Mengapa Hakim Cuti Massal?

Perwakilan SHI usai beraudiensi dengan Menkumham di kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin (7/10/2024). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Gerakan cuti bersama para hakim dimulai pada tanggal 7 sampai dengan 11 Oktober 2024. Para hakim menuntut kenaikan gaji dan tunjangan yang tak berubah selama 12 tahun terakhir. Tercatat, hingga Sabtu (5/10) kemarin, ada 1.748 hakim yang ikut gerakan mogok kerja tersebut.

Bagaimana tanggapan terkait para hakim yang melakukan cuti massal menuntut kenaikan gaji dan tunjangan?

Dalam iklim negara yang demokratis, penyampaian aspirasi itu tentu boleh sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Isu tuntutan para hakim untuk menaikkan gaji dan tunjangan ini perlu ditelaah dari tujuannya:

⁠Apakah aksi cuti massal yang dilakukan oleh para hakim tersebut merupakan langkah yang tepat dan efektif agar tuntutan mereka betul-betul dipenuhi?

Menurut informasi yang beredar, para hakim sebelumnya sudah menyampaikan protes, namun selama ini tidak ada perubahan, apa saja faktor yang menurut anda menjadi alasan bagi pemerintah untuk tidak melakukan penyesuaian terhadap gaji hakim?

Pada Selasa lalu, dalam rapat RDPU dengan DPR, Prabowo berencana untuk menaikkan gaji para hakim setelah dirinya dilantik, seberapa besar peluang komitmen tersebut betul-betul akan dilaksanakan oleh pemerintah baru?

Koordinator SHI menyebut bahwa selama ini skema tunjangan hakim setara dengan PNS, sehingga itu dianggap seperti para hakim menerima gaji tanpa dasar yang jelas, lantas seperti apa seharusnya kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan ini dituangkan?

Resume Wawancara dengan Radio MQFM Jogja.