Skotlandia yang Menginginkan (lagi) Referendum Kemerdekaan

Seorang demonstran dalam gerakan "All Under One Banner" untuk mendukung Kemerdekaan Skotlandia pada tahun 2019 (Adam Wilson: Unsplash.com)

Pada tanggal 28 Juni 2022, Perdana Menteri (First Minister) Skotlandia Nicola Sturgeon, menyampaikan pidatonya di Parlemen Skotlandia (Holyrood) yang membahas tentang road-map referendum kemerdekaan Skotlandia kedua. Referendum tersebut direncanakan akan berlangsung pada 19 Oktober 2023.

Program yang biasa oleh Sturgeon dan partainya SNP (Scottish National Party) kampanyekan sebagai "IndyRef2" tersebut, memang disebut-sebut akan menjadi prioritas pemerintahannya semenjak kampanye pemilu 2021.

Meski mendapatkan tanggapan keras dari kelompok oposisi. Sturgeon bersama SNP tetap teguh kepada keinginan untuk mengadakan lagi referendum kemerdekaan setelah terakhir dilaksanakan pada tahun 2017.

Mereka berargumen bahwa rakyat Skotlandia harus diberi kesempatan untuk menentukan kemerdekaan, yang oleh Sturgeon –juga pendukung kemerdekaan pada umumnya– dianggap akan membuat bangsa Skotlandia lebih kaya, lebih bahagia, dan lebih adil. Sebuah cita-cita yang sudah lama diinginkan oleh kelompok nasionalis Skotlandia, dan dijadikan judul dari publikasi resmi mengenai referendum kemerdekaan: "Independence in the modern world. Wealthier, happier, fairer: why not Scotland?".

Sejarah Unifikasi Skotlandia dan Perjuangan Kemerdekaan

Dalam sejarahnya, Skotlandia pernah bersatu dengan Inggris melalui unifikasi takhta kerajaan pada tahun 1603, di bawah kekuasaan Raja James I & IV. Akan tetapi pada saat itu, Skotlandia maupun Inggris masih merupakan entitas politik yang terpisah.

Barulah setelah diresmikannya Act of Union pada 1 Mei 1707, Parlemen Skotlandia dan Parlemen Inggris secara resmi melakukan unifikasi politik antara dua entitas tersebut dengan digabungkannya kedua parlemen dan juga kerajaan sehingga kemudian dikenal sebagai Kingdom of Great Britain (Kerajaan Britania Raya), dan berlanjut hingga terbentuknya negara berdaulat United Kingdom (Inggris Raya) di era modern.

Semenjak unifikasi takhta kerajaan dan politik, sebenarnya masyarakat Skotlandia terpecah menjadi tiga kelompok besar (Leith & Soule, 2011; Keating, 2017), yaitu: Pertama adalah pendukung unifikasi dengan Inggris atau biasa disebut kelompok unionis; Kedua, kelompok yang mendukung Skotlandia merdeka dari Inggris atau biasa disebut nasionalis; Ketiga, kelompok yang menginginkan Skotlandia tetap menjadi bagian dari Inggris namun mendukung otonomi khusus (home-rule atau devolution).

Isu devolution atau devolusi terus mewarnai perpolitikan Skotlandia, hingga dilaksanakan dua kali referendum yang menentukan implementasi devolusi pada tahun 1979 dan 1997. Kemenangan kelompok pro-devolusi baru diraih pada referendum 1997.

Dengan diimplementasikannya devolusi, perdebatan mengenai politik Skotlandia akhirnya didominasi oleh kelompok nasionalis dan unionis. Secara berangsur-angsur, SNP (Scottish National Party) sebagai partai nasionalis kemudian semakin menguat, hingga akhirnya menjadi mayoritas di parlemen juga dapat menunjuk pemimpinnya sebagai Perdana Menteri Skotlandia.

Referendum Kemerdekaan yang Ilegal?

Dua partai oposisi terbesar di Holyrood, Partai Konservatif dan Partai Buruh. Menganggap bahwa mengadakan referendum kemerdekaan, bukanlah sesuatu yang menjadi prioritas dalam pandemi COVID-19.

Sebagaimana ditampilkan dalam laporan resmi Parlemen Skotlandia, Pemimpin Partai Konservatif Douglas Ross merespon pidato Sturgeon dengan mengatakan apabila "...seharusnya pemerintahan Skotlandia membantu ekonomi masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 yang dinilainya masih belum selesai...". Ross bahkan menuding bahwa kebijakan Sturgeon telah menunjukan "obsesi egois" SNP terhadap referendum kemerdekaan. Akan tetapi, yang paling menarik adalah, pendapat Douglas Ross yang menyatakan bahwa referendum kemerdekaan tersebut berpotensi menjadi ilegal.

