Suka-duka Sekjen PBB: Dari “Scapegoat” sampai Diplomat yang Dikejar Massa

Saya pernah, dalam satu fase karier, secara agak tekun mengumpulkan biografi para Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ada dua alasan sederhana. Pertama, saya berasumsi bahwa Sekjen PBB pasti merupakan model diplomat yang ideal—puncak dari seni diplomasi global. Kedua, saya ingin memahami sisi manusiawi di balik jabatan itu: suka dan duka apa saja yang mereka alami ketika memegang salah satu posisi paling prestisius—dan sekaligus paling berat—di dunia (Lie, 1953; Urquhart, 1993).

Dari buku-buku itu, satu kesimpulan awal langsung muncul: jabatan Sekjen PBB mungkin adalah salah satu pekerjaan paling mustahil di dunia. Trygve Lie, Sekjen pertama PBB, secara jujur menggambarkan masa jabatannya sebagai periode paling sulit dalam hidupnya—yang kemudian diringkas dalam ungkapan terkenal: the most impossible job in the world (Lie, 1953). Di era yang lebih modern, Kofi Annan bahkan berkelakar bahwa “SG” bukan lagi Secretary-General, melainkan scapegoat—kambing hitam (Annan, 2012).

Jabatan Tinggi, Kekuasaan Terbatas

Secara formal, Sekjen PBB sering dipersepsikan sebagai “pemimpin dunia”. Namun dalam praktik, ia tidak memiliki tentara, tidak punya kekuatan memaksa, dan bergantung pada kehendak politik negara-negara besar, terutama lima anggota tetap Dewan Keamanan. Boutros Boutros- Ghali adalah contoh paling telanjang: ia didukung oleh hampir seluruh anggota Dewan Keamanan untuk masa jabatan kedua, tetapi tetap gagal karena satu veto dari Amerika Serikat (Boutros- Ghali, 1999).

Penolakan Washington terhadap Boutros-Ghali bukan tanpa sebab. Di mata Amerika Serikat, ia dianggap terlalu independen dan kurang responsif terhadap kepentingan AS, terutama dalam konteks operasi perdamaian di Somalia dan Bosnia yang dinilai tidak efektif serta membebani. Selain itu, kritik domestik di AS terhadap kinerja PBB saat itu membuat pemerintah AS cenderung mencari figur Sekjen yang lebih “sejalan” secara politik dan manajerial (Luck, 2006). Dalam diplomasi global via DK PBB, satu suara “tidak” dari kekuatan besar (big powers) bisa mengalahkan empat belas “yes".

Antara Heroisme dan Tragedi

Namun keterbatasan struktural itu tidak menghapus ekspektasi moral yang luar biasa tinggi. Dag Hammarskjöld, mungkin Sekjen paling legendaris, pernah mengatakan bahwa PBB tidak diciptakan untuk membawa umat manusia ke surga, melainkan untuk menyelamatkannya dari neraka (Hammarskjöld, 1961). Pernyataan ini jujur sekaligus tragis. Lebih tragis lagi, Hammarskjöld wafat dalam sebuah misi perdamaian di Afrika pada 1961—sebuah pengingat bahwa jabatan itu tidak hanya berat secara politik, tetapi juga berisiko secara fisik (UN, 2015).

Diplomat di Tengah Amuk Massa

Jika Hammarskjöld melambangkan sisi heroik, maka Kurt Waldheim menunjukkan sisi absurd dari jabatan itu. Dalam krisis sandera Iran 1979, ia datang ke Teheran sebagai mediator. Namun alih-alih disambut sebagai utusan perdamaian, ia justru harus berjalan melewati massa yang marah, nyaris menjadi sasaran amuk jalanan (US DoS, 1979). Bayangkan: Sekjen PBB—simbol tertinggi diplomasi internasional—harus berhadapan langsung dengan emosi massa tanpa perlindungan yang memadai.

