Sejarah Diplomasi: Konferensi Paris 1919, Saat Dunia Belum Siap untuk Setara
Diplomat senior yang telah memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun mewakili Indonesia baik dalam diplomasi bilateral maupun multilateral. Mantan Dubes RI untuk Inggris (2008-2011) dan Mantan Dubes RI untuk Belgia (2016-2020)
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Dubes Yuri Octavian Thamrin tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Pada awal abad ke-20, dunia berada di persimpangan sejarah. Perang Dunia I baru saja berakhir, dan para pemimpin dunia berkumpul di Paris untuk merancang tatanan internasional baru. Semangat yang diusung terdengar luhur: perdamaian, keadilan, dan kerja sama antarbangsa. Dari pertemuan inilah lahir Liga Bangsa-Bangsa, sebuah proyek ambisius untuk mencegah perang di masa depan. Namun, di balik retorika universal itu, tersimpan sebuah episode diplomasi yang jarang dibicarakan, tetapi sangat penting untuk memahami wajah hubungan internasional hingga hari ini, yaitu upaya Jepang memasukkan prinsip persamaan rasial ke dalam tatanan dunia baru tersebut.
Bagi Jepang, proposal itu tampak sederhana. Jepang hanya ingin agar negara-negara anggota Liga Bangsa-Bangsa mengakui bahwa semua bangsa harus diperlakukan setara, tanpa diskriminasi ras atau kebangsaan. Tidak ada tuntutan radikal dan tidak ada upaya langsung untuk mengubah struktur kekuasaan global. Namun, di balik kesederhanaan itu tersimpan makna yang jauh lebih dalam. Jepang datang ke Paris bukan sebagai negara kecil. Ia adalah kekuatan besar yang telah memenangkan perang melawan Rusia pada 1905 dan berdiri sejajar dengan negara-negara Barat dalam Perang Dunia I. Secara kekuatan, Jepang telah membuktikan diri, tetapi dalam praktiknya ia masih sering dipandang sebagai “yang lain”. Di Amerika Serikat, Kanada, dan Australia, imigran Jepang menghadapi berbagai bentuk diskriminasi. Karena itu, proposal di Paris bukan sekadar isu normatif, melainkan tuntutan akan pengakuan.
Menariknya, Jepang tidak memulai dengan konfrontasi. Delegasinya, dipimpin oleh Makino Nobuaki, lebih dulu melakukan pendekatan kepada Amerika Serikat. Mereka memahami bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh jumlah dukungan, tetapi oleh posisi negara kunci. Colonel House, penasihat dekat Presiden Woodrow Wilson, pada awalnya menunjukkan simpati. Ia mengakui bahwa prasangka rasial merupakan salah satu sumber konflik internasional. Bahkan Wilson sendiri sempat terlihat tidak menolak gagasan tersebut. Pada tahap ini, proposal Jepang tampak memiliki peluang untuk berhasil.
Namun dinamika berubah ketika implikasi politik domestik mulai terasa. Di Amerika Serikat, khususnya di negara bagian seperti California, muncul penolakan keras. Para politisi memperingatkan bahwa jika prinsip persamaan rasial diterima, maka kebijakan diskriminatif terhadap imigran Asia akan sulit dipertahankan. Kekhawatiran ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga menyangkut identitas dan struktur sosial. Hal yang sama terjadi di dalam Imperium Inggris. Inggris harus mempertimbangkan kepentingan dominion seperti Australia yang sangat keras mempertahankan kebijakan “White Australia”. Perdana Menteri Australia, Billy Hughes, menjadi salah satu penentang paling vokal. Bahkan ada ironi menarik ketika Louis Botha dari Afrika Selatan secara pribadi menganggap sikap Hughes berlebihan, tetapi Imperium Inggris tetap harus tampil satu suara. Episode ini menunjukkan bahwa dalam diplomasi, kepentingan domestik sering kali menjadi faktor penentu yang tidak kalah kuat dari pertimbangan internasional.
Melihat resistensi yang meningkat, Jepang mencoba berkompromi. Proposal awal yang cukup tegas dilunakkan menjadi rumusan yang lebih umum tentang kesetaraan dan perlakuan adil antarbangsa. Secara mengejutkan, versi yang sudah dilunakkan ini mendapat dukungan luas dari berbagai negara seperti Prancis, Italia, Yunani, dan bahkan China. Situasi ini menciptakan dinamika yang menarik karena Jepang dan China, yang sedang berselisih dalam isu lain, dapat berada di posisi yang sama dalam isu kesetaraan rasial. Hal ini menunjukkan bahwa dalam diplomasi, aliansi bisa bersifat sangat kontekstual dan tidak selalu linear.
Pada saat pemungutan suara, proposal Jepang sebenarnya memperoleh dukungan mayoritas. Namun di sinilah terjadi momen yang sangat menentukan. Presiden Wilson, yang memimpin sidang, menyatakan bahwa isu sepenting ini memerlukan persetujuan bulat. Karena tidak tercapai kesepakatan penuh, proposal tersebut dinyatakan gagal. Ini menjadi salah satu pelajaran klasik diplomasi bahwa kemenangan dalam jumlah suara tidak selalu berarti kemenangan dalam keputusan akhir. Aturan prosedur dapat menjadi alat politik yang sangat efektif untuk mengarahkan hasil tanpa harus berhadapan langsung dengan substansi.
