Menjaga Semangat Bandung: Catatan dari SOM Leader KAA 2015

KTT Komemoratif ke-60 Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada April 2015 merupakan salah satu momentum penting bagi Indonesia. Bukan semata karena nilai historisnya sebagai kelanjutan dari Bandung 1955, tetapi juga karena pertemuan ini menjadi event internasional besar pertama yang diselenggarakan Indonesia pada masa Presiden Joko Widodo yang baru dilantik pada 20 Oktober 2014.

Sebagaimana lazimnya pemerintahan baru, beberapa bulan pertama pasca pelantikan diisi dengan konsolidasi internal. Persiapan substantif KAA Komemoratif baru benar-benar bergerak secara intensif menjelang akhir Januari 2015. Artinya, waktu yang tersedia untuk menyiapkan pertemuan internasional berskala besar ini praktis hanya sekitar tiga bulan.

Dalam konteks itu, Indonesia menghadapi tantangan ganda: memastikan kelancaran penyelenggaraan sekaligus menghasilkan dokumen outcome substantif yang berbobot. Tiga dokumen utama yang disepakati—Bandung Message 2015, Declaration on Reinvigorating the New Asian-African Strategic Partnership (NAASP), dan Declaration on Palestine—menjadi cerminan upaya tersebut.

Namun, keterbatasan waktu membuat pendekatan konvensional tidak memungkinkan. Dalam praktik normal, sebuah KTT internasional dipersiapkan melalui serangkaian preparatory committee meetings (prepcom) selama berapa bulan, bahkan setahun sebelumnya. Dalam kasus KAA 2015, ruang itu tidak tersedia.

Karena itu kami dan tim substansi di Kemlu kemudian menempuh pendekatan yang lebih fleksibel. Draft awal dokumen disusun secara intensif di Jakarta, disertai serangkaian rapat lintas kementerian dan lembaga untuk menggali deliverables konkret yang dapat ditawarkan. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa dokumen outcome tidak berhenti pada retorika, tetapi memuat program yang dapat diimplementasikan, mulai dari pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, kegiatan sosial-budaya hingga pemberdayaan ekonomi dan kerja sama teknis lainnya.

Untuk menggantikan fungsi prepcom formal, proses pematangan substansi dilakukan melalui pendekatan yang lebih fleksibel. Draft yang disusun di Jakarta kemudian dikirim ke PTRI New York untuk diperkaya melalui pembahasan oleh Duta Besar/Wakil Tetap RI bersama tim PTRI New York dengan memanfaatkan berbagai forum yang tersedia, termasuk kelompok kerja Gerakan Non-Blok.

Melalui proses ini, sebagian besar substansi dokumen berhasil dimatangkan sebelum dibawa ke Jakarta. Dengan demikian, ketika para delegasi bertemu dalam Senior Officials Meeting (SOM), ruang perbedaan yang tersisa relatif terbatas.

Namun demikian, sekitar sepuluh persen isu pending justru merupakan bagian yang paling sensitif. Salah satunya menyangkut paragraf yang cukup kontroversial mengenai reformasi Dewan Keamanan PBB. Isu-isu tersisa ini kemudian diselesaikan dalam perundingan intensif di Jakarta.

Untuk mempercepat penyelesaian, selain perundingan dalam format Pleno, dibentuk pula mekanisme friends of the chair guna membantu Indonesia menjembatani perbedaan pandangan pada sejumlah paragraf yang masih menggantung. Pendekatan ini terbukti efektif untuk memfasilitasi kompromi yg kemudian dilaporkan kembali oleh friends of the chair ke Ketua SOM KAA 2015 melalui sidang pleno.

Dengan kombinasi pematangan awal di New York dan penyelesaian terfokus di Jakarta, kesepakatan akhirnya dapat dicapai tepat waktu tanpa harus memperpanjang sidang.

Di luar dinamika antarnegara, kami selaku Ketua SOM KAA 2015 dan tim Kementerian Luar Negeri RI juga harus mengelola berbagai ekspektasi domestik. Aspirasi dari pemerintah daerah dan aktor politik nasional perlu ditampung secara cermat tanpa mengganggu proses negosiasi internasional.

Salah satu contoh adalah keinginan Gubernur Jawa Barat agar isu hak asasi manusia mendapatkan penegasan khusus dalam momentum KAA dalam bentuk adanya instrumen HAM yg ditandarangani di Bandung. Dalam waktu persiapan yang sangat terbatas, jelas mustahil merumuskan instrumen HAM baru sesuai permintaan Gubernur Jabar tersebut, apalagi tiga dokumen utama KAA sendiri saja masih jauh dari selesai dan masih memerlukan waktu yg panjang. Oleh karena itu, kami dan tim Kementerian Luar Negeri mencari jalan keluar yang lebih elegan: komitmen kota Bandung menjadi "champion" HAM atau sebagai "kota HAM" kemudian diintegrasikan ke dalam Bandung Message yang diadopsi para pemimpin Asia Afrika. (Note: Tentu saja harapan kita semua bahwa Bandung akan "consistently live up to its human rights commitments as outlined in the Bandung Message").

Hal serupa juga terlihat dalam pengaturan sidang KTT. Untuk menjaga keseimbangan politik dan optik internasional, pengaturan dibuat sedemikian rupa sehingga Presiden Joko Widodo selaku tuan rumah dan Presiden Robert Mugabe selaku Ketua Uni Afrika tampil pada saat pembukaan dan penutupan konferensi. Adapun sesi-sesi lainnya dipimpin secara bergiliran oleh para pemimpin negara Asia-Afrika secara berpasangan.

