Lemah Keterwakilan Perempuan DPRD Trenggalek: Tantangan Kebijakan Pro Perempuan

DPRD TRENGGALEK (Sumber: Adhar Muttaqin, detiknews)

Keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek pada Pemilu 2024 mencerminkan situasi yang memprihatinkan, dengan jumlah perempuan yang terpilih hanya di bawah tiga persen dari total anggota DPRD. Angka ini jauh dari harapan, terutama mengingat adanya regulasi yang menetapkan kuota minimum 30% keterwakilan perempuan dalam legislatif. Situasi ini tidak hanya menunjukkan lemahnya partisipasi politik perempuan, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terkait keberpihakan kebijakan terhadap kepentingan perempuan di Trenggalek.

Implikasi Lemahnya Keterwakilan Perempuan

Rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Trenggalek menjadi cerminan dari berbagai tantangan yang dihadapi perempuan dalam dunia politik. Hambatan struktural, budaya patriarkal, serta kurangnya dukungan dari partai politik untuk mencalonkan perempuan, menjadi faktor utama yang menghambat perempuan untuk terlibat aktif dalam politik. Selain itu, kurangnya pendidikan politik yang dilakukan oleh partai kepada perempuan dan dorongan langsung untuk terjun ke dunia politik juga menjadi faktor utama lemahnya keterwakilan perempuan di legislatif. Dalam konteks ini, keterwakilan perempuan yang hanya di bawah tiga persen sangat jauh dari target minimum yang diharapkan, yang mengindikasikan perlunya intervensi yang lebih serius untuk mendukung partisipasi perempuan.

Minimnya perempuan di DPRD Trenggalek tentu berdampak pada kualitas dan sensitivitas kebijakan yang dihasilkan, terutama yang berkaitan dengan isu-isu perempuan. Kebijakan yang seharusnya pro-perempuan, seperti pengentasan kekerasan terhadap perempuan, pemberdayaan ekonomi perempuan, kesehatan reproduksi, dan kesetaraan gender, berisiko tidak menjadi prioritas. Dengan keterwakilan yang sangat rendah, suara perempuan dalam proses pengambilan keputusan cenderung terpinggirkan, sehingga kebijakan yang dihasilkan mungkin kurang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi perempuan.

Solusi Konkret Peningkatan Keterwakilan Perempuan

Untuk menghadapi permasalahan tersebut perlu dilakukan langkah konkret untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di Trenggalek pada pemilu yang akan datang, antara lain:

1. Peningkatan Komitmen Partai Politik: Partai politik harus menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam mendukung calon perempuan, termasuk memberikan pelatihan, sumber daya, dan akses yang setara bagi perempuan yang ingin berpartisipasi dalam politik.

2. Penguatan Regulasi: Implementasi kuota minimum keterwakilan perempuan perlu diawasi dengan ketat, dan sanksi tegas harus diterapkan bagi partai yang gagal memenuhi kuota ini.

3. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan di legislatif sangat penting. Kampanye yang menyoroti manfaat dari kebijakan pro-perempuan dapat membantu mengubah persepsi publik dan mendorong dukungan lebih luas.

4. Pemberdayaan Perempuan: Program pemberdayaan perempuan di tingkat lokal, yang mencakup pendidikan politik dan kepemimpinan, harus diperkuat untuk mempersiapkan perempuan menjadi pemimpin yang kompeten dan berdaya saing.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan keterwakilan perempuan di DPRD Trenggalek dapat meningkat di masa depan, yang pada akhirnya akan mendukung lahirnya kebijakan yang lebih inklusif dan pro-perempuan. Perubahan ini penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dan hak-hak perempuan di Trenggalek dapat diakomodasi dengan lebih baik dalam proses pembangunan daerah.