baru ini menyampaikan bahwa kondisi di Myanmar saat ini belum kondusif untuk proses pengembalian para pengungsi secara aman, bermartabat dan berkelanjutan, dan pemerintah Myanmar bertanggung jawab untuk mengatasi hal ini. Para pengungsi pun mengungkapkan bahwa mereka membutuhkan jaminan dari pemerintah Myanmar terkait status hukum, kewarganegaraan dan keamanan mereka di Rakhine.

Saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak yang harus dilakukan dalam upaya penanganan isu pengungsi di kawasan tersebut. Namun demikian, kunjungan delegasi DK PBB ini merupakan perkembangan menggembirakan dan sekaligus memunculkan harapan positif yang telah lama ditunggu oleh masyarakat Indonesia serta komunitas internasional dalam penyelesaian masalah di negara bagian Rakhine, terutama dalam menyelesaikan akar permasalahan perseteruan antara pemerintah/ militer Myanmar dengan etnis minoritas Rohingya yang mendiami negara bagian Rakhine.

Yudho Priambudi

Bekasi, 29 April 2018