Konten dari Pengguna

Kim Jong Un dan Seni Memainkan Kepentingan Negara Besar

Dubes Yuri Octavian Thamrin

Dubes Yuri Octavian Thamrin

Diplomat senior yang telah memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun mewakili Indonesia baik dalam diplomasi bilateral maupun multilateral. Mantan Dubes RI untuk Inggris (2008-2011) dan Mantan Dubes RI untuk Belgia (2016-2020)

·waktu baca 5 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Dubes Yuri Octavian Thamrin tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Selama bertahun-tahun, banyak pengamat percaya bahwa Korea Utara (Korut) pada akhirnya akan runtuh. Ekonomi Korut lemah, rakyatnya miskin, infrastrukturnya tertinggal, dan rezimnya dianggap terlalu represif untuk bertahan lama. Bahkan setelah Perang Dingin berakhir, ada asumsi bahwa Korut hanya tinggal menunggu waktu sebelum kolaps seperti Uni Soviet. Namun sejarah justru bergerak ke arah berbeda. Korut tidak runtuh. Sebaliknya, negara itu kini menjadi salah satu aktor penting dan diperhitungkan dalam keamanan Asia Timur.

Yang lebih menarik, posisi Korut justru meningkat di tengah rivalitas Amerika Serikat, China, dan Rusia. Kim Jong Un, yang dulu sering dipandang sebagai pemimpin muda yang tidak berpengalaman, ternyata mampu memainkan kepentingan negara-negara besar secara cukup cerdik. Korut memang tidak berhasil menjadi negara makmur. Tetapi Pyongyang berhasil memastikan bahwa dunia tidak bisa mengabaikannya.

Dalam artikel “How North Korea Won: The Strange Triumph of Kim Jong Un” di Foreign Affairs edisi May/June 2026, Jung H. Pak menjelaskan bagaimana perang Ukraina secara tidak langsung memperkuat posisi Korea Utara. Ketika Rusia membutuhkan amunisi dan persenjataan untuk perang berkepanjangan, Pyongyang muncul sebagai pemasok penting. Korut bahkan dilaporkan mengirim bantuan pasukan untuk membantu Rusia dalam perang melawan Ukraina. Sebagai imbalannya, Korea Utara memperoleh bantuan ekonomi, energi, pangan, kemungkinan akses teknologi militer tertentu, serta dukungan politik dari Moskow di tengah tekanan Barat terhadap Pyongyang. Hubungan kedua negara meningkat jauh lebih strategis setelah Presiden Vladimir Putin dan Kim Jong Un menandatangani Treaty on Comprehensive Strategic Partnership di Pyongyang pada Juni 2024. Traktat tersebut memuat klausul mutual assistance yang pada prinsipnya menyebut bahwa apabila salah satu pihak diserang dan berada dalam keadaan perang, pihak lainnya akan memberikan bantuan militer dan bantuan lain tanpa penundaan. Korea Utara yang dulu diperlakukan sebagai negara pariah kini justru menjadi mitra strategis yang dibutuhkan Rusia.

Sementara itu, hubungan Pyongyang dengan Beijing berbeda sifatnya. Bagi China, Korea Utara terutama adalah buffer state, yaitu negara penyangga yang memisahkan wilayah China dari kehadiran militer Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Semenanjung Korea. Beijing tidak selalu nyaman dengan perilaku provokatif Pyongyang, tetapi China jauh lebih takut pada kemungkinan runtuhnya Korea Utara. Jika rezim di Pyongyang kolaps, jutaan pengungsi dapat masuk ke wilayah China, Semenanjung Korea bisa bersatu di bawah Seoul, dan pengaruh militer Amerika Serikat berpotensi bergerak semakin dekat ke perbatasan China. Karena itu, tujuan utama Beijing pada dasarnya adalah menjaga agar Korut tetap stabil, survive, dan terkendali.

