Jalan Kolektif Menuju Jakarta Concord: Observasi Ketua SOM KTM IORA 2015

Dalam perjalanan hidup, ada kalanya seorang diplomat ikut mengantar lahirnya suatu gagasan, namun tidak selalu menyaksikan seluruh proses pertumbuhannya. Sebagai Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, saya menggagas ide penyelenggaraan KTT IORA pada momentum ulang tahun ke-20 organisasi ini, serta perlunya suatu Concord sebagai arah kerja sama kawasan Samudra Hindia. Gagasan tersebut kemudian saya sampaikan dan mendapat dukungan pimpinan Kemlu, serta diperjuangkan oleh delegasi Indonesia dalam berbagai forum.

Ketika proses itu berlanjut, penugasan membawa saya ke tempat lain. Namun ada satu hal yang memberi kelegaan: gagasan yang lahir di Padang 2015 itu kemudian tumbuh dan berkembang, hingga akhirnya diadopsi sebagai Jakarta Concord pada 2017.

Kalau kita membaca Monsoon:The Indian Ocean and the Future of American Power (2011) karya Robert D. Kaplan, kita akan sampai pada satu kesimpulan yang cukup tegas: jika abad ke-20 banyak ditentukan oleh kawasan Atlantik, maka abad ke-21 akan sangat dipengaruhi oleh dinamika di Samudra Hindia. Kawasan ini merupakan jalur utama aliran energi dunia, menghubungkan Timur Tengah dengan pusat-pusat pertumbuhan di Asia melalui choke points strategis seperti Selat Hormuz, Bab el-Mandeb, dan Selat Malaka. Pada saat yang sama, kebangkitan ekonomi Asia—mulai dari India, China, hingga Asia Tenggara—semakin berkelindan dalam ruang Samudra Hindia, menjadikannya salah satu pusat baru gravitasi ekonomi global. Di kawasan ini pula, interaksi dan persaingan berbagai kekuatan besar semakin nyata, seolah mengulang kembali peran historis Samudra Hindia sebagai jalur perdagangan dan pertemuan peradaban.

Dari sana, kesimpulannya sederhana: Samudra Hindia akan semakin menentukan dinamika geopolitik abad ke-21.

Perkembangan mutakhir (Perang Iran vs Amerika/Israel) menegaskan bahwa hal tersebut bukan sekadar proyeksi. Ketegangan di Selat Hormuz—salah satu choke point terpenting dunia—menunjukkan betapa strategis sekaligus rentannya kawasan ini. Gangguan di satu titik sempit saja dapat memicu lonjakan harga energi dan berdampak luas terhadap perekonomian global.

Namun justru di kawasan yang semakin menentukan ini terdapat satu anomali: regionalisme masih relatif tipis. Berbeda dengan Asia Pasifik yang ditopang oleh jejaring kerja sama yang mapan— seperti ASEAN, APEC, ARF, East Asia Summit dan lainnya—Samudra Hindia belum memiliki arsitektur regional yang cukup kuat untuk mengelola dinamika tersebut.

Indonesia berada di persimpangan dua samudra tersebut. Namun dalam praktiknya, perhatian diplomasi Indonesia selama ini lebih banyak tertuju ke Pasifik dari pada Samudra Hindia. Dalam konteks itu, keketuaan Indonesia di Indian Ocean Rim Association (IORA) periode 2015–2017 menjadi momentum penting bagi upaya Indonesia untuk mulai menebalkan regionalisme di Samudra Hindia.

Keketuaan ini merupakan kelanjutan dari proses yang telah diinisiasi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kemudian memperoleh penajaman pada masa Presiden Joko Widodo seiring dengan penguatan visi maritim Indonesia.

Menjelang SOM dan KTM IORA di Padang pada Oktober 2015, Indonesia secara aktif menggalang dukungan negara-negara anggota. Pendekatan dilakukan dalam berbagai pertemuan, termasuk di Mauritius pada level senior officials, serta melalui komunikasi dengan negara-negara kunci seperti Afrika Selatan dan Kenya. Respons yang diperoleh pada umumnya positif, mencerminkan kesadaran bersama akan perlunya meningkatkan relevansi IORA.