Di luar ruang sidang, suasana sosial juga tidak bebas dari bias rasial. Delegasi Jepang kerap dipersepsikan melalui stereotip sebagai pendiam, tidak ekspresif, dan “sulit dibaca”. Bahkan komentar-komentar personal yang merendahkan juga muncul. Georges Clemenceau, tokoh utama Prancis dalam konferensi itu, pernah mengeluh tentang keberadaan delegasi Jepang dengan nada merendahkan penampilan mereka. Dari pihak Amerika, Makino Nobuaki dan Chinda Sutemi bahkan disebut secara sinis sebagai “two Mikados”, seolah-olah para diplomat Jepang itu tidak perlu dilihat sebagai individu dengan kapasitas politik masing-masing. Detail-detail kecil seperti ini menunjukkan bahwa proposal kesetaraan rasial Jepang tidak lahir di ruang yang netral, melainkan dalam atmosfer sosial yang masih sarat prasangka.
Di sisi lain, proposal Jepang justru mendapat simpati dari kelompok African American di Amerika Serikat yang melihat perjuangan ini sebagai bagian dari upaya melawan diskriminasi global. Hal ini menunjukkan bahwa diplomasi tidak hanya berlangsung dalam negosiasi formal, tetapi juga dipengaruhi oleh opini publik dan persepsi sosial yang lebih luas.
Penolakan terhadap proposal Jepang meninggalkan dampak yang cukup dalam. Di Jepang, media dan publik melihatnya sebagai bukti bahwa dunia Barat belum siap menerima kesetaraan yang sesungguhnya. Beberapa surat kabar bahkan menyebut Liga Bangsa-Bangsa sebagai alat dominasi Anglo-Saxon. Persepsi ini tidak serta-merta menentukan arah sejarah, tetapi menjadi salah satu faktor yang membentuk sikap Jepang terhadap tatanan internasional pada periode berikutnya.
Ironi terbesar dari Paris 1919 terletak pada kontradiksi antara retorika dan praktik. Dunia berbicara tentang perdamaian, keadilan, dan kerja sama universal, tetapi ketika diminta untuk mengakui prinsip kesetaraan rasial, banyak negara justru mundur. Lebih jauh lagi, Covenant Liga Bangsa-Bangsa tidak memasukkan prinsip tersebut, tetapi justru memuat sistem mandat yang menganggap sebagian bangsa “belum siap” untuk memerintah diri sendiri. Dengan demikian, hierarki tetap dipertahankan, hanya dengan bahasa yang lebih halus dan dapat diterima secara internasional.
Relevansi episode ini terasa kuat ketika kita melihat dinamika global saat ini, khususnya dalam hubungan Barat dengan China. Kebangkitan China sering dijelaskan sebagai persoalan kekuatan ekonomi, militer, dan teknologi. Penjelasan ini tentu penting dan tidak bisa diabaikan. Namun dalam banyak narasi, terdapat pula lapisan lain yang lebih halus, yaitu kecenderungan melihat China bukan sekadar pesaing, tetapi sebagai sesuatu yang berbeda secara sistemik dan peradaban. Dalam titik tertentu, cara pandang ini mengingatkan pada bagaimana Jepang pernah dipersepsikan satu abad lalu.
Ironinya, Jepang yang dahulu berjuang untuk diakui setara oleh Barat kini justru telah sepenuhnya diterima sebagai bagian dari arsitektur Barat dan menjadi salah satu pilar penting dalam strategi menghadapi China. Perubahan posisi ini mencerminkan bahwa dalam politik internasional, identitas dan aliansi dapat bergeser mengikuti kepentingan. Pada saat yang sama, tersirat pula kekhawatiran lama yang belum sepenuhnya hilang, yaitu kemungkinan munculnya konsolidasi kekuatan Asia yang dapat menantang dominasi Barat. Kekhawatiran seperti ini mungkin tidak lagi diungkapkan secara terbuka, tetapi jejaknya masih dapat dibaca dalam berbagai kebijakan dan narasi kontemporer.
Ini bukan berarti situasinya identik. Konteks, aktor, dan struktur kekuasaan tentu berbeda. Namun sejarah mengingatkan bahwa persepsi terhadap “yang lain” dapat memperkuat rasa ancaman dan mempengaruhi kebijakan secara signifikan. Jika tidak disadari, pola-pola lama dapat muncul kembali dalam bentuk baru, meskipun dengan bahasa yang lebih modern.
Dari episode ini, ada satu pelajaran penting yang tetap relevan hingga hari ini. Dalam diplomasi, kata-kata tidak pernah sekadar kata-kata. Sebuah istilah seperti “kesetaraan” dapat memiliki implikasi politik yang sangat luas, dari kebijakan domestik hingga struktur kekuasaan global. Sering kali, yang ditolak bukan karena salah, tetapi karena konsekuensinya terlalu besar untuk diterima pada saat itu.
---000---