Rusia melihat Korut secara berbeda. Bagi Moskow, Pyongyang berguna untuk menyibukkan Amerika Serikat, memecah fokus strategis Washington, dan membuka front tekanan tambahan terhadap AS di Asia Timur. Di tengah perang Ukraina, semakin banyak perhatian dan aset militer Amerika yang tersedot ke Asia Timur justru menguntungkan Rusia. Dalam logika geopolitik Moskow saat ini, apa pun yang membuat strategi global Amerika menjadi lebih rumit dapat dianggap berguna. Karena itu Rusia cenderung lebih toleran terhadap provokasi Korea Utara, lebih terbuka memberi dukungan teknologi dan politik, serta lebih agresif mendukung Pyongyang di tengah tekanan Barat.

Kim Jong Un tampaknya memahami perbedaan kepentingan tersebut dengan cukup baik. Ia tidak ingin terlalu tergantung pada Beijing, tetapi juga tidak ingin memusuhi China. Pada saat yang sama, ia memanfaatkan kebutuhan Rusia untuk memperbesar ruang manuver Korea Utara. Di tengah rivalitas negara-negara besar, Pyongyang berhasil mengubah dirinya dari sekadar negara pariah menjadi aktor yang tetap diperhitungkan.

Semua itu diperkuat oleh senjata nuklir. Nuklir telah menjadi equalizer strategis Korea Utara. Negara miskin dengan ekonomi terbatas itu kini memaksa Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, China, dan Rusia terus memperhitungkan posisinya. Nuklir memberi Pyongyang perlindungan rezim, leverage diplomatik, prestige politik, dan daya tangkal terhadap intervensi eksternal. Karena itu, kecil kemungkinan Kim Jong Un akan secara sukarela menyerahkan seluruh arsenal nuklirnya.

Dialam konteks ini, tulisan Victor Cha menjadi menarik. Dalam artikelnya “North Korea as It Is: The Case for a Cold Peace”, juga di Foreign Affairs edisi May/June 2026, Cha berargumen bahwa Amerika Serikat perlu mulai melihat Korea Utara secara lebih realistis. Menurutnya, denuklirisasi total tetap dapat dipertahankan sebagai tujuan jangka panjang, tetapi tidak lagi realistis dijadikan prasyarat awal negosiasi. Jika Washington tetap bersikeras bahwa dialog hanya bisa dimulai setelah Korea Utara sepakat meninggalkan nuklirnya, maka diplomasi praktis akan terus buntu sementara ancaman nuklir Pyongyang terus berkembang.

Cha tidak mengusulkan agar Amerika menerima Korea Utara sebagai negara nuklir secara resmi. Namun ia menilai bahwa engagement tetap mendesak untuk mengelola risiko yang jauh lebih berbahaya. Doktrin nuklir Korea Utara kini semakin agresif, termasuk kemungkinan penggunaan first use dalam situasi tertentu. Risiko salah perhitungan juga meningkat karena komunikasi antara Washington dan Pyongyang sangat terbatas. Karena itu, menurut Cha, dialog diperlukan untuk membuka mekanisme crisis management, membatasi uji coba nuklir dan rudal, mencegah proliferasi teknologi nuklir, dan mengurangi risiko eskalasi yang tidak terkendali.

Pendekatan ini oleh Cha disebut sebagai “cold peace”. Bukan perdamaian penuh, bukan normalisasi total, tetapi coexistence yang dikelola secara realistis melalui deterrence, komunikasi, dan pengendalian krisis. Dalam bahasa sederhana, tantangan Amerika Serikat saat ini bukan lagi bagaimana segera menghapus Korea Utara dari peta nuklir dunia, melainkan bagaimana mencegah Korea Utara yang sudah bersenjata nuklir menjadi semakin berbahaya.

Pada akhirnya, Korea Utara menunjukkan bahwa dalam dunia yang semakin multipolar dan transaksional, negara kecil pun dapat memiliki leverage strategis besar apabila mampu memainkan rivalitas negara-negara besar secara cermat. Kim Jong Un mungkin tidak berhasil membawa negaranya menjadi makmur. Tetapi sejauh ini ia berhasil memastikan bahwa Korea Utara tetap relevan, tetap ditakuti, dan tetap diperhitungkan dalam percaturan geopolitik dunia.

---000---