Ironi belum berhenti di situ. Setelah masa jabatannya, Waldheim justru terseret skandal masa lalu terkait keterlibatannya di militer Nazi Jerman. Dunia internasional yang sebelumnya memberinya legitimasi tiba-tiba mempertanyakan integritas pribadinya (Waldheim, 1988; Bischof, 1999). Pelajarannya sederhana tetapi keras: dalam diplomasi global, masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu.

Dihormati Dunia, Dipersoalkan di Negeri Sendiri

Kisah lain yang tak kalah dramatis datang dari U Thant. Ia dihormati luas sebagai Sekjen yang tenang dan efektif di tengah Perang Dingin. Namun ironi justru muncul setelah ia wafat pada 1974. Pemerintah militer Burma (kini Myanmar) menolak memberikan pemakaman kenegaraan yang layak—sebuah keputusan yang memicu kemarahan publik. Mahasiswa dan massa kemudian merebut jenazah U Thant dari upacara resmi, membawanya ke kampus Universitas Rangoon, dan menjadikannya simbol perlawanan terhadap rezim. Peristiwa ini berkembang menjadi kerusuhan besar yang kemudian ditumpas secara keras oleh militer (Taylor, 2009). Dunia menghormatinya sebagai negarawan global, tetapi di negerinya sendiri, ia bahkan tidak diberi penghormatan terakhir yang layak—dan justru menjadi pemicu krisis politik domestik.

Sisi Manusiawi Seorang Sekjen

Di sisi lain, ada juga kisah yang lebih “hangat” dan memberi harapan. Ban Ki-moon, misalnya, pernah mengalami langsung penderitaan Perang Korea saat kecil dan melihat peran PBB dalam membantu negaranya. Bertahun-tahun kemudian, ia justru menjadi Sekjen PBB. Ini menunjukkan bahwa jabatan tersebut tidak hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang pengalaman personal dan keyakinan terhadap multilateralisme (Ban, 2013).

Sementara itu, António Guterres mencoba merumuskan ulang peran Sekjen secara lebih realistis: bukan sebagai “penguasa dunia”, melainkan sebagai honest broker, jembatan, dan pembawa pesan perdamaian (Guterres, 2016). Definisi ini mungkin yang paling mendekati kenyataan. Sekjen bukan aktor yang menentukan segalanya, melainkan fasilitator yang berusaha menjaga dunia tetap “tidak jatuh ke jurang”.

Pelajaran dari Kursi yang “Mustahil”

Dari semua kisah ini, ada beberapa pelajaran yang layak sebagai bahan renungan.

Pertama, jabatan Sekjen PBB adalah simbol besar dengan kekuasaan terbatas. Ia memikul ekspektasi global, tetapi tidak memiliki instrumen kekuasaan yang sebanding. Ini menjelaskan mengapa ia sering menjadi “scapegoat”—disalahkan oleh semua pihak ketika krisis tidak terselesaikan.

Kedua, Para Sekjen adalah individu dengan latar belakang, kelemahan, dan sejarah pribadi. Mereka bisa menjadi pahlawan, tetapi juga bisa menjadi korban—baik oleh struktur internasional maupun oleh masa lalu mereka sendiri.

Ketiga, dan mungkin yang paling penting, jabatan ini mengajarkan bahwa kepemimpinan global bukan soal kekuasaan absolut, melainkan kemampuan bertahan di tengah keterbatasan. Dalam dunia yang semakin multipolar dan penuh rivalitas, peran seperti ini justru semakin relevan— meski sering kali tidak dihargai.

Penutup: Kepemimpinan dalam Keterbatasan

Dalam kacamata Astabrata, kepemimpinan bukan soal siapa yang paling berkuasa, melainkan siapa yang paling mampu menjaga keseimbangan. Sekjen PBB mungkin tidak punya tentara, tidak punya veto, dan sering dijadikan kambing hitam. Tetapi justru karena itu, ia diuji pada esensi paling murni dari kepemimpinan: tetap menuntun ketika tidak berkuasa, tetap berdiri ketika disalahkan, dan tetap menjaga dunia agar tidak jatuh ke dalam kekacauan.

-----