Legalitas dalam pelaksanaan referendum, memang sangat penting. Qvortrup (2020: 8) menjelaskan bahwa di setiap negara, terdapat prinsip dasar D'état du Droit, sehingga warga negara dapat melakukan apa saja kecuali yang secara tegas dilarang oleh negara, hal ini juga berlaku dalam konteks referendum kemerdekaan.

Negara induk harus secara langsung memberikan "izin" melalui kerangka legal-formal, penyerahan wewenang khusus kepada suatu wilayah untuk menentutkan keputusan tertentu kepada warganya termasuk pemisahan wilayah untuk menjadi negara berdaulat. Qvortrup juga menjelaskan bahwa hal yang sama pernah dilakukan di wilayah Quebec di Kanada pada referendum kemerdekaan 1980 dan 1995.

Pelaksanaan referendum kemerdekaan Skotlandia, hanya bisa dilaksakan apabila terdapat negosiasi wewenang yang mengacu pada perintah bagian 30 (section 30 Order). Section 30 order adalah instrumen statuta berlandaskan Undang-Undang Skotlandia 1998, yang memungkinkan Parlemen Inggris (Westminster) untuk memberikan wewenangnya kepada Holyrood secara sementara maupun permanen. Hal serupa telah dilakukan ketika Skotlandia melaksanakan referendum kemerdekaan pada tahun 2014.

Menimbang Keberhasilan Referendum

Referendum kemerdekaan menjadi sesuatu yang sangat diperlukan untuk mencapai kemerdekaan suatu negara. Sanjaume-Calvet (2021) dengan mengutip Griffiths dan Muro (2020), menjelaskan bahwa referendum telah dianggap sebagai persyaratan langsung untuk meyakinkan dunia internasional, juga menunjukkan sikap penduduk suatu wilayah dalam usaha pemisahan diri dari negara induk.

Maka tidak mengherankan Nicola Sturgeon bersama SNP sangat menginginkan terwujudnya IndyRef2. Kelompok nasionalis Skotlandia nampaknya meyakini bahwa referendum kemerdekaan merupakan satu-satunya cara untuk menunjukkan self-determination dari bangsa mereka. Sturgeon telah melakukan upaya negosiasi wewenang kepada Westminster maupun Mahkamah Agung Inggris. Pada 28 Juni, Sturgeon bahkan telah menyurati Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, mengenai negosiasi tersebut. Sebagai catatan, Johnson berasal dari Partai Konservatif Inggris dan selalu menolak ide kemerdekaan Skotlandia.

Dengan mundurnya Boris Johnson sebagai Perdana Menteri Inggris, maka direncanakan pada 5 September Inggris akan memiliki perdana menteri baru. Perdana menteri baru tersebut –yang juga akan berasal dari Partai Konservatif Inggris– tentu akan langsung dihadapkan terhadap tantangan negosiasi referendum kemerdekaan dari Nicola Sturgeon. Maka dari itu, kita patut menunggu bagaimana Perdana Menteri Inggris terpilih nanti menanggapi isu ini.

Jika perdana menteri baru dan Mahkamah Agung Inggris menolak permintaan negosiasi tersebut. Maka apa yang dikatakan oleh Douglas Ross sebagai "referendum ilegal" berpotensi menjadi kenyataan.

Nicola Sturgeon dalam beberapa kesempatan memang telah menyatakan akan tetap melaksanakan referendum kemerdekaan "dengan ataupun tanpa restu Inggris". Dia menganggap bahwa masa depan Skotlandia berada di tangan rakyat mereka sendiri, bukan Pemerintahan Inggris.

Sayangnya restu Inggris tetaplah penting. Apabila referendum tetap dilaksanakan Skotlandia tanpa restu Inggris, Skotlandia dapat mengalami apa yang telah dirasakan wilayah Katalunya di Spanyol. Referendum kemerdekaan Katalunya dilaksanakan dengan sepihak oleh otoritas lokal pada tahun 2017. Referendum tersebut akhirnya dianggap ilegal oleh pemerintah Spanyol, dan meskipun dimenangkan secara telak oleh kelompok pro-kemerdekaan, referendum tidak menghasilkan perubahan apa-apa bagi Katalunya.

Referensi:

Keating, M. (2017). Debating Scotland: Issues of independence and union in the 2014 referendum. Oxford University Press.

Leith, M. S., & Soule, D. P. J. (2011). Political discourse and national identity in Scotland. Edinburgh University Press.

Qvortrup, M. (2020). Breaking up is hard to do: The Neil Sedaka theory of independence referendums. International Political Science Review, 41(5), 638-65.

Sanjaume-Calvet, M. (2021). Plebiscitarianism revisited: A typology of independence referendums. Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique, 54(3), 593-614.