Format ini memberi beberapa keuntungan sekaligus. KTT tidak terasa sebagai panggung tunggal tuan rumah, tetapi sebagai milik bersama Asia dan Afrika. Pada saat yang sama, Presiden tidak harus memimpin seluruh rangkaian sidang, sehingga memiliki ruang untuk memanfaatkan momentum KTT bagi pertemuan bilateral.

Sebagai informasi, pleno pertama dipimpin bersama oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Robert Mugabe. Pada sesi lain, pola kepemimpinan bergilir juga terlihat, antara lain ketika Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina dan Perdana Menteri Mesir Ibrahim Mahlab memimpin salah satu pleno.

Rangkaian sidang KAA 2015 sendiri berlangsung secara bertahap. Pertemuan tingkat pejabat senior (SOM) diselenggarakan terlebih dahulu di Jakarta sebagai forum untuk mematangkan seluruh dokumen dan memastikan tidak ada isu substantif yang tertinggal.

Selanjutnya, pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri membahas isu-isu yang relevan bagi negara-negara Asia-Afrika, serta memastikan bahwa draft dokumen yang dihasilkan SOM telah siap untuk diadopsi pada tingkat para pemimpin.

Puncaknya adalah Konferensi Tingkat Tinggi yang berlangsung di Jakarta pada 22–23 April 2015, yang dihadiri oleh perwakilan dari sekitar 100 negara Asia dan Afrika serta organisasi internasional, termasuk lebih dari 30 kepala negara dan pemerintahan serta puluhan Menteri Luar Negeri. Para pemimpin negara dan pemerintahan Asia-Afrika berkumpul untuk mengadopsi dokumen-dokumen utama yang telah dinegosiasikan secara intensif sebelumnya.

Rangkaian tersebut kemudian ditutup dengan acara komemoratif di Bandung pada 24 April 2015. Di kota inilah, para pemimpin melakukan historic walk menuju Gedung Merdeka (Gedung Asia-Afrika), menapaktilasi jejak para pendiri KAA tahun 1955. Momen ini bukan hanya simbolis, tetapi juga mengingatkan kembali makna historis solidaritas Asia-Afrika.

Di luar substansi dan diplomasi, kesiapan fisik juga menjadi bagian penting dari keberhasilan penyelenggaraan. Jakarta pada saat itu dipersiapkan secara intensif—penataan kota, pengamanan, hingga pengaturan lalu lintas dilakukan untuk memastikan kelancaran mobilitas para delegasi.

Perjalanan dari Jakarta ke Bandung pun diatur secara khusus untuk menjamin efisiensi dan keamanan para kepala negara dan pemerintahan. Sementara itu, Bandung disiapkan sebagai panggung utama komemorasi. Kawasan sekitar Gedung Asia-Afrika dipercantik, ditata, dan dihidupkan kembali sebagai ruang yang mencerminkan kebanggaan sejarah sekaligus kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah.

Dari sisi substansi, ketiga dokumen outcome mencerminkan upaya Indonesia menggabungkan simbolisme sejarah dengan agenda kontemporer. Bandung Message menegaskan kembali relevansi Dasasila Bandung dalam menghadapi tantangan global saat ini, termasuk ketimpangan, konflik, dan kebutuhan reformasi tata kelola global. NAASP memberikan kerangka implementasi yang luas, mencakup berbagai bidang kerja sama praktis serta mekanisme tindak lanjut. Sementara itu, Deklarasi Palestina menegaskan kembali solidaritas Asia-Afrika terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.

Dengan demikian, KAA 2015 bukan hanya perayaan sejarah, tetapi juga upaya untuk membangun agenda kerja sama yang konkret.

Sepuluh tahun kemudian, pada 2025, dunia memperingati 70 tahun Konferensi Asia-Afrika. Cukup menarik bahwa Indonesia memilih untuk tidak menyelenggarakan KTT antar-pemimpin Asia Afrika dalam momentum tersebut, dan peringatan dilakukan dalam bentuk yang lebih sederhana dan terbatas.

Situasi ini sempat dicatat oleh majalah The Economist (The Economist, April 2025), yang melihat peringatan 70 tahun Bandung berlangsung tanpa gaung yang kuat dan mencerminkan tantangan solidaritas di antara negara-negara Global South saat ini. Catatan tersebut menarik untuk dicermati, karena memberi kesan yang agak janggal: Indonesia sebagai pencetus Konferensi Asia-Afrika justru tampak kurang menonjol dalam momentum penting ini, setidaknya dibandingkan dengan ekspektasi yang mungkin berkembang sebelumnya.

Namun demikian, yang lebih penting bukanlah kemeriahan komemorasi semata, melainkan kesinambungan komitmen yang pernah disepakati. KAA 2015 telah menghasilkan berbagai janji, program, dan mekanisme tindak lanjut. Karena itu, pertanyaan yang relevan bukan hanya bagaimana mengenang Bandung, tetapi sejauh mana deliverables yang disepakati sepuluh tahun lalu telah benar-benar dilaksanakan.

Dalam diplomasi, sebagaimana dalam kehidupan publik, janji dan komitmen adalah hutang. Ketika Indonesia kelak kembali menandai tonggak sejarah Asia-Afrika—apakah pada komemorasi 75 tahun atau momentum lainnya—yang akan diuji bukan hanya ingatan kolektif terhadap Bandung, tetapi juga kesungguhan dalam menunaikan komitmen yang pernah disepakati.

---000---