Pemilihan Padang sebagai tuan rumah KTM IORA 2015 juga memiliki makna simbolik. Sebagai kota di tepian Samudra Hindia, Padang merepresentasikan keterhubungan geografis dan historis Indonesia dengan kawasan ini. Karena itu, penyelenggaraan pertemuan di Padang tidak sekadar teknis, tetapi juga mencerminkan orientasi strategis Indonesia.

Proses menuju KTM IORA di Padang didahului oleh rangkaian pertemuan Senior Officials’ Meeting (SOM) yang berlangsung intensif. Dalam forum ini, berbagai isu strategis dibahas secara mendalam, mulai dari penguatan kerja sama ekonomi maritim, keamanan dan keselamatan laut, hingga pengembangan blue economy. SOM juga menjadi ruang untuk menyelaraskan berbagai kepentingan nasional negara anggota, sekaligus merumuskan elemen-elemen awal bagi gagasan penyelenggaraan KTT IORA dan penyusunan suatu Concord.

Hasil-hasil tersebut kemudian dikristalisasi dalam KTM IORA di Padang. Dalam pertemuan ini, Australia secara resmi menyerahkan keketuaan IORA kepada Indonesia, menandai dimulainya kepemimpinan Indonesia untuk periode 2015–2017. Pertemuan tingkat menteri tersebut tidak hanya menegaskan komitmen terhadap penguatan kerja sama di kawasan, tetapi juga memberikan dukungan politik terhadap penyelenggaraan KTT IORA pertama serta pengembangan kerangka kerja sama jangka panjang. Dalam konteks ini pula, disepakati pembentukan suatu komite ad hoc yang bersifat terbuka untuk menyusun Concord dan rencana aksinya. Dengan demikian, Padang tidak hanya menjadi titik awal keketuaan Indonesia, tetapi juga menjadi landasan substantif bagi langkah-langkah strategis IORA ke depan.

Gagasan yang diluncurkan di Padang kemudian berkembang melalui proses perundingan sepanjang 2016 melalui komite ad hoc terbuka. Concord dirumuskan sebagai kerangka normatif, sementara Action Plan disusun sebagai instrumen implementasi. Proses ini menunjukkan bahwa regionalisme tidak cukup dengan visi, tetapi membutuhkan langkah konkret.

Seiring berjalannya waktu, terjadi proses estafet di tingkat Kementerian Luar Negeri. Penugasan membawa saya ke Brussel sebagai Duta Besar RI, sementara proses menuju KTT IORA dilanjutkan oleh Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika berikutnya (Dubes Desra Percaya) hingga tahap final.

Puncaknya terjadi pada Maret 2017 di Jakarta. Untuk pertama kalinya, IORA menyelenggarakan KTT pada tingkat kepala negara atau pemerintahan. Para pemimpin mengadopsi Jakarta Concord serta menyepakati IORA Action Plan 2017–2021.

Perubahan nomenklatur dari IORA Concord menjadi Jakarta Concord mencerminkan dinamika diplomasi, namun substansinya tetap sama: memberikan arah strategis bagi penguatan kerja sama di Samudra Hindia.

Dalam perkembangan berikutnya, konsep Indo-Pasifik semakin mengemuka. Hal ini mencerminkan meningkatnya keterkaitan strategis antara Samudra Hindia dan Pasifik, serta intensitas interaksi berbagai kekuatan besar di kedua kawasan. ASEAN kemudian merespons melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), yang menekankan inklusivitas dan kerja sama.

Dalam konteks ini, Jakarta Concord dan AOIP dapat dipandang saling melengkapi. Jakarta Concord memperkuat regionalisme di Samudra Hindia, sementara AOIP menyediakan kerangka yang lebih luas untuk menghubungkan dinamika dua samudra.

Apakah Jakarta Concord telah berhasil mempertebal regionalisme? Jawabannya belum sepenuhnya. Regionalisme adalah proses jangka panjang. Namun, langkah yang diambil telah memberikan fondasi penting, termasuk dalam membangun habit of dialogue di kawasan.

Pada akhirnya, Samudra Hindia adalah kawasan yang masih “sedang menjadi” (still in the process of becoming)—belum sepenuhnya terbentuk, namun bergerak ke arah itu. Potensi dan risikonya sama-sama besar. Karena itu, setiap upaya membangun regionalisme dan kebiasaan berdialog merupakan investasi strategis jangka panjang.

Padang 2015 mungkin hanya satu langkah awal. Namun dari langkah-langkah seperti itulah, sebuah kawasan mulai menemukan arah dan bentuknya.